Layanan KPPN

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat.

  1. SKPP pegawai pindah diterbitkan rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :
  • lembar I untuk pegawai yang bersangkutan untuk dilampirkan pada saat pengajuan gaji pertama kali ditempat yang baru;
  • lembar II untuk satuan kerja yang baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah;
  • lembar III untuk KPPN asal sebagai pertinggal;
  • lembar IV untuk pertinggal satuan kerja yang bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pindah

  1. SKPP pegawai pensiun diterbitkan rangkap 5 (lima) dengan penjelasan:
  • lembar I & II kedua untuk kepada PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero);
  • lembar III untuk kepada pegawai yang bersangkutan;
  • lembar IV untuk KPPN sebagai Pertinggal;
  • lembar V untuk satuan kerja bersangkutan.

SKPP diatas dilampiri Surat Keputusan (SK) Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

SKPP dikirim oleh Satuan kerja asal sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada angka 1 dan 2 setelah diberi keterangan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada KPPN asal bahwa data pegawai pindah/pensiun telah dinonaktifkan dari database pegawai satuan kerja tersebut pada KPPN asal

Prosedur mengenai Koreksi/Ralat SPM telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-89/PB/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN. Satker yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Prosedur koreksi/ralat SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya adalah sebagai berikut:

Koreksi Data Pengeluaran dan/atau Potongan Melalui SPM/SP2D

Koreksi data yang diajukan pada KPPN berupa:

  1. Data setoran penerimaan negara melalui Bank/Pos Persepsi; dan/atau
  2. Data pengeluaran dan/atau potongan melalui penerbitan SPM/SP2D.

Persyaratan Koreksi/Ralat SPM:

Mengajukan surat permintaan koreksi data pengeluaran dan/atau potongan SPM/SP2D kepada KPPN mitra kerja masing-masing. Format surat sebagaimana Lampiran I PER- 89/PB/2011. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan:

  1. Daftar Rincian Koreksi Data yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (bagian tak terpisahkan dari Lampiran I PER-89/PB/2011);
  2. Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi;
  3. SPM setelah koreksi;
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Koreksi/Ralat SPM;
  5. ADK Koreksi SPM (SPM yang sudah diperbaiki).

Koreksi/perbaikan/ralat SPM tidak dapat dilakukan terhadap data SPM yang mengakibatkan perubahan jumlah uang baik pada jumlah total pengeluaran, jumlah total potongan, dan/atau jumlah bersih dalam SPM.

KPPN akan meneliti/memeriksa koreksi/ralat SPM tersebut apakah benar dan dapat dilakukan sesuai PER-89/PB/2011. Bila koreksi/ralat SPM dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan Nota Penyesuaian. Bila koreksi/ralat SPM tidak dapat dilakukan maka KPPN akan menerbitkan surat pengembalian atas koreksi/ralat SPM tersebut.

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara Melalui Bank/Pos Persepsi

Koreksi data setoran penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi berpedoman pada PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan dan/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan.

PNBP TERPUSAT

Penyetoran PNBP terpusat:

SPM UP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM TUP

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;

SPM LS

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1(satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkanolek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:
  1. Asli jaminan uang muka;
  2. Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;
  3. Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;

 

PNBP TIDAK TERPUSAT

Penyetoran PNBP tidak terpusat:

SPM UP:

  1. SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sesuai Lampiran XIV PMK-190
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh olek Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM TUP

  1. SPM TUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK TUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN
  4. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  5. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM GUP/GUP NIHIL:

  1. SPM GUP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM GUP yang memuat PIN PPSPM;
  3. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  4. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

SPM LS:

  1. SPM LS yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM;
  2. ADK SPM LS yang memuat PIN PPSPM;
  3. Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti setor lainnya
  4. Daftar Nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima;
  5. Data perjanjian/kontrak wajib dicatatkan olek PPK melalui sistem aplikasi dan disampaikan secara langsung atau email ke KPPN 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani;
  6. Khusus untuk SPM LS pembayaran jaminan uang muka ditambah persyaratan:

- Asli jaminan uang muka;

- Asli surat kuasa bermeterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN;

- Asli konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan;

  1. Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh Seksi Bank KPPN;
  2. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Lampiran XVII PMK-190

Alasan terjadi retur SP2D antara lain :

- Kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening SP2D

- Kesalahan penulisan nama bank penerima

- Rekening tidak aktif/tutup/pasif

Prinsip dasar penatausahaan dana retur :

- Retur yang diterima selama tahun berjalan (belum disetor ke kas negara) dapat dibayarkan kembali dengan penerbitan surat ralat rekening SP2D.

- Kesalahan retur yang telah disetorkan ke kas negara dapat dibayarkan kembali melalui penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN setelah ada pengajuan surat permohonan pembayaran kembali dari KPA/satuan kerja.

Surat ralat/perbaikan dan permohonan perbaikan pembayaran kembali disampaikan kepada KPPN dilampiri :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

- Fotocopy buku tabungan/rekening giro yang telah dilegalisir bank/kantor pos penerima.

- Surat pernyataan dari bank/kantor pos penerima bahwa rekening berkenaan masih aktif minimal sampai dengan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat ralat dari KPA/satker.

- Perbaikan resume kontrak dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data rekening dalam kontrak/resume kontrak.

- ADK SPM, Copy SPM dan SP2D sebelum koreksi serta SPM setelah koreksi dalam hal ralat mengakibatkan perubahan data pada SPM dan SP2D

SPM GUP ISI

Kelengkapan SPM

  1. SPM GUP dalam rangkap 2 (dua);
  2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM;

Contoh uraian SPM

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain)

SPM GUP NIHIL

Kelengkapan SPM

  1. SPM GUP Nihil dalam rangkap 2 (dua)
  2. ADK SPM yang telah diinjeksi PIN oleh PPSPM. Bukti setor pengembalian UP/TUP yang telah dikonfirmasi KPPN (dalam hal potongan GUP Nihil kurang dari UP/TUP)

Contoh uraian SPM Nihil atas UP

  1. Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain) setelah diperhitungkan dengan UP sebesar Rp..(diisi sesuai besaran potongan SPM akun 815111) sebagai pertangungjawaban UP Tahun 201.. Nihil atas TUP.
  2. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain-lain) setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp..(diisi sesuai besaran potongan SPM akun 815111).