BERITA

Penulis : Hanifah Rufa’idah | Editor : Raimundus Sengga | Fotografer : Cornelis Zakarias J. Pay

 (Waingapu, 30/11/2017). Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) ditetapkan pertama kali pada tanggal 30 Oktober 1946. Sejarah mencatat bahwa salah satu alasan diterbitkannya ORI adalah sebagai negara yang sudah merdeka,

Selengkapnya...

Penulis : Hanifah Rufa’idah | Editor : Raimundus Sengga | Fotografer : Yuliana Iki

Kota Waingapu, Sumba Timur mempunyai ciri khas yang melekat yaitu padang rumput yang terhampar luas di hampir seluruh wilayahnya.

Selengkapnya...

 Penulis : Jefri Kristianto | Editor : I Putu Jembawan | Fotografer : Cornelis Z.J. Pay

Waingapu (04/10/2017). Sebagai Insan Perbendaharaan, para pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu selalu berupaya mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

Selengkapnya...

Penulis : Hanifah Rufa’idah | Editor : Raimundus Sengga | Fotografer : Dasa Wahyu Sarewa

Waingapu, 11/10/2017. Kemeriahan Corner Day Treasury Festival 2017 yang baru saja usai digelar di kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 5—8 September 2017 lalu menular hingga ke daerah, tak terkecuali juga di Tanah Sumba.

Selengkapnya...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, belanja negara pada tahun 2018 mendatang mencapai Rp2.220,7 triliun, termasuk diantaranya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 86 kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun, merupakan angka yang sangat besar.

Selengkapnya...

Jakarta.djpbn.kemenkeu.go.id – Sebagai perwujudan dari strategi dalam modernisasi pengelolaan SDM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan workshop coaching and counseling di Jakarta(24/06).

Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id – saat ini informasi mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaiaan program serta pelaksanaa kegiatan dapat termonitor secara real time melalui sistem informasi yang terotomasi.

Selengkapnya...

Mamuju,djpbn.kemenkeu.go.id-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Badan Kebijakan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bekerjasama menyelenggarakan kegiatan Seminar Kebijakan Publik (28/5).

Selengkapnya...

Sehubungan dengan dilaksanakannya penyerahan DIPA tahun 2018 di Istana Bogor oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Desember 2017 dengan tema Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan serta kegiatan penyerahan DIPA tahun 2018 di Kantor Gubernur NTT pada tanggal 18 Desember 2017, maka kami mengundang Kuasa Pengguna Anggaran untuk hadir pada acara Focus Group Discussion (FGD) dan penyerahan DIPA 2018 sebagaimana undangan terlampir.

 

Menanggapi rumor yang beredar terkait penerimaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi dan memberikan penjelasan yang diperlukan terkait hal tersebut.

Konferensi pers tersebut dapat dilihat di Siaran Pers Setjen Kemenkeu Terkait Penerimaan PNS Kemenkeu

Syarat-syarat Pendaftaran Sertifikasi Bendahara

Pendaftaran ke CSO KPPN s/d 31 Oktober 2016

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara :

  1. PNS, TNI, atau Polri
  2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajad
  3. Golongan paling rendah II/b atau sederajad
  4. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut :
  • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016
  • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016
  • Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) sebelum tanggal 20 Januari 2016

Bagi calon peserta yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara :

  1. PNS, TNI, atau Polri
  2. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajad
  3. Golongan paling rendah II/b atau sederajad
  4. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut :
  • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan, dengan tanggal sertifikat 20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016
  • Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya, dengan tanggal sertifikat  20 Januari 2011 sampai dengan 19 Januari 2016
  • Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) sebelum tanggal 20 Januari 2016

Dokumen persyaratan pendaftaran :

  1. Formulir pendaftaran Serifikasi (lamp. II Per-37/PB/2016)
  2. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB
  3. Fotocopy SK kepangkatan/golongan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB
  4. Fotocopy Sertifikat Diklat Bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB
  5. Surat usulan nama calon peserta Sertifikasi dari Kepala Satker (lamp III Per-37/PB/2016) dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB
  6. Pasfoto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar,dibagian belakang pasfoto ditulis identitas peserta (nama dan NIP), dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB
  7. Fotocopy SK penunjukan sebagai Bendahara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format JPG/PDF berukuran maksimal 100 KB.