- Berita
- Dilihat: 164
Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA. 2022
Pada hari Senin, 17 Oktober 2022 KPPN Makassar II menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala BPKAD, Kepala DPMD, APIP, Operator DAK Fisik dan Dana Desa serta OPD yang mengelola DAK Fisik pada 3 Pemda yaitu Pemprov. Sulsel, Pemkab. Gowa dan Pemkab. Takalar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan komitmen antara KPPN Makassar II dengan stakeholders pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2022.
Kegiatan ini dibuka dengan arahan dan sambutan dari kepala KPPN Makassar II Bapak Arief Rahman Hakim. Dalam sambutannya, beliau mengingatkan batas-batas waktu pengajuan permintaan DAK Fisik dan Dana Desa ke KPPN dan berharap jangan sampai pengajuan DAK Fisik maupun Dana Desa menumpuk di batas akhir periode yang ditentukan dalam PMK. Setelah arahan dan Pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber yang pertama Kepala Seksi Bank Bapak Kun Sri Hartanto dan Operator DAK Fisik dan Dana Desa Dian Kartika. Narasumber pertama Bapak Kun Sri Hartanto memaparkan terkait dengan Overview Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam pemaparannya beliau menjelaskan terkait progres realisasi TKDD sampai dengan 17 Oktober 2022 yang telah mencapai Rp1.151,69 miliar atau 72,36 persen dari pagu yang sebesar Rp1.591,60 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi DAK Fisik sebesar Rp242,05 miliar atau 39,79 persen dari pagu sebesar Rp608,26 miliar kemudian realisasi Dana Desa sebesar Rp168,48 miliar atau 78,46 persen dari pagu sebesar Rp214,72 miliar dan realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp741,15 miliar atau 96,43 persen dari pagu sebesar Rp768,61 miliar. Setelah pemaparan materi pertama dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua terkait dengan mekanisme penyaluran Dana Desa yaitu terkait dokumen syarat penyaluran Dana Desa dan batas waktu penyaluran Dana Desa serta evaluasi penyaluran Dana Desa tahun 2022.
Rangkaian acara dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-77 RI di Lingkungan Gedung keuangan Negara (GKN) Makassar digelar oleh KPTIK BMN Makassar. Berbagai lomba dan kegiatan dilaksanakan demi menjalin rasa nasionalisme dan keakraban antar instansi Kemenkeu Sulsel. 
Kamis, 15 September 2022, KPPN Makassar II melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan ini sebagai bentuk dari penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN Makassar II dari aspek Pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. Selain membicarakan terkait perkembangan dan hambatan penyaluran TKDD yang terdiri dari DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa lingkup KPPN Makassar II, dalam kegiatan ini juga di sosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas PMK no 190/PMK.07/2021.
Dalam rangka mendukung perwujudan zona integritas WBK WBBM pada satker mitra kerja, KPPN Makassar II menghadiri kegiatan “Pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Romangloe Kecamatan Bontomarannu dan Pencanangan Zona Integritas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa”. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 bertempat di halaman Kantor BPS Kabupaten Gowa.
Dalam rangka penguatan dan pengembangan tugas fungsi KPPN, telah dilaksanakan kegiatan terkait penguatan manajemen eksternal berupa Press Release APBN serta Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Makassar II. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 secara daring melalui media zoom. Kegiatan dihadiri oleh satker lingkup KPPN Makassar II, BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan, BPKAD Kabupaten Takalar dan BPKD Kabupaten Gowa serta mengundang pihak media lokal yaitu Stasiun TVRI Sulawesi Selatan dan RRI Makassar. Kepala KPPN Makassar II, Bapak Arief Rahman Hakim, membuka acara dan menyampaikan realisasi APBN pada Semester I Tahun 2022 dari sisi belanja negara.
