BERITA

Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018

Penulis : Budi Prasetyo | Fotografer : Jefri Kristianto & Indra Rozet

(Waingapu, 10/07/2018) Memasuki masa triwulan III tahun 2018, KPPN Waingapu telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018.

Selain agenda tersebut, acara ini juga membagikan penghargaan KPPN Waingapu Award sebagai apresiasi KPPN Waingapu kepada satker dalam mengelola dana APBN. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Aula KPPN Waingapu. Sosialisasi dan bimtek dihadiri oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan petugas penyusun laporan keuangan satker sebanyak 64 peserta dari 74 satker wilayah kerja KPPN Waingapu.

Dimulai pada pukul 9.30 terlambat selama 60 menit dari waktu yang telah ditetapkan, menjadi perhatian tersendiri bagi Kepala KPPN Waingapu, Delfiana Lase. Acara Sosialisasi ini merupakan momen tatap muka pertama kali antara Kepala KPPN Waingapu dengan para KPA satker setelah penetapan Delfiana Lase menjadi Kepala KPPN Waingapu pada bulan Mei 2018. Dibuka oleh Kepala KPPN Waingapu, dengan memberikan penjelasan tentang program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan dan peran serta Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan program tersebut. Reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun 2007 dilaksanakan secara masif pada tiap unit Eselon I Kementerian Keuangan. Lebih jauh, salah satu perubahan yang paling menonjol pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Pilar Proses Bisnis.

Pilar Proses Bisnis melingkupi hal terkait penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang memberikan kejelasan dan membuat janji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard serta pembangunan berbagai sistem aplikasi e-government. Sistem dan sumber daya manusia merupakan dua unsur reformasi yang memiliki peran sangat penting demi tercapainya tujuan reformasi tersebut. Ditjen Perbendaharaan terus berinovasi dalam mengembangkan sistem informasi untuk menjaga dan menjamin agar perjalanan reformasi birokrasi tidak berhenti di tengah jalan.

Penjelasan Kepala KPPN Waingapu Tentang Pilar II (Proses Bisnis) Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

 

Berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan adalah untuk membuat proses bisnis berjalan dengan baik, memudahkan proses konsolidasi, dan mudah digunakan oleh pengguna, tentunya dengan mengedepankan prinsip transparansi. Beberapa sistem informasi yang telah dikembangkan antara lain: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), e-Rekon&LK, e-SPM, dan Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT). Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan satker dalam melakukan pengelolaan dana APBN secara lebih baik.

Pemaparan Kepala Bidang PPA I Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT

 

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Gd. Komang Putrawijaya. Kabid PPA I lebih banyak menyoroti tentang pencapaian realisasi pelaksanaan anggaran satker-satker dalam wilayah kerja KPPN Waingapu. Dalam paparannya, khususnya dalam realisasi anggaran, belanja barang mencapai realisasi sebesar 29,73% sedangkan belanja modal 42,34%. Melihat hal tersebut memang merupakan anomali yang muncul, mengingat belanja modal lebih tinggi dari belanja barang dan telah mencapai lebih dari 40%.

Paparan tersebut dilanjutkan oleh para kepala seksi KPPN Waingapu. I Putu Jembawan, Kepala Seksi Pencairan Dana menjelaskan tentang langkah-langkah strategis dalam tahun anggaran 2018. Hal yang dibahas dalam materi tersebut, tentang reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, capaian kinerja, ketepatan waktu menyelesaikan tagihan, ketertiban penyampaian data kontrak, serta pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan. Dilanjutkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Raimundus Sengga juga menyinggung tentang sudah mulai tertibnya satker dalam mempertanggunjawabkan UP/TUP secara tepat waktu. Selain itu, Raimundus juga menjelaskan tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta PMK No.7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kepala Seksi MSKI Saat Menjelaskan Tentang Pengelolaan Pengaduan Lingkup Kementerian Keuangan

Hal terkait pengelolaan rekening milik satker lingkup kementerian negara lembaga, Kepala Seksi Bank, Riyanto menjelaskan implementasi PMK baru yang mengatur hal tersebut, yaitu PMK No. 182/PMK.05/2017. Riyanto menekankan tentang kewajiban satker untuk menyampaikan saldo rekening setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Terkait hal tersebut, Budi Prasetyo selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi juga menjelaskan bahwa implementasi pelaporan rekening tersebut nantinya akan dapat dilakukan melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh kantor pusat yaitu, Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT). Hanya, saat ini fitur tersebut masih dalam proses pengembangan, sehingga fitur yang sudah dapat digunakan yaitu penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) Laporan Pertanggungjawabn (LPJ) Bendahara. Proses penyampaian ADK tersebut, sudah dapat dilakukan oleh satker secara mandiri melalui jaringan internet. Pada kesempatan tersebut, Budi juga menekankan tentang kewajiban satker dalam menyampaikan rekonsiliasi dan LPJ Bendahara secara benar dan tepat waktu.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan untuk satker terbaik dalam penilaian berdasarkan kriteria Indikator Pelaksaanaan Anggaran ditambahkan kriteria penilaian tersendiri untuk komponen rekonsiliasi dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.  Kelima satker peraih penghargaan tersebut adalah:

1. Pengadilan Agama Waikabubak Skor Nilai: 95,35
2. Loka Litbang P2B2 Waikabubak Skor Nilai: 95,04
3. Pengadilan Negeri Waingapu Skor Nilai: 95,04
4. Pengadilan Negeri Waikabubak Skor Nilai: 94,49
5. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sumba Timur Skor Nilai: 95,40

Penyerahan Penghargaan KPPN Waingapu Awards Berdasarkan Kriteria Indikator Pelaksanaan Anggaran

Acara tersebut dilanjutkan dengan sesi bimbingan teknis (bimtek) yang dipandu oleh Jefri Kristianto pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Dimulai dengan pre-test, para peserta diuji pengetahuannya tentang penyusunan laporan keuangan dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang penggunaan Kertas Kerja Telaah Laporan keuangan. Diharapkan, dengan bimtek tersebut, satker dapat menggunakan kertas kerja tersebut sebagai alat penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kegiatan tersebut ditutup dengan himbauan dari Kepala KPPN Waingapu supaya satker terus melakukan pengelolaan dana APBN dengan baik dan menyusun pelaporannya dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.