PROFIL

Tugas dan Fungsi

TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, KPPN Waingapu sebagai KPPN Tipe A1, tugas sebagai berikut :

Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPPN Tipe A1 Waingapu menyelenggarakan fungsi :

  1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
  3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
  4. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
  5. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
  6. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
  7. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
  8. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
  9. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
  10. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
  11. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
  12. pelaksanaan kehumasan; dan
  13. pelaksanaan administrasi KPPN.

Visi dan Misi

VISI

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”

MISI

  • Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal
  • Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
  • Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
  • Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional, dan modern

Sejarah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu berdiri pada tanggal 1 April 1974, dengan nama Kantor Bendahara Negara (KBN) Waingapu,dengan adanya  perubahan  struktur organisasi maka KBN Waingapu dipecah menjadi KPN dan KKN Waingapu, dan  tahun 1990 berubah namanya menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Waingapu. Sejalan dengan perkembangan dan diterbitkannya  UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara No 1 Tahun 2004  maka terjadi  perubahan pada Kementerian  Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga pada tahun 2005 KPKN Waingapu diubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Waingapu.