Pada hari Rabu, 09 Juni 2021, KPPN Makassar II mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan media Aplikasi Video Conference ZOOM dengan satuan kerja yang termasuk ke dalam kategori K/L mega. Antara lain satker Mahkamah Agung, Satker Kementerian Hukum dan HAM, Satker Dinas Kesehatan, Satker Kementerian Agama, Satker Polri, Satker Dinas Sosial, Satker Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sampai dengan minggu ke-3 Mei 2021, KPPN Makassar II telah menyalurkan Rp. 89,7 Milyar Dana Desa untuk desa di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Demikian disampaikan Adi Setiawan, Kepala KPPN Makassar II. Penyaluran tersebut, merupakan sebagian dari Rp. 2,8 Triliun dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelola oleh KPPN Makassar II dari APBN Tahun 2021.

KPPN Makassar II menyelenggarkaan diskusi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Transaksi Non Tunai. Kepala KPPN Makassar II, Adi Setiawan menyampaikan diskusi ini memiliki beberapa tujuan strategis untuk mendukung perkembangan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBN. Diskusi yang diikuti oleh seluruh Satker mitra kerja KPPN Makassar II yang telah melakukan transaksi dengan instrument non-tunai, khususnya melalui Kartu Kredit Pemerintah tersebut diikuti oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan satker mitra kerja KPPN Makassar II.

KPPN Makassar II kembali mengadakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Semester I 2021. Hal ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat dan pegawai untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada stakeholder, Satuan Kerja pada khususnya. 

Masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, pada tanggal 11 Mei 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II menuntaskan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap II Gelombang 1 senilai Rp652 Miliar. Dana BOS tersebut disalurkan kepada 8.041 sekolah dari berbagai tingkatan baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan terbitnya peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB.2/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada peraturan tersebut ada beberapa perubahan terkait aspek pengukuran dan indikator kinerja IKPA untuk Satuan Kerja, untuk itu KPPN Makassar II mengadakan kegiatan Sosialisasi IKPA Satker Tahun 2021. Sosialisasi diadakan pada Kamis, 6 Mei 2021 secara daring melalui Zoom Meeting. Sosialisasi ditunjukkan untuk seluruh satker Mitra kerja KPPN Makassar II dengan tujuan agar mereka sadar dan memperhatikan terkait poin-poin perbedaan IKPA 2021 dengan tahun sebelumnya.