Dana Desa Untuk Pemerataan Pembangunan Nasional

Setelah bel pulang sekolah berbunyi, si Uji, yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar bergegas pulang ke rumah dengan menyusuri jalan kampung yang berjarak sekitar 3 KM. Rupanya si Uji masih penasaran terhadap benda yang dilihatnya waktu berangkat sekolah tadi. Benda itu sangat besar dan mampu mengeruk serta mengangkat tanah untuk dimasukkan dalam truk hanya dalam tiga atau empat kerukan, truk sudah penuh. Selama ini si Uji belum pernah melihat benda seperti itu, maklum desa tempat tinggal si Uji termasuk kategori desa sangat terpencil yang berjarak sekitar 92 KM dari ibu kota kabupaten. Setelah ditanyakan kepada kakaknya yang duduk di kelas 3 SMP ternyata benda itu adalah bolduzer yang sedang digunakan untuk membongkar bukit karena ada pekerjaan pembuatan jalan tembus yang menghubungkan desa tersebut dengan jalan kabupaten. Dengan pembangunan jalan tembus itu nantinya jarak dari desa tepat tinggal si Uji ke Ibu Kota Kabupaten menjadi sekitar 84 KM. Itulah petikan kisah yang dialami oleh si Uji dari salah satu desa di Kabupaten Tolitoli yang desanya mendapat alokasi Dana Desa dari APBN dan digunakan untuk pembangunan jalan desa dalam rangka memperlancar transportasi. Penggunaan dana desa yang tepat sasaran akan memajukan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memotivasi warga desa untuk terus berkarya dan membangun desanya tanpa harus melakukan urbanisasi ke kota. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara nasional alokasi dana desa hampir setiap tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp.46,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 60 triliun, dan tahun 2019 sudah ditetapkan sebesar Rp. 70 triliun. Besarnya alokasi dana desa untuk masing-masing kabupaten/kota bervariasi tergantung dari komponen penentu besarnya perhitungan dana desa, yaitu alokasi dasar (72%), alokasi afirmasi (3%), dan alokasi formula (25%). Alokasi dana desa untuk Kabupaten
Tolitoli juga cukup berfluktuasi. Pada tahun 2017 Kabupaten Tolitoli mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp.82.915.661.000 untuk 103 desa atau rata-rata sekitar Rp. 805 juta per desa, pada tahun 2018 sedikit menurun dengan alokasi sebesar Rp.76.404.400.000 atau sekitar 742 juta per desa, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp.88.924.948.000 atau sekitar 863 juta per desa. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan kesejahteraan masyarakat desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Dalam penggunaan Dana Desa tersebut ada enam prinsip1 yang harus dipatuhi, yaitu prinsip Keadilan (mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedabedakan), prinsip Kebutuhan Prioritas (mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa), prinsip Kewenangan Desa (mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa), prinsip Partisipatif (mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat), prinsip Swakelola dan berbasis sumber daya desa (mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal), prinsip Tipologi Desa (mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa).
Selain enam prinsip yang harus dipegang, dalam mengelola dana desa juga harus memperhatikan prioritas penggunaan dana desa. Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan tersebut juga dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Dengan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan layanan publik di tingkat desa. Dalam rangka memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa maka pembangunan yang dibiayai dengan dana desa diarahkan pada cash for work dengan ketentuan kegiatan berupa padat karya tunai yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan pemberian upah dilakukan secara langsung baik harian atau mingguan. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemberdayaan BUMDes. Pengembangan ekonomi kreatif harus dilakukan berdasarkan kreativitas, ketrampilan dan bakat individu yang mampu menciptakan daya cipta atau kreasi individu, bernilai ekonomi, serta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan BUMDes harus berorientasi pada pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesan dengan prioritas usaha di bidang pengelolaan Sumber Daya Alam, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, pelayanan publik, jaringan distribusi, dan sektor keuangan. Bagi masyarakat desa, alokasi dana desa ibarat sumber mata air di tengah musim kemarau. Dana desa tidak hanya memajukan pembangunan desa, namun juga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi desa.
Harapan Sukses Pengelolaan Dana Desa Keberhasilan suatu program/kegiatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan leadership dalam mengelola kegiatan dan pendanaannya serta dukungan penuh dari pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian juga dalam mengelola dana desa. Pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kepiawaian kepala desa dan
para aparatnya, dukungan dan partisipasi dari semua masyarakat desa, serta daya dukung dari lingkungan desa. Dua desa yang mendapat alokasi dana desa yang sama jumlahnya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang berbeda. Hal paling penting dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakatnya adalah kreativitas, inovasi, kreasi, dan kerjasama antara kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan oleh kepala desa atau aparat desa sendiri tapi butuh dukungan dan peran aktif dari masyarakat desa secara keseluruhan. Berbagai cerita sukses pengelolaan dana desa di tempat lain dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi suatu desa yang ingin maju dalam pengelolaan dana desanya. Sebut saja desa Terong2 di Kabupaten Bangka Belitung yang telah berhasil mengelola dana desa antara lain untuk pembangunan fisik bidang pariwisata diantaranya : pembangunan pesona agrowisata, destinasi wisata alam perbukitan, hiking, dan bumi perkemahanan. Dengan majunya wisata di desa tersebut menyebabkan perekonomian dapat berkembang lebih cepat dan kemakmuran masyarakatnya menjadi semakin meningkat. Demikian pula cerita sukses Desa Ponggok di Kabupaten Klaten yang telah membuat berbagai program wisata air yang cukup terkenal sehingga mampu mendatangkan wisatawanwisatawan dari berbagi daerah yang pada akhinya akan menyebabkan perekonomian di desa tersebut tumbuh berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Cerita-cerita sukses tersebut membuktikan bahwa Dana Desa, apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pembangunan desa yang berarti juga telah memeratakan pembangunan nasional di seluruh tanah air Indonesia. Dengan demikian, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku penyalur Dana Desa juga sangat berperan dalam pemerataan pembangunan nasional.
Catatan:
*) Tulisan telah dimuat di Harian Sulteng Raya pada 29 dan 30 Januari 2019 pada kolom Opini

Identitas Penulis Nama : WAHIDIN

NIP : 19731019 199402 1 001

Jabatan : Kepala KPPN Tolitoli

Mengoptimalkan Peran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Agustus 2018 telah mengesahkan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU9/2018). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU 20/1997) yang telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun.

Pertimbangan yang mendasari penggantian UU 20/1997 dengan UU 9/2018 adalah: (1) pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam UUD Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBP; (2) guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan; (3) UU 20/1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.

Sesuai Keterangan Pers dari Kementerian Keuangan, beberapa penyempurnaan pokok dalam UU 9/2018 adalah (i) pengelompokkan objek; (ii) pengaturan tarif; (iii) tata kelola; (iv) pengawasan; dan (v) hak Wajib Bayar. Pertama, objek PNBP dikelompokkan dalam enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Pengklasteran ini digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP guna mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

Kedua, pengaturan tarif PNBP mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan, termasuk penguatan landasan hukum dalam rangka pemberian kebijakan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk kondisi tertentu. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk masyarakat tidak mampu, pelajar/mahasiswa, penyelenggaraan kegiatan sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. Di samping itu, penetapan jenis dan tarif PNBP memungkinkan dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, khususnya untuk tarif atas layanan PNBP yang bersifat dinamis, dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan untuk percepatan penyesuaian terhadap nilai wajar dan harga pasar.

Ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBP antara lain pengaturan kewajiban Instansi Pengelola PNBP untuk melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang, serta pemanfaatan teknologi dalam rangka pengelolaan PNBP untuk peningkatan layanan dan efisiensi. Keempat, penguatan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan melibatkan aparat pengawas intern pemerintah, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran atas keterlambatan atau tidak disetornya PNBP ke Kas Negara oleh Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBP, dan Mitra Instansi Pengelola serta penggunaan langsung di luar mekanisme APBN oleh Instansi Pengelola PNBP. Kelima, penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan hak Wajib Bayar antara lain pemberian keringanan berupa penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan dengan memperhatikan kondisi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan kebijakan Pemerintah.

Tujuan penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP dengan disahkannya UU 9/2018 adalah: (a) Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; (b) Mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; (c) Mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, professional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBP menjadi hal penting mengingat kontribusi PNBP dalam APBN dari tahun ke tahun semakin meningkat. PNBP diharapkan dapat membantu sektor perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Dalam APBN 2018, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun dimana sebesar Rp1.618,1 triliun atau 85,40% berasal dari penerimaan perpajakan, Rp275,4 triliun atau 14,54% dari PNBP, dan Rp1,2 triliun atau 0,06% dari Hibah. Target PNBP dalam APBN 2018 terdiri dari pendapatan sumber daya alam sebesar Rp103,7 triliun, Laba BUMN sebesar Rp44,7 triliun, Pendapatan BLU sebesar Rp43,3 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp83,8 triliun (sumber: www.kemenkeu.go.id).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel, prinsip pengelolaan PNBP antara lain: (1) seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara; (2) penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara pada waktunya; (3) penerimaan Kementerian/Lembaga tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; (4) seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN; (5) semua penerimaan yang menjadi hak negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN; (6) dengan tetap memenuhi kewajiban menyetor langsung ke Kas Negara dan dikelola dalam sistem APBN, sebagian dana dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan; (7) besarnya sebagian dana PNBP yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan; (8) instansi dapat menggunakan sebagian dana PNBP dimaksud setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan; (9) persetujuan penggunaan PNBP dimaksud sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pelaksanaan pengelolaan PNBP di lapangan oleh Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai PNBP ditemui kendala antara lain: (1) penyusunan target PNBP. Kendala dalam menentukan target volume setiap jenis PNBP untuk tahun berikutnya pada umumnya berupa belum ada petunjuk teknis dari Kementerian/Lembaga dan kurangnya koordinasi antara unit yang mengelola anggaran dengan unit teknis penghasil PNBP; (2) tata cara pemungutan PNBP. Dengan tersedianya kanal pembayaran yang beragam, pemungutan ataupun pembayaran PNBP oleh penerima layanan dapat memanfaatkan sarana tersebut, misalnya: pembayaran melalui internet banking atau mesin Electronic Data Capture (EDC) yang lebih cepat dan praktis. Namun karena sebagian masyarakat penerima layanan tersebut belum familiar dengan tata cara tersebut, masih banyak yang menyetor langsung ke bank atau transfer melalui mesin ATM; (3) Penyetoran PNBP ke Kas Negara. PNBP yang diterima oleh Satuan Kerja tidak segera disetorkan ke Kas Negara, namun disetorkan secara berkala. Beberapa alasan dilakukannya penyetoran berkala tersebut antara lain lokasi petugas yang menerima setoran PNBP dari masyarakat yang tersebar dengan satuan kerja berjauhan sehingga setoran baru dapat dikumpulkan ke Bendahara beberapa waktu kemudian. Selain itu, jika lokasi Satuan Kerja tidak terdapat bank yang menerima setoran, maka harus melakukan penyetoran ke bank terdekat, dan diperlukan biaya transportasi untuk menyetorkannya.      

Dengan kontribusi yang semakin besar dalam membantu sektor perpajakan sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, maka PNBP yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga khususnya pada satuan kerja di Daerah harus dikelola secara tetap, akurat, transparan, dan akuntabel. Perbaikan tata kelola PNBP merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka optimalisasi pencapaian target PNBP tersebut, mulai dari penetapan target, pelaksanaan pemungutan, penyetoran ke Kas Negara, penggunaan kembali PNBP untuk belanja negara, sampai dengan pelaporan penggunaan PNBP.

Trimo Yulianto

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Poso

Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja

Kualitas kinerja pengelolaan anggaran pada satker K/L (satuan kerja Kementerian/ Lembaga), merupakan harapan para stakeholder keuangan negara. Dengan baiknya kualitas kinerja pengelolaan anggaran, diharapkan tujuan umum pengalokasian dana APBN pada satker K/L untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kanwil DJPb (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan) Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan kegiatan EPA (Evaluasi Pelaksanaan Anggaran) dan Rakorda PA (Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran). Rakorda PA dan EPA bertujuan untuk membahas identifikasi permasalahan terkait Pelaksanaan Anggaran satker K/L untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di ruangan aula kantor pada hari Kamis 19 Juli 2018.

Dalam sambutannya, Hermawan Sukoasih selaku Plt. Kakanwil DJPb menyampaikan, “Masih ada beberapa satker di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mencapai target kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan masih banyaknya satker K/L yang perencanaan dan pengalokasian anggarannya belum baik.”  Maka kegiatan EPA dan Rakorda ini menjadi penting dilaksanakan sebagai sarana mengeliminasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi satker dalam pengelolaan anggarannya.

Dari 44 satker se-Sulteng, baru 18 satker atau 41% dari jumlah total seluruh satker yang telah mencapai target penyerapan anggaran sebesar 40% dari pagu anggaran. Sedangkan masih ada 4 satker yang penyerapan anggarannya masih di bawah 20% sampai dengan akhir Semester I Tahun 2018.

Plt.Kakanwil DJPb Prov. Sulteng yang baru menjabat dua bulan ini juga menyampaikan pentingnya rencana penarikan dana yang diajukan oleh satker ke KPPN. Penarikan dana yang tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan membebani pengelolaan kas negara. Apabila penarikan dana oleh satker se- Indonesia lebih besar dibandingkan rencana penarikan dana, maka dana yang seharusnya disimpan dalam deposito di Bank Indonesia terpaksa ditarik untuk memenuhi permintaan penarikan dana oleh satker. Penarikan dana deposito sebelum waktunya akan dikenakan penalti oleh Bank Indonesia sehingga muncul kerugian negara.

Pada kegiatan EPA dan Rakorda kali ini, satker K/L juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan anggaran. Permasalahan yang disampaikan kemudian dibahas bersama untuk dicarikan solusinya.

Sebelum dimulai diskusi pembahasan permasalahan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb Prov. Sulteng Yohanis Mendila menyampaikan beberapa saran kepada satker untuk peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, antara lain: jika sudah timbul hak tagih dari pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan, satker agar segera membuatkan tagihan kepada Pemerintah melalui dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dan mengajukan ke KPPN untuk dicairkan/diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sehingga pengajuan SPM tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain itu, realisasi belanja seharusnya sebanding dengan capaian output, sehingga satker diminta untuk segera menginput capaian output pada aplikasi SAS dan SMART.

Yohanis juga menambahkan apabila ada perubahan/pergeseran anggaran pada DIPA agar satker segera mengajukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan. Yang perlu diperhatikan juga adalah pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) Bendahara satker kepada KPPN perlu dilakukan secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja pada satker antara lain disebabkan oleh lambatnya proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan kontrak dengan pihak ketiga. Hal ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan menyegerakan proses pelelangan pengadaan barang/jasa ketika dokumen anggaran yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan telah diterima masing-masing satker pada bulan Desember 2017. Bahkan pesan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan bahwa apabila satker telah mengetahui alokasi dana pengadaan barang/jasa maka satker dapat segera melakukan proses pelelangan pengadaan barang/jasa tersebut.

Sebanyak 60 orang pejabat perbendaharaan maupun pengelola anggaran dari 30 satker K/L yang berlokasi di Kota Palu diundang dalam kegiatan ini. Mereka sangat antusias karena berharap mendapatkan solusi dari permasalahan pengelolaan/pelaksanaan anggarannya.

Empat satker K/L mendapat penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu satker Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori satker K/L berkinerja Terbaik yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pangan Prov. Sulteng Abdullah Kawulusan, satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam kategori Komunikasi Terbaik diterima oleh Kepala Bagian Bimas Katolik Matius Panti, satker Pangkalan Sarana Operasi DJBC Pantoloan pada Kategori Inisiatif Terbaik  yang diterima oleh Kepala Kantor Pangsarops DJBC Agustyan Umardani, dan satker Bandara Mutiara Sis Al Jufri dalam kategori Kerjasama Terbaik yang diterima oleh Pejabat Pemroses Bahan Kerjasama dan Pengembangan Usaha Andi Indar Gunawan. Diharapkan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi satker K/L di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dengan bersinergi antara Kanwil DJPb, KPPN dan para pejabat perbendaharaan masing-masing satker.

Oleh: Kunto Aribowo

                Perbendaharaan Menulis : [Opini] Abu Said Maha, KPPN Luwuk, Triwulan I Tahun 2019

DAMPAK PERTEMUAN TAHUNAN IMF-WB TAHUN 2018 DI BALI

Baru saja usai parhelatan akbar Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali yang dimulai sejak tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2018. Pertemuan tahunan IMF-WB adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan World Bank.

Sebelum digelar di Bali, pertemuan tahunan oleh Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia ini diadakan di markas IMF-Bank Dunia di Washington D.C., Amerika Serikat, selama dua tahun berturut-turut. Kemudian, untuk tahun berikutnya, sebagaimana biasanya, pertemuan dilaksanakan di negara anggota terpilih. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi internasional, dan permasalahan lain.

Pertemuan  di Bali ini  menghadirkan lebih dari 23.000 peserta, terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor privat, organisasi non pemerintahan, akademisi, dan media.

Indonesia sendiri sudah bergabung dengan International Monetary Fund (IMF) sejak kepemimpinan Presiden Soeharto, saat ekonomi Indonesia  mengalami kelesuan. Indonesia pun bergabung dengan IMF, sebagai Lembaga Dana Moneter Internasional demi mendapatkan suntikan dana, sekaligus menjadi penasihat keuangan sementara.

Pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 ini  juga tidak terlepas dari pro dan kontra. Sebagian beranggapan pelaksanaan ini merupakan suatu pemborosan dan kurang tepat karena Indonesia saat ini sedang ditimpa musibah berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan bencana alam lainnya. Sedangkan sebagian lain tetap mendorong dan ingin menyukseskan pertemuan tahunan IMF-WB  karena momen ini merupakan suatu kesempatan emas yang jarang terjadi serta merupakan suatu kehormatan dan keberuntungan bagi bangsa Indonesia.

Terlepas dari adanya pandangan yang berbeda tersebut, tetapi harus kita akui pasti banyak keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia atas penyelenggaraan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Nusa Dua Bali, diantaranya adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur

Sebelum penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB di Bali, untuk kesuksesan dan kelancaran telah dilakukan pembangunan infrastruktur seperti lapangan terbang, terowongan dan underpass yang akan dilalui delegasi atau daerah yang menjadi destinasi wisata. Pembangunan  infrastruktur ini bukan hanya dinikmati oleh delegasi saat pertemuan tahunan berlangsung tetapi warga juga dapat merasakan maanfaat dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut.

2. Peningkatan Iklim Investasi

Selain dihadiri para gubernur bank sentral dan menteri keuangan, turut datang pada pertemuan tahunan IMF-WB, sejumlah investor. Pertemuan delegasi dapat berlangsung secara formal maupun non formal. Investor dapat melihat secara langsung kebutuhan investasi  di Indonesia serta dapat melakukan kerjasama di bidang investasi. Dengan demikian, momentum ini sangat memberi manfaat bagi perekonomian, karena dapat secara langsung menggaet investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan iklim investasi di Indonesia.

3. Ajang Promosi Kebudayan Indonesia

Pada parhelatan pertemuan tahunan ini, tidak terlepas dari ajang promosi kebudayaan Indonesia, salah satunya adalah batik. Panitia telah menetapkan batik sebagai official dress code. Segenap peserta dibebaskan untuk mengenakan berbagai ragam batik yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya batik jawa karena ada batik dan tenun dari daerah lain di Indonesia. Bangsa Indonesia bangga karena dapat melihat delegasi dari luar negeri dengan gagahnya mengenakan batik pada momen ini. Selain itu, ragam kuliner tanah air pun dapat diperkenalkan karena   dijadikan menu jamuan bagi para peserta IMF-World Bank Annual Meeting

4. Mendongkrak Kunjungan Wisatawan

Selama berlangsungnya pertemuan tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan keterisian (okupansi) kamar hotel di Bali. Banyak perwakilan negara yang hadir bukan hanya untuk menghadiri pertemuan, tetapi juga berlibur sambil menikmati keindahan alam di Indonesia.Kesempatan ini juga dapat menjadi sarana promosi Indonesia kepada negara-negara peserta untuk memperkenalkan tujuan wisata di Indonesia.

5. Menggerakkan Perekenomian di Bali.

Gelaran  internasional pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali sangat mendongkrak perekonomian masyarakat di Bali, tidak hanya pengusaha yang mendapat tambahan penghasilan tetapi masyarakat biasa juga mendapat lapangan pekerjaan. Sektor tenaga kerja seperti sopir juga ikut kecipratan untung dari acara tersebut. Permintaan jasa penyewaan  (rental) mobil sangat meningkat karena selain dihadiri para delegasi juga banyak dihadiri oleh pengunjung yang membutuhkan sarana transportasi selama berada di Bali. Geliat roda perekonomian membawa dampak terhadap perekonomian daerah yaitu melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sektor pariwisata melalui perputaran uang di Bali akibat adanya IMF-WB 2018

6. Indonesia Semakin Dikenal Dunia Internasional

Selama pelaksanaan pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Bali, mata dunia tertuju kepada Indonesia. Keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara dapat meningkatkan standar Indonesia di mata dunia dalam menyelenggarakan acara berskala internasional. Keberhasilan penyelenggaraan ini juga dapat menambah kepercayaan dan popularitas Indonesia  di dunia internasional.

Penutup

Setelah berahirnya pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Nusa Dua Bali, kita dapat melihat beberapa dampak positif baik selama parhelatan maupun sesudahnya. Selama parhelatan berlangsung perputaran uang di Bali meningkat yang bersumber dari beragam kebutuhan, mulai dari sewa gedung pertemuan, kamar hotel, makanan dan minuman, transportasi dan kebutuhan mendasar lain. Demikian juga halnya sektor lapangan pekerjaan juga turut meningkat. Sedangkan infrastruktur yang telah dibangun untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pertemuan seperti lapangan terbang, terowongan dan underpass menjadi salah satu tambahan sarana penunjang transportasi dan sekaligus menjadi tambahan asset bagi negeri. Keberhasilan Indonesia sebagai penyelenggara even berskala internasional sangat berdampak pada popularitas dan kepercayaan investor sekaligus membuka peluang peningkatan investasi

Disclaimer :

Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan tidak mempresentasikan sikap atau pendapat tempat penulis bekerja.

Tulisan telah dimuat di Harian Luwuk Post tanggal 19 Oktober 2018

Peluang Bisnis Pasca Bencana di Pasigala

Oleh : Hermawan Sukoasih

Dampak bencana yang telah meluluhlantahkan Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) masih belum berakhir. Sehingga masih banyak berita di media cetak dan elektronik yang memberitakan terkait bencana ini bahkan masih dimuat di halaman-halaman utama. Hal itu terjadi karena dampak bencana itu telah merusak banyak infrastruktur, jalan, dan gedung-gedung bangunan pemerintah disamping menghancurkan banyak rumah warga Pasigala yang sampai dengan saat ini juga belum berakhir rekonstruksinya.

Sebagian masyarakat mengatakan karena bencana yang luar biasa dan telah merusak segalanya ini, bahkan termasuk trouma masyarakat, tentu akan membuat Pasigala bukan tempat yang tepat untuk bisnis dan berinvestasi dan pemulihan ekonomi Sulawesi Tengah butuh waktu yang lama untuk kembali membaik. Pemikiran demikian itu menurut saya tidak tepat, karena dalam kondisi Pasigala seperti itu, tentu peluang investasi justru sangat baik.

Begitu porak-porandanya Pasigala sehingga tenaga kerja menjadi sangat sulit didapatkan, karena sebagian besar orang yang biasa bekerja menjadi tukang bangunan meninggalkan Pasigala. Para pedagang sebagian besar juga tidak berdagang lagi karena dagangannya sudah habis alias hancur dan bahkan hilang karena bencana. Ribuan warga juga kehilangan tempat tinggal baik karena terkena dampak gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi.

Namun demikian perlu kita ketahui bahwa porak porandanya Pasigala justru menunjukkan bahwa betapa luar biasa besarnya peluang bisnis karena rekonstruksi Pasigala harus segera dilakukan dan itu artinya pekerjaan kontraktor dan para tukang bangunan serta bahan-bahan bangunan sangat dibutuhkan keberadaanya. Perbaikan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang memerlukan keahlian teknis yang jumlahnya begitu banyak tentu menjadi peluang para kontraktor. Pekerjaan-pekerjaan rumah warga yang terkena dampak bencana juga memerlukan keberadaan tukang-tukang bangunan yang jumlahnya juga luar biasa. Itu artinya disisi lain toko material bangunan juga harus menyiapkan bahan bangunan karena kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana tersebut jumlahnya juga luar biasa. Saya juga beberapa kali berkunjung ke tempat-tempat pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Sudah saatnya mereka turun gunung mencari mata pencaharian lagi. Begitu banyaknya pekerjaan menanti kalian.

Begitu juga untuk dunia perdagangan di Pasigala, mulai dari pedagang kaki lima, warung makan sederhana,  restoran sampai dengan rumah makan yang esklutif menjadi sangat dicari oleh banyak orang, baik oleh mereka yang memang warga Pasigala maupun orang luar yang sengaja datang ke Pasigala. Sehingga keberadaan para pedagang itu sangat besar peluang untuk mendapatkan keuntungan.

Alokasi dana transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Sulawesi Tengah tahun 2019 mencapai 17,17 triliun terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp315,3 miliar,  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp651,4 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,94 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK)  Fisik sebesar Rp2,46 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp2,04 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp199 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,57 triliun.

Dari 17,17 triliun tersebut untuk Pasigala dan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp6,2 triliun dengan rincian Palu  sebesar Rp 1,02 triliun, Sigi sebesar Rp1,08 triliun, Donggala sebesar Rp1,2 triliun, dan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3,1 triliun.

Selanjutnya alokasi anggaran Kementerian/Lembaga untuk Sulawesi Tengah tahun 2019 sebesar Rp11,4 triliun. Untuk Pasigala dan Pemda Provinsi Sulawesi Tengah mendapat alokasi sebesar Rp6,96 triliun dengan rincian masing-masing Palu sebesar Rp4,07 triliun, Sigi sebesar Rp438,1 miliar, dan Donggala sebesar Rp581,3 miliar, dan pemda propinsi sulawesi Tengah sebesar Rp1,94 triliun.

Dengan demikian alokasi dari pemerintah pusat untuk Pasigala dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 ini mencapai sebesar Rp13,16 triliun yang terdiri dari alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp6,2 triliun dan alokasi untuk Kementerian Lembaga sebesar Rp6,96 triliun.

Dengan alokasi anggaran Rp13,16 triliun itu tentu cukup signifikan untuk membangun kembali infrastruktur, jalan, dan gedung-gedung bangunan pemerintah termasuk trouma masyarakat Pasigala yang akan berdampak untuk memulihkan kembali perekonomian dan bisnis di Pasigala.

Peluang bisnis Pasigala begitu hebat, alokasi anggaran dari pemerintah pun juga tidak sedikit, untuk itu apa yang harus dilakukan agar perekonomian dan pembangunan Pasigala dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu kiranya kita urai apa yang harus dlakukan oleh masyarakat Pasigala dan pemerintah daerah serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Palu selaku penyalur alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Palu sebagai representasi Kementerian Keuangan kiranya melakukan pembinaan kepada para pengelola keuangan satker Kementerian Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Pasigala. Untuk KPPN Palu juga harus sigap (cepat tanggap) membantu satker dan pemerintah daerah dalam pencairan anggaran. Dan itu saya yakin sudah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulteng dan KPPN Palu.

Pemerintah daerah harus dapat membina seluruh SKPD yang ada untuk segera mengeksekusi anggaran guna memperbaiki berbagai infrastruktur dan gedung-gedung pemerintah yang rusak agar aktivitas pemerintahan segera kembali normal.

Untuk masyarakat Pasigala harus segera bangkit kembali bekerja dan mencari pekerjaan. Jangan terlena menunggu bantuan dan bertahan ditenda-tenda darurat. Ingat peluang kerja sangat luar biasa. Perbaikan berbagai infrastruktur dan gedung-gedung bangunan dan juga rumah-rumah warga yang rusak tentu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan dengan demikian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13,16 triliun tahun 2019 ini,  peluang bisnis di Pasigala menjadi sangat luar biasa.

Secara spesifik untuk para pengelola keuangan perlu memperhatikan, pertama, melakukan penyesuaian kembali RKAKL dengan kondisi pasca gempa, segera lakukan revisi bila diperlukan. Dan bila menemui kesulitan pintu Kanwil Ditjen Perbendaharaan selalu terbuka untuk membantu menyelsaiakan permasalahan satker. Kedua, cek kembali  Rencana Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan segera sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketiga, segera umumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) bila belum dilakukan. Keempat, Segera lakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa dan segera lakukan kontrak/lelang. Kelima, Identifikasi kesiapan SDM khususnya para pengelola keuangan (Pejabat Perbendaharaan). Keenam, Menjaga konsistensi realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA. Semua permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola keuangan juga dapat dikomunikasikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng dan KPPN Palu.

Akan tetapi dalam kondisi Pasigala seperti saat ini, kiranya perlu diambil langkah-langkah diluar rutiitas, misalnya alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana ataupun gedung-gedung pemerintah harus segera dieksekusi, bila perlu ditargetkan semester 1 realisasi harus sudah mencapai 75% sekiranya gedung-gedung dan sarana prasarana itu dapat diperbaiki dengan alokasi pemeliharaan. Mengingat infrastruktur yang telah baik akan segera dapat dinikmati oleh masyarakat dan itu tentu akan segera memulihkan kondisi perekonomian Pasigala karena tentu akan menggunakan dan menyerap tenaga kerja yang notabene juga para kurban bencana warga masyarakat. Tidak perlu harus mengacu pada pola penyerapan anggaran, triwuan I = 15%, triwulan II = 40%, triwulan III = 60%, DAN TRIWULAN IV = 90%.

Terakhir yang juga menjadi kunci utama suksesnya pembangunan kembali Pasigala sehingga peluang bisnis yang ada akan secara optimal teruntuk masyarakat, jaga integritas semuanya. Hilangkan korupsi dan kolusi, baik antara para pengelola keuangan satker/SKPD dengan pihak ketiga maupun dengan penyedia barang dan jasa lainnya.

Dengan demikian apabila komponen-komponen tersebut di atas terpenuhi, maka peluang bisnis Pasigala akan terus menggeliat dan perekonomian Pasigala akan segera kembali membaik.

Penulis adalah Kepala Bagian Umum

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi Sulawesi Tengah

Kementerian Keuangan RI

(Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah)

Sidang Paripurna tanggal 29 Agustus 2017, Presiden RI menyampaikan bahwa simplifikasi/ penyederhanaan SPJ/LPJ tidak berjalan di lapangan dan pertanggungjawaban keuangan masih ribet. Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Keuangan meminta Dirjen Perbendaharaan untuk dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan simplifikasi SPJ/LPJ pertanggungjawaban keuangan di lapangan/daerah. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:168/PMK.05/2015 tentang Bantuan Pemerintah, yang isinya antara lain menyederhanakan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah maka perlu diadakan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) tentang Penyederhanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah.

Maka Dirjen Perbendaharaan cq. Direktur Pelaksanaan Anggaran segera menerbitkan surat No. S-7661/PB.2/2017 tanggal 4 September 2017 hal Pelaksanaan FGD Penyederhanaan SPJ/LPJ Bantuan Pemerintah untuk menginstruksikan jajarannya di kantor vertikal agar melaksanakan kegiatan dimaksud.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) pada tanggal 7 September 2017 bertempat di Aula kantor, dengan mengundang beberapa satker K/L penyalur bantuan, dan para penerima bantuan Pemerintah.

Kepada para penerima bantuan pemerintah maupun satker K/L yang tidak sempat mengikuti FGD dan ingin mengetahui tentang kemudahan penyampaian LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah, silakan datang dan bertanya ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan cq. Bidang PPA I atau ke KPPN terdekat. (kunto aribowo)