Lubuksikaping

Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping

Press Release APBN Wilayah Kerja KPPN Lubuk Sikaping Bulan Oktober 2022

Press Release dilaksanakan pada hari Jumat, 21 Oktober 2022 pukul 08.30 WIB melalui zoom meeting yang dihadiri oleh kepala kantor , pejabat pengawas dan pegawai KPPN Lubuk Sikaping serta perwakilan satker sebagai mitra KPPN Lubuk Sikaping yaitu berasal dari Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat dan juga dihadiri oleh perwakilan media massa. Sektor penerimaan negara menunjukan hasil yang memuaskan dengan telah tercapainya target dengan persentase 130,97%. Penerimaan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan penerimaan atas biaya yang dikeluarkan dari pemberian layanan berasal dari satuan Kepolisian, Kejaksanaan, Badan Pertanahan Negara, BNN, Kemenag di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat. Kinerja Belanja Negara yaitu 59, 48%, tetapi sudah meningkat dari bulan Agustus 2022, yaitu dengan adanya penyerapan belanja modal, pembukaan pagu diblokir pada komponen belanja operasional, penambahan pagu bulan September pada satker KPU, dan TKDD untuk DAK non Fisik dan Dana Desa.

 

IKPA merupakan salah satu indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu untuk mengukur implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran K/L dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ada tiga indikator yang dinilai yaitu perencanaan anggaran (frekuensi revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA) pelaksanaan (penyerapan anggaran, belanja kotraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP dan dispensasi SPM) dan hasil pelaksanaan anggaran (capaian output kegiatan). IKPA KPPN Lubuk Sikaping sampai dengan bulan September 2022 yaitu 93,06 dengan target 89. Tetapi ada tiga indikator yang nilainya belum maksimal yaitu deviasi halaman III DIPA.

Adanya Isu terkini terkait realisasi Kartu Prakerja, Realisasi BLT desa, program untuk mendukung UMKM mulai dari subsidi, insentif, keringanan, pembiayaan, fasilitas, kepabeanan untuk mendorong ekspor nasional dan layanan lelang produk UMKM. Hal ini bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM bangkit kembali, mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor serta ikut menyokong pulihnya ekonomi nasional. Salah satu program yang terus dilanjutkan adalah Kredit Usaha Rakyat. UU APBN 2023 telah disahkan pada tanggal 29 September 2023, fokus pemerintah kali ini pada kualitas SDM, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri serta ekonomi hijau.

Footer

 Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

 

Kontak Kami

Hak Cipta HaDirektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

Ikuti Kami

IKUTI KAMI

Search