Dalam rangka menyukseskan proses Migrasi Saldo Awal SAKTI di wilayah kerja KPPN Lubuksikaping sekaligus mempererat tali silaturahmi dengan seluruh satuan kerja lingkup KPPN Lubuksikaping, KPPN Lubuksikaping menyelenggarakan acara Stakeholder’s day Tahun 2022 sekaligus melakukan kegiatan Pendampingan Migrasi Saldo Awal Sakti dan. Acara dilaksanakan di Aula KPPN Lubuk Sikaping ini dalam 2 Batch pada  tanggal 6 s.d. 7 Agustus 2022. Batch I dihadiri oleh para satuan kerja lingkup Kementerian Agama, sedangkan Batch II yang diikuti oleh seluruh satuan kerja non Kementeraan Agama dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2022. 

Acara ini dibuka langsung oleh Kepala KPPN Lubuksikaping. Dalam pembukaanya, disampaikan bahwa proses migrasi saldo awal sakti merupakan langkah yang wajib dilakukan satker, sebelum satker melakukan penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2022. Selanjutnyaa, terkait dengan pelaksanaan stakeholder’s day, beliau menyampaikan informasi perkembangan dan perubahan terkini yang ada di KPPN Lubuk Sikaping.  

Ucapan apresiasi disampaikan kepada para undangan atas koordinasi, sinergi dan dukungannya terhadap tugas pelaksanaan pokok dan fungsi KPPN selama ini. Masukan dan saran yang ditujukan kepada KPPN Lubuk Sikaping dari para stakeholder membuat KPPN selau berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanannya. Mengusung tema “penguatan layanan melalui integritas dan inovasi” stakeholder’s day tahun ini mengingatkan kembali pentingnya integritas dalam hal pelayanan publik. Selama tiga tahun terakhir KPPN terus berupaya memunculkan inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder. Beberapa layanan yang sudah dapat dinikmati selama ini adalah SiLusi yang merupakan aplikasi berbasis IT yang berfungsi untuk melacak keberadaan dokumen hardcopy yang dikirimkan satker ke KPPN Lubuksikaping, Patas Asek (Pakta Integritas Antara Satker dan KPPN) yang merupakan Pakta Integritas untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi antara satker dan petugas KPPN yang sedang melakukan dinas luar, dan Tampek Baraja yang merupakan Treasury Learning Center  berkonsep lesehan.

KPPN Lubuk Sikaping juga telah melaksanakan implementasi FRESH Office pada ruang layanan yang dapat dinikmati mulai bulan April 2022. FRESH Office sendiri merupakan singkatan dari Flexible, Responsive, Smart dan Healthy Office. Tanpa mengurangi mutu layanan , melalui wajah baru front office KPPN Lubuksikaping, dapat lebih memberikan kenyamanan bagi para pengguna layanan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan proses pendampingan migrasi saldo awal SAKTI. Proses pendampingan migrasi saldo awal SAKTI ini dipandu langsung oleh Tim Trainer SAKTI KPPN Lubuksikaping yang terdiri atas M. Genta Gamary, Ratih Dwi Lisyanti, Kevin Julio Panjaitan dan Novasary Sidauruk. Asistensi diberikan secara langsung kepada satker-satker yang menemukan kesulitan dalam melakukan tahapan-tahapan migrasi. Dalam kesempatan ini, hampir seluruh satker yang datanya telah diproses oleh sistem berhasil melakukan seluruh langkah-langkah migrasi, sedangkan bagi satker yang datanya belum berhasil diproses oleh sistem karena masih terdapat anomali data, untuk penyelesaiannya menunggu instruksi lebih lanjut. Acara dilaksanakan selama dua hari ini berjalan dengan lancar, para peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.   

Pada hari Jumat, 17 Juni 2022, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan kegiatan “Focus Group Discussion (FGD)” Monev Kepatuhan Bank/Pos Persepsi Triwulan II TA 2022 yang melibatkan seluruh pimpinan perbankan/kantor pos yang berada di wilayah Pasaman dan Pasaman Barat. Acara tersebut dimulai pada pukul 09.00 - 10.30 WIB secara daring yang diikuti oleh Pejabat/Pegawai perbankan/kantor pos melalui sarana zoom meeting yang telah disiapkan oleh KPPN Lubuk Sikaping.

Kegiatan FGD tersebut merupakan sarana membangun komunikasi sekaligus penyampaian informasi bahwa pada tanggal 21 - 24 Juni 2022, KPPN Lubuk Sikaping akan melaksanakan kegiatan monev kepatuhan bank/pos persepsi triwulan II TA 2022 secara kunjungan langsung (onsite visited). Hal ini tentunya telah mempertimbangkan level PPKM diwilayah Pasaman dan Pasaman Barat dan kesiapan petugas monev dari KPPN untuk menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara FGD ini secara resmi, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara KPPN dengan perbankan/kantor pos di 2 (dua) Kabupaten, Pasaman dan Pasaman Barat. Kemudian Heni menyampaikan bahwa kegiatan monev bank/pos persepsi merupakan agenda rutin triwulanan yang harus dilakukan oleh KPPN Lubuk Sikaping dengan tujuan untuk memastikan layanan yang disediakan oleh perbankan/kantor pos sudah sesuai dengan mutu layanan dan SOP yang berlaku. Banyak sektor yang mengalami disrupsi digital selama Pandemi COVID-19 termasuk diantaranya adalah sektor pemerintah dan sektor perbankan. KPPN sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan termasuk yang terdampak akibat Pandemi COVID-19. Semula layanan yang diselenggarakan dengan cara tatap muka dan datang langsung ke KPPN, 

sejak maret 2020 harus diubah menjadi layanan online berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Disrupsi digital menyebabkan bank merubah dirinya menjadi bank digital dimasa depan. Hal ini sepertinya akan berdampak pada pegawai bank, termasuk yang berprofesi sebagai teller dan back office. Semua lini dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dan memanfaatkan penggunaan teknologi tersebut ke dalam tugas sehari-hari.

Dalam closing statement yang disampaikan oleh kepala seksi bank KPPN Lubuk Sikaping, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam menyukseskan kegiatan monev kepatuhan bank/pos persepsi triwulaan II TA 2022 antara lain :

1. Jam buka/tutup loket layanan perbankan/kantor pos;
2. Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan nasabah/bukan nasabah;
3. Layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah setoran;
4. Pembebasan biaya atas jasa layanan perbankan kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor;
5. Aktif/tidaknya menu penerimaan negara pada kanal layanan elektronik selain loket teller pada bank persepsi yang telah mempunyai izin operasional atas kanal dimaksud.

 Diakhir acara, KPPN Lubuk Sikaping berharap bahwa dengan dilakukannya transfer of knowledge kepada pemangku kepentingan, maka dapat mengedukasi dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan monev kepatuhan bank/pos persepsi triwulan II TA 2022 di wilayah kerja KPPN.

Pada hari Selasa, 7 Juni 2022, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun menerima kunjungan kerja dari Pimpinan Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping, Bapak Henry Suhairi dan Pimpinan Bank Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat, Bapak Hendri Masri. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahim antara pimpinan perbankan dengan Kepala KPPN Lubuk Sikaping.

Bertempat diruang kerja Kepala KPPN Lubuk Sikaping, pertemuan ini berlangsung dengan hangat. Pimpinan Cabang Bank Nagari Simpang Empat Pasaman Barat, Bapak Hendri Masri menyampaikan informasi bahwa beliau sedang ada kegiatan di Lubuk Sikaping dan berkesempatan meluangkan waktu berkunjung ke KPPN Lubuk Sikaping pada pukul 11.00 WIB. Kunjungan ini disambut dengan antusias oleh Kepala KPPN Lubuk Sikaping,  Bu Heni karena beberapa waktu yang lalu saat Kepala KPPN Lubuk Sikaping melakukan kunjungan kerja ke Bank Nagari Simpang Empat Pasaman Barat, Bapak Hendri Masri sedang melaksanakan dinas luar ke Padang, sehingga belum sempat bertemu secara langsung.

Diskusi yang berlangsung membahas tugas dan fungsi KPPN Lubuk Sikaping yang memiliki korelasi dengan tugas Bank Nagari di 2 (dua) Kabupaten. Mulai Tahun 2022, KPPN Lubuk Sikaping dipercaya dan diberikan amanah baru oleh Kementerian Keuangan untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus NonFisik. Heni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Cabang Bank Nagari karena telah membantu KPPN Lubuk Sikaping dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus NonFisik antara lain Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dalam implementasinya.

Heni juga menyampaikan bahwa kerjasama yang telah terjalin ini harus dijaga keberadaannya. Untuk itu KPPN Lubuk Sikaping menginisiasi agar kerjasama yang sudah terjalin ini dapat ditingkatkan dan dituangkan kedalam bentuk perjanjian kerjasama. Substansi yang akan dicantumkan dalam poin-poin kerjasama adalah pemohonan verifikasi rekening sekolah oleh pihak Bank Nagari untuk memastikan identitas rekening valid dan akurat, serta status rekening adalah aktif. Hal ini bertujuan untuk mencegah retur dana BOS, dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan yang disalurkan.

Dalam closing statement yang disampaikan oleh Heni, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam menyukseskan penyaluran Dana Alokasi Khusus NonFisik TA 2022 antara lain :

1. Verifikasi rekening sekolah/rekening satuan pendidikan perlu dilakukan oleh pihak Bank Nagari untuk memastikan kebenaran identitas rekening dan status rekening;
2. Perlu dibuatkan perjanjian kerjasama antara KPPN Lubuk Sikaping dengan pihak bank Nagari dimasing-masing wilayah.
3. Koordinasi dan komunikasi di awal perlu diterapkan untuk memudahkan proses penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan.

Diakhir acara, KPPN Lubuk Sikaping berharap bahwa hubungan kerjasama ini dapat terus berlangsung selama KPPN diberikan amanah untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pada hari Selasa, 28 Juni 2022, Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun menghadiri undangan rapat dari Bupati Pasaman terkait Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pasaman. Dalam kegiatan tersebut turut serta dihadiri oleh Pemimpin Cabang Bank Nagari Lubuk Sikaping, Bapak Henry Suhairi dan Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Lubuk Sikaping, Bapak Fajar Masruri Chandra, Kepala BAZNAS Pasaman, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah beserta staf. Rapat ini dipimpin oleh Bapak Rosben Aguswar selaku Asisten II Pemda Pasaman. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda Kab. Pasaman terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Tujuan dari dibentuknya TPAKD adalah mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/Lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggnakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Ikasari Heniyatun dalam kegiatan rapat pembentukan tim TPAKD  menyampaikan bahwa KPPN Lubuk Sikaping dalam hubungan kerja sama dengan Pemda Kab. Pasaman sudah menerapkan digitalisasi terkait dengan Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) pada 3 sektor antara lain Penyaluran Dana Desa dari Kas Negara ke rekening kas desa sudah menggunakan sistem digitalisasi yang dikenal dengan nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Berikutnya penyaluran DAK Fisik kepada rekening kas daerah Pemda Kab. Pasaman sudah dilakukan secara digital. Yang ketiga adalah penyaluran DAK Nonfisik yang terdiri dari penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan juga sudah dilakukan secara digital dari kas negara ke rekening masing-masing sekolah/satuan Pendidikan.

Dalam closing statement yang disampaikan oleh Asisten II, Bapak Rosben Aguswar, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam menyukseskan pembentukan TPAKD antara lain :

1. Sosialisasi produk digital kepada masyarakat pasaman dengan menggandeng pihak perbankan.
2. Perlu ditingkatkan kualitas dan kompetensi terkait literasi keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi.
3. Program digitalisasi UMKM dan dibukanya akses pendanaan kepada pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi.
4. Koordinasi dan komunikasi antara OPD pemilik kebijakan dengan pihak perbankan selaku penyedia jasa layanan keuangan dan perbankan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Diakhir acara, Bapak Rosben Aguswar menyampaikan pesan bahwa perlu dilakukan koordinasi lanjutan dan pendalaman secara teknis terhadap kegiatan yang akan diangkat oleh Pemda Pasaman dan difasilitasi secara digital oleh OPD terkait dan pihak Perbankan. Untuk itu Pemda Pasaman akan kembali mengundang para pemangku kepentingan yang terkait dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah untuk agenda rapat pada waktu berikutnya.

KPPN Lubuk Sikaping melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan. Utamanya, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Juga tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/ PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Kepala KPPN Lubuk Sikaping, Heni kepada Singgalang, kemarin mengatakan, sosialisasi mereka laksanakan pada Senin, 30 Mei 2022 lalu di aula KPPN Lubuk Sikaping. Sosialisasi dihadiri para bendahara satuan kerja di Kementerian Lembaga di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping, yaitu Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Heni dalam sambutannya ketika itu menyampaikan, sosialisasi merupakan salah satu wujud sinergi dari Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya di daerah. "Kegiatan "sharing knowledge" dan edukasi kepada para stakeholder Kementerian Keuangan merupakan upaya untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini para bendahara agar lebih prudent dan professional dalam mengelola dana APBN," katanya. Kegiatan menghadirkan narasumber dari KPP Pratama Bukittinggi, yaitu Desrianza selaku penyuluh pajak, Bimas Priyo Utomo dan Yunita Ardelia Putri selaku Account Representative, yang secara komprehensif memaparkan perkembangan terakhir terkait pelaksanaan peraturan perpajakan atas belanja pemerintah.

Beberapa isu yang menjadi diskusi antara lain, kewajiban perpajakan terhadap belanja pemerintah yang pembayarannya menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP); Kewajiban perpajakan terhadap belanja yang berasal dari Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan; Pemberlakuanarif PPN 11% (sebelas persen) yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang berlaku mulai 1 Januari 2025, dan Pencantuman nama wajib pungut yang sejak 1 Mei 2022 atas PPN yang dipungut wajib disetorkan ke kas negara dengan menggunakan SSP atas nama Instansi Pemerintah dan tidak lagi menggunakan SSP atas nama rekanan pemerintah. Dengan dilaksanakannya sosialisasi peraturan perpajakan ini, kami berharap para bendahara semakin memahami fungsi bendahara dalam hal kewajiban perpajakan atas belanja pemerintah yang menjadi kewenangannya," pungkasnya

*Berita ini telah terbit pada Media Cetak Singgalang pada tanggal 8 Juni 2022 dengan Judul "KPPN Lubuk Sikaping Sosialisasikan Peraturan Perpajakan

Pada hari Selasa, 7 Juni 2022, KPPN Lubuk Sikaping menyelenggarakan kegiatan “Focus Group Discussion (FGD)” yang melibatkan Pejabat/Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Kabupaten Pasaman bertempat di ruang aula KPPN Lubuk Sikaping. Acara tersebut dimulai pada pukul 09.00 - 12.15 WIB yang dihadiri oleh Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Nagari, Bapak Firdaus beserta tim dari DPM Pasaman.

Kegiatan FGD tersebut merupakan tindaklanjut dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPPN Lubuk Sikaping terhadap realisasi penyaluran Dana Desa Kabupaten Pasaman sampai dengan 31 Mei 2022 sebesar Rp. 15.021.404.000,- (35,06%) dari Pagu Dana Desa sebesar Rp. 42.840.885.000,-. Persentase sebesar 35,06% (tiga puluh lima koma enam persen) masih sangat jauh dibawah target penyaluran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan semester I TA 2022 yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen). Terkait masih rendahnya realisasi dana desa Kab. Pasaman maka dipandang perlu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan mitra kerja dalam hal ini rekan rekan dari DPM Kab.Pasaman.

FGD ini membahas 3 (tiga) agenda pokok antara lain : Rendahnya realisasi penyaluran dana desa Kab. Pasaman dan upaya percepatan yang harus dilakukan oleh pihak DPM Kab. Pasaman dan KPPN Lubuk Sikaping.

Agenda kedua adalah penyampaian materi terkait tata cara penyampaian syarat salur BLT Desa Triwulan II TA 2022 untuk 37 Desa di Pasaman. Pada kesempatan ini, Narasumber dari KPPN Lubuk Sikaping, Syahrial Husein menjelaskan secara detail penggunaan aplikasi OMSPAN kewenangan DPMD dan OMSPAN kewenangan BPKD. Dalam waktu dekat, diharapkan pihak DPM Pasaman dapat segera menyampaikan seluruh dokumen syarat penyaluran BLT Desa agar proses penyaluran BLT Desa Triwulan II TA 2022 melalui KPPN berjalan lancar.  

Agenda yang ketiga adalah berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan mitra kerja, kegiatan FGD ini akan diagendakan kembali pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi tata cara penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2022. Hal ini perlu dilakukan segera dengan harapan setelah pihak DPM Kab. Pasaman memahami tata cara pemenuhan dokumen persyaratan Dana Desa Tahap II dan BLT Triwulan II TA 2022, maka akan membantu percepatan penyaluran dana desa di Pasaman, baik dana desa non BLT maupun BLT Desa Triwulanan.

Dalam closing statement yang disampaikan oleh kepala seksi bank KPPN Lubuk Sikaping, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian bersama dalam menyukseskan penyaluran dana desa antara lain :

Diakhir acara, KPPN Lubuk Sikaping berharap bahwa dengan dilakukannya transfer of knowledge kepada pemangku kepentingan, maka dapat mengakselerasi penyaluran dana desa di Kab. Pasaman tepat sasaran dan tepat waktu