Motto, Janji Layanan dan Maklumat Layanan

TUGAS
Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kantor Wilayah, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian   pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan
2. Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah
3. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran
4. Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran
5. Pembinaan teknis sistem akuntansi
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan
8. Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak
9. Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara
10. Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
11. Pelaksanaan kehumasan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

VISI DAN MISI KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN

 PROVINSI SULAWESI TENGAH

VISI

Melalui diskusi secara intensif dengan seluruh elemen organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun sebuah visi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah .

Visi ini disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi treasury yang ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasisehingga mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance.

Visi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”

“To be a world-class state treasury manager”

Pengelola perbendaharaan negara artinya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Unggul memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.

Di tingkat dunia artinya kualitas kinerja yang dihasilkan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara lainnya yang telah sesuai dengan best practices.

MISI

Untuk mewujudkan visinya, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah akan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efisien, dan optimal/ To achieve prudent, efficient, and optimum cash management

Mewujudkan pengelolaan kas yang pruden, efisien, dan optimalsebagai pengelola Bendahara Umum Negara, maka penguatan kinerja dilaksanakanuntuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari cash mismatch; menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu; optimalisasi idle cash; penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel; serta sentralisasi pengelolaan kas sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara secara akurat dan tepat waktu.

Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern. Memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basisdata sesuaibest practice yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (applicable), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN, serta penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Selain itu sistem perbendaharaan berfokus pula pada implementasi inisiatif strategis Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan dan penyusunan kajian strategis serta hubungan kelembagaan untuk mendukung pengembangan proses bisinis dan kinerja Ditjen Perbendaharaan di masa mendatang.

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel/To support timely, effective, and accountable budget execution

Hingga tahun 2019 akan mewujudkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran di tingkat wilayah, baik pusat (APBN) maupun daerah (APBD), secara tepat waktu dan tepat jumlah yang diharapkan dapat menghasilkan pola penyerapan anggaran yang proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu akan diwujudkan pula penyelesaian dan penyampaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara transparan dan tepat waktu, serta mewujudkan pelaksanaan mekanisme dan sistem yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran di tingkat wilayah.

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu/ To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

4. Mewujudkan Tata Kelola Investasi Pemerintah Yang Modern, Inklusif, dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Layanan dan Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum yang Inovatif dan Modern
6. Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya, Proses Bisnis, dan Sistem Teknologi Informasi Perbendaharaan yang Modern, Efektif, dan Adaptif.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisi, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraab sertifikasi bendahara;
11. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahata Umum Negara (BUN);
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Struktur organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum
2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal; dan
6. 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.

..........

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 44 orang pejabat/pegawai dengan komposisi sebagaimana grafik berikut:

Secara umum, komposisi pegawai di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah di dominasi oleh pejabat/pegawai pria (75%) dan komposisi rentang usia 30-39 (34%). Produktifitas dan kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diandalkan jika melihat komposisi pegawai yang mayoritas diisi oleh generasi muda sebagaimana grafik diatas, serta dukungan kapasitas SDM dengan tingkat pendidikan yang sangat baik.

Namun demikian, dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang lebih baik, tentunya kebutuhan pegawai masih perlu diupayakan untuk dapat terpenuhi sesuai dengan beban kerja yang iemban. Pada saat ini terdapat 2 (dua) jabatan administrator, 1 (satu) pejabat pengawas, dan 1 (satu) yang belum diisi secara definitive dan masih dilakukan rangkap jabatan (Plt) oleh pejabat administrator dan pengawas lainnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan dimaksud, maka kedepan tentunya akan menjadi salah satu factor yang dapat mendorong semakin meningkatnya kinerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.