Majalah Treasury Indonesia

majalah treasury indonesia terbitan 1 tahun 2016

                                                                                        

  Majalah Treasury Indonesia 01/2016
     

Majalah Treasury Indonesia kali ini mengangkat salah
satu isu nasional yang terus mengemuka, yaitu realisasi anggaran. Tema ini sesuai dengan tugas fungsi Ditjen Perbendaharaan dalam penyaluran dan pengelolaan APBN. Sejumlah sisi terkait realisasi anggaran yang selama ini sesungguhnya memiliki unsur keingintahuan publik tetapi barangkali belum terekspos secara luas, coba dikupas secara mendalam disertai pemaparan data yang relevan dalam rangkaian artikel Laporan Utama.

Banyak yang telah dilakukan, sekaligus banyak lagi yang masih harus menjadi perhatian dan diupayakan. Itu barangkali yang tergambar dalam rangkaian artikel laporan utama yang memuat tulisan mengenai postur APBN 2016 yang progresif sebagai bagian dari edukasi publik '#sadarAPBN’. Gambaran progress program prioritas nawacita sebagai misi Kabinet Kerja, spending review sebagai alat bantu peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran, serta penerapan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran melalui indikator-indikator terukur di samping tingkat penyerapan juga disajikan. Tak ketinggalan, artikel-artikel tersebut juga dilengkapi dengan ulasan dan komentar dari sejumlah pihak terkait, mulai dari pejabat berwenang sampai pelaku pengelola keuangan instansi pemerintah. Wawancara dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, yang diperkuat dengan penyajian pernyataan dan pesan dari Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro juga membahas upaya penciptaan anggaran belanja pemerintah yang berkualitas.

 

Edisi Sebelumnya :

 
 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2015

 
 

Majalah Treasury Indonesia edisi 01/2014

Majalah Treasury Indonesia edisi 02/2014

 

suplemen

  Majalah Treasury Indonesia 01/2013 Majalah Treasury Indonesia 02/2013
     

 

Save

Save

Penghargaan

  • (CPP) PIALA CITRA PELAYANAN PRIMA

    CPP 2006 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Khusus Banda Aceh

    CPP 2008 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Makassar II

    CPP 2010 - Diberikan oleh Presiden RI kepada KPPN Gorontalo

  • Wilayah Bebas dari Korupsi , Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK, WBBM)

    KPPN Malang dinobatkan pada tahun 2013.

 

selengkapnya ...