oleh: Andi Dzul Ikhram Nur (Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara), Rifqi Fathia (KPPN Kendari), dan Handika Dimas Pratama (KPPN Raha)

“Kita memiliki 65,4 juta UMKM, Sekali lagi, 65,4 juta UMKM. Ini data per 2021 dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, besar sekali. 61 persen. Besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau enggak mengurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan yang gede-gede. Ini perlu dicatat. Penyerapan tenaga kerja itu bukan di perusahaan-perusahaan besar.”

Oleh: Helen Septriana Purba dan Ageng Paramesty Salam, KPPN Batam

Kementerian Keuangan makin giat melibatkan para pegawainya untuk melakukan amplifikasi konten publikasi dari akun media sosial Kementerian Keuangan ataupun akun para pimpinan Kementerian Keuangan. Keterlibatan ini didorong melalui program amplifikasi atau Employee Advocacy yang penjelasannya dapat dilihat melalui menu Employee Advocacy pada satu.kemenkeu.go.id.

Oleh: Andi Dzul Ikhram Nur dan Laras Zhafira Wahyuni Putri, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada bulan Januari tahun 2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik di kantor pusat maupun kantor vertikal secara serentak melakukan penetapan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sebagaimana disebutkan dalam KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 31 Januari merupakan tanggal paling lambat penetapan Perjanjian Kinerja dan SKP pada setiap tahunnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya, sedangkan SKP merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu.

Oleh: Saripudin, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb Provinsi Papua

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-2/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kanwil DJPb menjadi landasan hukum dan kebijakan organisasi dalam memperkuat serta mewujudkan DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor. Hal ini sejalan dengan tujuan implementasi Shadow Organization, antara lain menyelaraskan organisasi untuk menjawab tantangan dalam jangka pendek, menggambarkan tugas instansi vertikal secara utuh, memetakan tugas instansi vertikal, menyelaraskan dengan arah pengelolaan SDM, dan meningkatkan output melalui implementasi pola kerja baru.

Oleh: Rahmad Dian Afryansyah, Kasi PSAPP Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Penghujung tahun lalu, permasalahan Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) menjadi isu hangat di tengah masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah SiLPA dari APBD seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2021, saldo SiLPA seluruh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai Rp5,31 Triliun. Hal ini merupakan jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan total belanja APBD 2020 yang berjumlah Rp41,94 Triliun (12,66% dari belanja).

Oleh: Amdi Noviwijaya Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Papua

Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Presiden juga menguasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Tak terkecuali Presiden juga menyerahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Oleh: Sarimin¹, Khusnul Fuad² dan Bulan Indah Purnama Siregar³

Kanwil DJPb Provinsi Riau

Kementerian Keuangan, khususnya DJPb, menorehkan kesuksesan besar saat menutup tahun 2022 dan mengawali tahun 2023 dengan mampu menyalurkan gaji PNS Pusat tepat pada tanggal 1 Januari 2023, meskipun tanggal merah, dan mampu menyalurkan DAU ke Pemda di hari kerja pertama. Namun, prestasi itu menjadi tidak berarti di Pemda karena masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemda bulan Januari 2023. Hal ini terjadi akibat SOP di Pemda yang belum menyesuaikan inovasi itu dan diperparah dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang wajib digunakan oleh Pemda, ternyata juga tidak mengalami perbaikan. “Bencana” keterlambatan pembayaran gaji PNS Pemda di awal tahun 2022 lalu masih terulang di awal 2023 ini. Keterlambatan ini tentu menjadi hal yang bisa mencoreng citra DJPb, mengingat komunikasi di Pemda tidak selalu berjalan baik dan tidak jarang DJPb menjadi kambing hitam.

Oleh: Andi Dzul Ikhram Nur, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, diatur bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD berusia minimal 7 tahun. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat dikalkulasikan bahwa dengan masa pendidikan SD sampai dengan selesai SMA yang memerlukan sekurang-kurangnya 12 tahun masa pendidikan, maka di usia 19 tahun seseorang telah menamatkan masa pendidikan SMA-nya. Tidak hanya terkait pendidikan, di usia 19 tahun, seseorang telah dianggap cakap untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya, sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.