BERITA

Arahan Presiden Jokowi Dalam Acara Penyerahan DIPA 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, belanja negara pada tahun 2018 mendatang mencapai Rp2.220,7 triliun, termasuk diantaranya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 86 kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun, merupakan angka yang sangat besar.

Dengan besarnya anggaran tersebut, Presiden meminta agar ada perbaikan kualitas, yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang ada.  

Arahan Presiden Pada Penyerahan DIPA 2018
Arahan Presiden Pada Penyerahan DIPA 2018

 

Beberapa arahan yang menjadi poin penting dalam penyerahan DIPA 2018 antara lain:

1. Presiden meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan penyederhanaan dalam pelaksaan APBN, sehingga orientasinya adalah hasil bukan orientasinya prosedur.  Saat menghadiri ulang tahun hari Guru Nasional, di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/12) lalu, Presiden Jokowi mengaku mendapat keluhan dari para guru mengenai rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administasi dan prosedur kenaikan pangkat, administasi dan prosedur mengenai sertifikasi, administasi dan prosedur mengenai impasi guru swasta.  “Ini saya kira tidak hanya untuk urusan guru saja, tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit dengan urusan hal yang seperti ini. Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di usan-urusan ini yang sampai hari ini belum bisa kita potong,” ungkap Presiden Jokowi.

2. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, keterpaduan, serta sinergi antara kegiatan yang didanai APBN, APBD, dana transfer ke daerah, dan Dana Desa.  “Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan bangun waduk, waduknya ada irigasinya enggak ada. Ini enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini,” kata Presiden Jokowi.

3. Presiden juga meminta agar dilakukan perencanaan anggaran yang fokus, peningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori yang berkaitan dengan belanja pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

4. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disahkan tepat waktu.

5. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa efisiensi merupakan hal yang wajib dilakukan dalam mengelola belanja operasional, belanja modal, belanja pegawai, perjalanan dinas, dan rapat-rapat. Belanja negara difokuskan pada kegiatan inti, bukan pada kegiatan pendukung. Sebagai contoh dalam kegiatan pemulangan TKI dialokasikan 3 miliar, yang terdiri dari:
- biaya yang digunakan benar-benar untuk pemulangan TKI 500 juta
- biaya untuk dukungan seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas dll 2.5 miliar.
Hal di atas tentunya tidak tepat, Presiden menegaskan, “RKA K/L, hampir 90 persen kita seperti ini. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan.”

6. Presiden juga mengingatkan, agar Dana Desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dilakukan dengan skema cash for work.

7. Yang terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan rencana strategis, ada Pilkada serentak dan Asian Games.  “Oleh sebab itu, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” pungkas Presiden Jokowi.  Presiden menegaskan, jangan sampai karena tahun politik konsentrasi dalam bekerja para menteri/pimpinan lembaga menjadi terganggu.  “Saya minta pada para menteri, kepala lembaga agar betul-betul memastikan bahwa program yang telah kita rencanakan itu betul-betul dicek di lapangan, dikendalikan, dikontrol sehingga bisa berjalan baik di lapangan, ciptakan iklim investasi yang kondusif. Lompatan perbaikan Indeks Kemudahan Berusaha agar dipertahankan agar ekonomi tetap tumbuh.” kata Presiden menekankan.

Sumber: Diolah dari setkab.go.id dan catatan Sesmen PAN RB