Pada hari Senin, 27 Februari 2023, KPPN Lubuk Sikaping  dan KPP Pratama Bukittinggi mengikuti kegiatan Penandatanganan BAR Penyetoran Pajak Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester II Tahun 2022. Kemenkeu Satu dalam hal ini (KPPN Lubuk Sikaping dan KPP Pratama Bukittinggi) sengaja diundang oleh tuan rumah, Pemda Kab. Pasaman untuk penyelesaian penandatanganan BAR Penyetoran Pajak Pajak Pusat atas Belanja Daerah. Acara ini diikuti juga oleh BPKD Kab. Pasaman Barat yang sengaja meluangkan waktu berkunjung ke Pemda Kab. Pasaman. Hadir dalam acara ini Kepala BPKD Pasaman Barat, Bapak Maibonni beserta jajarannya. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kab. Pasaman, Bapak Teguh Suprianto, selaku tuan rumah. Kegiatan Penandatanganan BAR penyetoran Pajak-Pajak Pusat atas Belanja Pemerintah Daerah menjadi sangat penting karena kegiatan ini merupakan syarat bagi Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh kepada masing-masing Pemda untuk Triwulan I tahun 2023. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tersebut ditandatangani oleh ketiga pihak antara lain Pemerintah Daerah terkait, KPPN mitra Pemda, dan Kantor Pelayanan Pajak mitra Pemda. Selama Semester II Tahun 2022, tercatat jumlah pajak-pajak pusat atas belanja Pemerintah Daerah yang telah disetor ke Kas Negara dan memperoleh NTPN senilai Rp. 27.935.522.078,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah) untuk Pemda Kab. Pasaman. Sedangkan Pemda Kab. Pasaman Barat tercatat menyetorkan pajak-pajak pusat atas Belanja Daerah sebesar Rp. 32.234.972.558,- (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Pada kesempatan sebelumnya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat Nomor S-25/PK/2023 tanggal 1 Februari 2023 Hal Pemberitahuan Syarat Salur Dana Bagi Hasil Triwulan I TA 2023 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah. Batas waktu penyampaian BAR Penyetoran Pajak-Pajak Pusat atas Belanja Daerah Semester II tahun 2022 dari masing-masing Pemda kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah Hari kerja terakhir bulan Februari 2023. Semoga dengan selesainya penandatanganan BAR penyetoran pajak-pajak pusat atas belanja daerah oleh Pemda Kab. Pasaman dan Pemda Kab. Pasaman Barat periode Semester II tahun 2022 dan penyampaian ke DJPK akan mendukung kelancaran penyaluran DBH PBB dan DBH PPh Triwulan I tahun 2023 secara tepat waktu bagi kedua Pemda mitra kerja KPPN.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

(*tulisan ini telah dimuat di harian Singgalang pada Hari Kamis Tanggal 2 Maret 2023)

Pada hari Selasa, 21 Februari 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan FGD Verifikasi Rekening BOK Puskesmas untuk 20 (dua puluh) Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Acara ini dilakukan secara daring (online) dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams (Ms Teams). Acara ini diikuti oleh Pinca BNI Lubuk Sikaping, Bapak Yesselin Emi, dan Pinca BNI Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Dotoral Misadi beserta jajarannya. Pada acara pembukaan sekaligus kata sambutan dari Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, KPPN Lubuk Sikaping dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan dana BOK (baik BOK Dinas Kesehatan dan/atau BOK Puskesmas). Sebelum tahun 2023, penyaluran dana BOK dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui KPPN Jakarta II. Tahun 2023 memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi KPPN Lubuk Sikaping dalam menyalurkan dana BOK Puskesmas dan BOK Dinas Kesehatan kepada mitra kerja. Pada FGD kali ini membahas mengenai verifikasi rekening BOK Puskesmas sebanyak 20 (dua puluh) Puskesmas yang ada di Pasaman Barat. Sedangkan informasi yang diperolah dari Pinca BNI Lubuk Sikaping terdapat 16 (enam belas) Puskesmas di wilayah Pasaman yang akan mempersiapkan rekening BOK untuk menerima penyaluran dana BOK Puskesmas. Tim dari BNI Lubuk Sikaping telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Pasaman dan para Kepala Puskesmas lingkup wilayah Pasaman. Koordinasi ini penting untuk verifikasi rekening BOK. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. Tujuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang terdiri dari BOK, Jaminan Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Bergerak adalah mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan Nasional.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Selasa, 14 Februari 2023, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah secara daring menggunakan Microsoft Teams dengan melibatkan seluruh Pejabat dan pegawai pada Kanwil dan KPPN lingkup provinsi Sumatera Barat. Narasumber FGD kali ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Pasaman Barat, Bapak Maibonni. Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun di awal acara. Kegiatan FGD Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan mengundang Narasumber Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Pasaman.

Kegiatan ini merupakan kewajiban KPPN dalam menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2595/PB.1/2022 tanggal 28 Juli 2022 Hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN. Kemudian penyampaian keynote speech oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Syukriah HG sekaligus membuka acara FGD ini secara resmi. Dalam keynote speech nya beliau menyampaikan

Terdapat beberapa isu yang mendasar terkait permasalahan kapasitas fiskal di berbagai daerah  antara lain : 1) ketimpangan keuangan vertikal maupun horizontal, 2) tingginya GAP Pelayanan publik antara daerah maju dan daerah tertinggal, 3) Besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Dana Transfer karena belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 4) Pelaksanaan anggaran daerah yang belum berkualitas (quality spending). Pemerintah mencoba mengurai permasalahan diatas dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk tahun 2023, Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan current issue yang akan menjadi bahasan dalam kerangka peran Kanwil DJPb dan KPPN sebagai RCE dan Financial Advisor sebagai berikut: 1) pada triwulan I mengusung tema peran pemerintah dalam mewujudkan Program Ketahanan Pangan, Ekonomi, dan Energi, 2) pada triwulan II dengan tema analisis/reviu kinerja dan potensi peningkatan Local Taxing Power (Pajak Daerah, Retribusi Daerah), 3) pada triwulan III dengan tema analisis/reviu ketimpangan fiskal regional (vertikal dan horizontal) dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dan impleentasi UU HKPD, 4) pada triwulan IV dengan tema sinergi pusat-daerah dalam upaya pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing. Pada acara inti, terkait pengelolaan keuangan daerah disampaikan oleh Bapak Maibonni, Kepala BPKD Pasaman Barat. Beliau menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui penajaman peran Pemda dalam menambah sumber-sumber PAD.

Perubahan kebijakan dimaksud dilakukan dengan simplifikasi dan restrukturisasi jenis dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Optimalisasi penerimaan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program-program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Peningkatan kualitas belanja daerah juga dilakukan melalui pengaturan pengalokasian belanja daerah. Sebagai contoh, besaran alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dengan masa penyesuaian selama 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik diatur minimal sebesar 40% dari APBD. Penataan belanja daerah dilakukan agar pelaksanaan anggaran daerah lebih produktif dan fokus pada penyediaan layanan dasar publik. Pada akhir pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan beberapa peserta yang memiliki rasa keingintahuan besar terkait Dampak UU HKPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Kamis, 23 Februari 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan FGD Evaluasi Transfer Ke Daerah Tahun 2023. Acara ini dilakukan secara daring (online) memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams (Ms. Teams) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat/Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kab. Pasaman, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Pasaman Barat, Inspektorat Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pasaman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pasaman Barat.

Pada acara pembukaan sekaligus kata sambutan dari Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, KPPN Lubuk Sikaping dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan DAU, DBH, DAK (DAK Fisik dan DAK nonfisik) serta Dana Desa kepada Pemda Kab. Pasaman dan Pasaman Barat. Terdapat hal-hal baru dalam penyaluran TKD tahun 2023 antara lain: 1) Alokasi Pagu Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 905.303.639.000,- sedangkan alokasi pagu TKD untuk Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 919.112.553.000,-. 2) Mulai Tahun 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyalurkan semua komponen TKD antara lain : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa. 3) DAU Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya antara lain untuk (Penggajian Formasi PPPK, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum.  4) Untuk Penyaluran Dana Desa tahun 2023 mengikuti formula BLT Desa bersifat wajib dengan formula BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa.  5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa BLT Desa digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem;  6) Pemerintah Daerah dapat meminta data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Selasa, 21 Februari 2023, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan FGD Verifikasi Rekening BOK Puskesmas untuk 20 (dua puluh) Puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Acara ini dilakukan secara daring (online) dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams (Ms Teams). Acara ini diikuti oleh Pinca BNI Lubuk Sikaping, Bapak Yesselin Emi, dan Pinca BNI Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Dotoral Misadi beserta jajarannya. Pada acara pembukaan sekaligus kata sambutan dari Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, KPPN Lubuk Sikaping dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan dana BOK (baik BOK Dinas Kesehatan dan/atau BOK Puskesmas). Sebelum tahun 2023, penyaluran dana BOK dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui KPPN Jakarta II. Tahun 2023 memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi KPPN Lubuk Sikaping dalam menyalurkan dana BOK Puskesmas dan BOK Dinas Kesehatan kepada mitra kerja. Pada FGD kali ini membahas mengenai verifikasi rekening BOK Puskesmas sebanyak 20 (dua puluh) Puskesmas yang ada di Pasaman Barat. Sedangkan informasi yang diperolah dari Pinca BNI Lubuk Sikaping terdapat 16 (enam belas) Puskesmas di wilayah Pasaman yang akan mempersiapkan rekening BOK untuk menerima penyaluran dana BOK Puskesmas. Tim dari BNI Lubuk Sikaping telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Pasaman dan para Kepala Puskesmas lingkup wilayah Pasaman. Koordinasi ini penting untuk verifikasi rekening BOK. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. Tujuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang terdiri dari BOK, Jaminan Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Bergerak adalah mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan Nasional.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.

Pada hari Kamis, 9 Februari 2023, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ibu Ikasari Heniyatun beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Dalam kunjungan ini Kepala KPPN Lubuk Sikaping langsung disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman, Bapak Desrizal, SKM.,M.Kes dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. Monalisa beserta jajaran. Tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk menggali informasi terkait kendala realisasi Dana BOK pada Dinas Kesehatan Kab. Pasaman. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berdasarkan informasi yang diperoleh KPPN Lubuk Sikaping  dari rapat koordinasi antara KPPN dengan Pemda Pasaman, realisasi dana BOK Dinas Kesehatan dan Dana BOK Puskesmas di Kabupaten Pasaman tidak berhasil mencapai realisasi 100%.

Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. Tujuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang terdiri dari BOK, Jaminan Persalinan, dan Pelayanan Kesehatan Bergerak adalah mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung reformasi sistem kesehatan nasional.

KPPN Lubuk Sikaping “RANCAK”.