Merespons perekonomian yang terguncang akibat pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan turut mengambil peran dalam menahan guncangan dan memulihkan kondisi pasca-guncangan tersebut. Salah satunya dengan menggerakkan unit vertikal di setiap daerah untuk turut berperan dalam melakukan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM. Kementerian Keuangan menyadari, bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Jambi, dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi dari sektor UMKM. 

Program pemberdayaan UMKM Kemenkeu SATU telah berjalan baik di level pusat maupun di regional. Masing-masing unit eselon I memiliki program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan expertize masing-masing, antara lain program pembiayaan UMKM oleh Ditjen Perbendaharaan; program pengembangan bisnis pelaku UMKM oleh Ditjen Pajak; klinik ekspor oleh Ditjen Bea Cukai, dan pemasaran melaui sistem informasi lelang/auction oleh Ditjen Kekayaan Negara. 

Program-program tersebut bertujuan untuk:  

1. Meningkatkan literasi dan memperluas aksesibilitas keuangan bagi UMKM;  
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM;  
3. Memperluas jaringan pemasaran produk, baik di dalam negeri maupun mancanegara;  
4. Mendorong debitur UMKM untuk naik kelas, yang meliputi peningkatan legalitas UMKM yang sebelumnya informal menjadi formal, softskill manajerial pelaku UMKM, serta aset dan omzet UMKM. 

Bazar UMKM 

Sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap UMKM dan beriringan dengan rangkaian kegiatan pada peringatan Hari Bakti Perbendaharaan (HBP) ke-19, Kantor Wilayah DJPb menyelenggarakan Pekan UMKM dengan berkolaborasi dengan seluruh unit Kemenkeu Satu Kota Jambi yang terdiri dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jambi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Jambi, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Jambi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jambi Telanaipura dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jambi Pelayangan dengan mengangkat tema: “Kemenkeu Hadir untuk UMKM di Daerah”. 

Pekan UMKM terbuka untuk umum dan diselenggarakan pada hari Minggu, 5 Maret 2023 di halaman KPPN Jambi, seiring dengan pelaksanaan car free day dengan menggandeng Bank BRI, Bank BSI, Bank Jambi, PT PNM, PT Pegadaian, dan BULOG. 

Terdapat 16 booth UMKM binaan Kemenkeu Satu Jambi, 4 booth UMKM perbankan/LKBB serta satu (1) booth sembako murah dari BULOG. 

Selain untuk berbelanja, masyarakat dapat menggali informasi yang dibutuhkan di booth masing-masing institusi yang ada serta seminar/talkshow yang berkaitan dengan pengembangan UMKM yang akan disampaikan oleh para expert. 

Hasil yang Dicapai 

Rangkaian kegiatan Pekan UMKM ditutup pada pukul 11.00 WIB dengan total pengunjung mencapai 600 orang. Kemenkeu Satu Jambi mengajak masyarakat Jambi untuk mengambil peran dalam pengembangan UMKM demi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang makin kokoh. 

Kemenkeu Satu Jambi berharap pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan dan semakin padu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan UMKM, dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan hasil produksi, sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan sesuai jenis usahanya. 

Kondisi pandemi terus terkendali menyebabkan kondisi perekonomian terjaga dalam keadaan yang baik. Dari sisi domestik, tingkat inflasi yang sempat mendapat perhatian lebih, kini berangsur kembali normal. Secara mtm, inflasi turun sebesar 0,49% sehingga mencatatkan nilai sebesar 6,04% yoy. Sektor komoditas yang berperan paling besar terhadap penurunan inflasi tersebut adalah makanan, minuman, dan tembakau.

Sementara itu, dari sisi perdagangan internasional, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus yang cukup tinggi. Sampai dengan 30 November 2022, nilai ekspor regional Jambi tercatat sebesar US$1.194,39 juta dengan nilai impor regional sebesar US$30,12 juta. Nilai ekspor terdongkrak oleh sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh positif karena kegiatan pertambangan batu bara.

Tren Penguatan Perekonomian dan Kesejahteraan Regional tentu tak lepas dari kinerja baik APBN yang berlanjut hingga bulan November 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi, didukung lonjakan pendapatan negara yang terjaga dengan baik. Meski demikian, kinerja solid APBN 2022 diharapkan terjaga diimbangi komitmen disiplin fiskal yang kuat, dan bersiap mengantisipasi ketidakpastian dan konsolidasi fiskal di 2023.

Kinerja APBN terjaga dengan terus melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi.

Realisasi belanja APBN regional Jambi per 30 November 2022 sebesar Rp18.648,29 miliar atau sebesar 91,30% dari target belanja. Kinerja Belanja Negara tumbuh positif seiring peningkatan kinerja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang membaik dari bulan sebelumnya. Akselerasi belanja dilanjutkan agar tetap maksimal mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Kerja keras APBN melalui Belanja Negara didukung oleh program pemulihan ekonomi dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian. Realisasi Belanja K/L regional tercapai sebesar Rp5.421,36 miliar atau sebesar 79,01% dari pagu. Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13.226,92 miliar atau sebesar 97,52% dari pagu, didorong oleh peningkatan kepatuhan pemda yang lebih baik sehingga sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran. Selain itu, meningkatnya jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 0,68% dan Dana Bagi Hasil sebesar 43,96% (Pembayaran DBH Kurang bayar) yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas berperan terhadap pertumbuhan TKD.

TKD yang telah disalurkan kepada dua belas (12) pemerintah daerah di Provinsi Jambi mencapai 82,17% dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Jambi.

Kinerja PC-PEN pada penghujung bulan November 2022 mengalami peningkatan baik di sektor kesehatan maupun sektor perlindungan masyarakat. Klaim Pasien Covid dan Insentif Nakes masing-masing terealisasi sebesar Rp190,58 miliar kepada 4.061 pasien dan Rp22,42 miliar untuk 4.520 tenaga kesehatan. Subsidi pengalihan BBM terealisasi sebesar Rp60,9 miliar yang diterima oleh lebih dari 200 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan BLT Minyak Goreng yang telah disalurkan tiga kali dalam satu tahun sebesar Rp54,23 miliar kepada lebih dari 180 ribu KPM.

Pendapatan regional melampaui target dan terus konsisten bertumbuh. Kondisi pemulihan ekonomi yang terjaga mendorong pertumbuhan pendapatan regional Jambi tumbuh sebesar 25,77% secara yoy dengan realisasi sebesar 6.780,34 miliar atau sebesar 104,2% dari target yang ditetapkan. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp5.732,38 miliar, bea masuk-bea keluar sebesar Rp350,91 miliar (BM Rp7,84 miliar; BK Rp343,07 miliar), dan PNBP sebesar Rp697,05 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan, perikanan menyimpan potensi penerimaan regional yang tinggi. Ke depan, seiring dengan penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, potensi perpajakan semakin dapat direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang makin dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Periode November 2022, ekspor di regional Jambi mengalami pertumbuhan positif 47% yoy. Batu bara menjadi komoditas ekspor unggulan (22,6%), diikuti karet mentah, Palm Oil, dan cangkang kelapa sawit. Selain itu, impor juga mengalami pertumbuhan positif 39% yoy dengan didominasi oleh komoditas aspal/bitumen (15,85%).

Sektor UMKM tak luput dari sasaran APBN sebagai katalis pendorong pertumbuhan perekonomian regional. Dukungan dari sisi supply perekonomian diberikan melalui beberapa program pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. 30 November 2022 telah disalurkan di Provinsi Jambi kepada 87.843 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp6.642,55 miliar. Dua sektor unggulan pelaku usaha adalah sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (63,9%) serta sektor Perdagangan Eceran (26,3%). Penyaluran KUR pada Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan baik secara komposisi maupun nilai penyaluran, terus mengalami peningkatan seiring dengan distribusi PDRB pada Sektor Pertanian yang berada pada tingkat tertinggi di Provinsi Jambi, dan disusul oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran.

Selain KUR, pembiayaan untuk pelaku usaha dengan skala ultramikro juga diberikan oleh pemerintah dengan pembiayaan UMi yang telah disalurkan sebesar Rp116,26 miliar kepada 24.904 debitur.

APBN terus didesain menjadi instrumen pemerintah dalam melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi. Uncertainty yang mengguncang perekonomian global, memaksa pemerintah terus berupaya menemukan cara terbaik dalam memanfaatkan APBN sebagai shock absorber sehingga kondisi perekonomian nasional dan regional stabil dan terjaga.

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien dalam menghadapi tantangan berat dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Kinerja baik tersebut dibuktikan dengan kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh mencapai 5,3% (yoy) dan memiliki momentum pertumbuhan yang kuat dibandingkan negara-negara di ASEAN maupun anggota G20. 

Kinerja baik perekonomian juga terjadi pada level regional Provinsi Jambi yang mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 5,22% (yoy) lebih tinggi dengan capaian pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,69% (yoy). Hal tersebut menandakan pemulihan ekonomi di Provinsi Jambi yang terus terjaga, di mana seluruh lapangan usaha dan leading sector PDRB mengalami tren pemulihan sejak tahun 2022. 

Keberlanjutan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi menjadi landasan kuat untuk menghadapi risiko eksternal jangka pendek, sehingga di awal tahun 2023 optimisme pemulihan dan penguatan ekonomi terus terakumulasi. Hal tersebut terlihat dari catatan positif Neraca Perdagangan regional periode Januari 2023 dengan ekspor sebesar US$98,36 juta dan impor sebesar US$4,66 juta (surplus US$97,3 juta).  

Selain itu, indikator perekonomian domestik juga menorehkan catatan yang baik. Tingkat inflasi regional Jambi periode Januari 2023 sebesar 0,89% atau mengalami penurunan sebesar 6,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) periode Januari 2023 tercatat tumbuh 0,2 poin menjadi 140,83 dibandingkan dengan bulan Desember 2022 dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 109,22. Meskipun demikian, kewaspadaan terus dijaga mengingat masih terdapat tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya tren harga komoditas dan volatilitas pasar keuangan. 

Kinerja Baik APBN Berlanjut di Awal Tahun 2023 

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp649,67 miliar atau tumbuh 1.150,95% dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan dominasi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp609,75 miliar (tumbuh 794,12%). Capaian tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan yang terus membaik khususnya dari sektor perdangangan besar dan eceran, tren peningkatan harga komoditas, serta kinerja ekspor yang terus bergerak positif. 

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif di Januari 2023 dengan Pajak Penghasilan Non-Migas (Rp311,32 M; tumbuh 99,05%) dan PPN dalam negeri (Rp271,24 M; tumbuh 199,9%) menjadi kontributor utama yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat semakin intens. 

Sementara itu, penyumbang capaian realisasi pajak juga berasal dari perdagangan internasional yang mencatatkan Bea Masuk sebesar Rp640 juta paling besar dipengaruhi oleh impor pulp kayu, Sodium Sulphate, dan Asphalt/Bitumen serta Bea Keluar sebesar Rp20,11 miliar paling besar dipengaruhi oleh ekspor Lignite Coal, karet mentah, dan batu bara. 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp39,92 miliar atau tumbuh 53,39% dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) serta PNBP Lainnya yang terus mengalami tren pertumbuhan khususnya pada lima tahun terakhir dan menjadi cermin stabilnya aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi. 

Peningkatan PNBP BLU yang digawangi oleh empat (4) BLU di Provinsi Jambi (Universitas Jambi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin, RS Bhayangkara, dan RS Bratanata) periode Januari 2023 paling tinggi dipengaruhi oleh pendapatan jasa pelayanan rumah sakit. Sementara itu, peningkatan PBNP Lainnya paling besar dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas sektor Jasa Kendaraan. 

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.194,83 miliar atau meningkat 5,33% dari realisasi tahun 2022. Sustainability Belanja APBN terus dijaga dalam mendukung upaya mewujudkan perlindungan perekonomian, menyejahterakan negara dan masyarakat, serta menjaga pembangunan yang inklusif.  

Realisasi belanja tersebut bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) di regional Jambi mencapai Rp199,81 miliar (tumbuh 22,62% dibandingkan tahun 2022) yang terutama digunakan untuk berbagai belanja seperti biaya operasi sekolah, pengadaan peralatan gedung bangunan, sarana prasarana, pemeliharaan, dan juga penyaluran bantuan sosial dan termasuk kegiatan operasional dari K/L serta Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp995,02 miliar tumbuh 2,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar 918,54 miliar dengan realisasi 11,98% dari pagu, dan penyaluran Dana Bagi Hasil yang sudah terlaksana pada awal tahun 2023.  

Peran Fiskal dalam Program Strategis Prioritas Nasional bidang Ketahanan Pangan 

Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat tidak terlepas dari terpenuhinya ketahanan pangan di setiap daerah. Ketersediaan pangan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah volatilitas kondisi global. Peranan fiskal, baik dari APBN dan APBD pada tahun 2023 terus difokuskan untuk dapat mendorong angka ketahanan pangan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan di seluruh daerah. 

Anggaran ketahanan pangan didistribusikan baik melalui BPP maupun TKD. Di Provinsi Jambi, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan melalui Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Pengembangan Food Estate, serta dana desa dalam program ketahanan pangan. Dengan realisasi anggaran ketahanan pangan tahun 2022 pada Belanja K/L sebesar Rp1,68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Ketahanan Pangan sebesar Rp87,08 miliar, Dana Desa sebesar Rp140, 11 miliar, dan APBD dengan realisasi sebesar Rp101,07 miliar. 

Dukungan fiskal tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan harapan dapat meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi pada tahun 2023 dan ketersediaan pangan yang memadai serta berkualitas bagi seluruh masyarakat. 

Awal yang Baik di Tahun 2023 

Perekonomian Indonesia 2022 yang tumbuh solid menjadi pondasi kuat dalam menghadapi risiko global di tahun 2023 yang masih tinggi. Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Provinsi Jambi di awal tahun 2023 mencatatkan capaian yang positif, sehingga mampu menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun demikian, tantangan dan ketidakpastian masih harus terus diantisipasi dan diwaspadai agar pemulihan ekonomi yang dilakukan terus dapat dijaga momentumnya serta lebih kokoh. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN dalam membiayai program-program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, antara lain melalui belanja kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial.

Jambi, 5 Desember 2022 – Gubernur Jambi Bapak Al Haris, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Bapak Supendi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 Regional Jambi. Acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Jambi ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah di Provinsi Jambi serta menjadi tindak lanjut atas penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2023 dari Presiden pada tanggal 1 Desember 2022.

            DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19.

            “Untuk meminimalisir dampak pandemi covid-19 terhadap kesejahteraan masyarakat, selama 3 tahun terakhir defisit APBN berada diatas 3% PDB. Selain untuk mematikan terlaksananya layanan pemerintah kepada masyarakat, Program Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi bantalan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat. APBN melakukan fungsinya sebagai Shock Absorber dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui relaksasi fasilitas pembiayaan dan Bantuan terhadap UMKM (Supply Side) untuk menjaga keberlangsungan produksi barang dan jasa, disisi lain untuk menjaga konsumsi masyarakat (Demand side) belanja Perlindungan Sosial diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat, Proyek Padat Karya untuk mengatasi tingkat pengangguran, program ketahanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, serta yang paling penting adalah program kesehatan melalui klaim pasien Covid-19 dan insentif Nakes”, ungkap Bapak Supendi.

Perkembangan Ekonomi 2022

            Perkembangan kondisi perekonomian di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif yang semakin menumbuhkan optimisme. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi searah dengan laju pertumbuhan penerimaan Negara baik dari sudut pandang penerimaan Perpajakan maupun dari Penerimaan Asli Daerah. Akselerasi peningkatan Penerimaan Asli Daerah penting untuk dilaksanakan mengingat tingkat ketergantungan akan transfer dari Pemerintah pusat relatif tinggi di Provinsi Jambi pada angka diatas 70%. PAD yang meningkat akan mendorong peningkatan tingkat kemandirian fiskal daerah dan akan menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk melakukan perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan layanan umum dan investasi pemerintah daerah.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tumbuh positif, meningkat 0,71 menjadi 72,14. Seluruh Indikator pembentuk IPM tumbuh positif, Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Jambi berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi. Perekonomian Provinsi Jambi saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5% (yoy) selama 2 triwulan berturut-turut, di mana triwulan II Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera. Inflasi relatif terjaga dan mulai menunjukkan penurunan ke level 6,04% (yoy) di bulan November dari sebelumnya 7,10% di bulan September.

Bapak Al Haris menyampaikan, “Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian. Akselerasi pemulihan  ekonomi tersebut menjadikan Provinsi jambi menjadi salah satu Provinsi yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak Triwulan II tahun 2020”.

Proyeksi Perekonomian 2023 dan Pokok-Pokok APBN

            Optimisme terus dijaga. Namun demikian, kondisi perekonomian global yang sedang volatile terus memberi tekanan pada perekonomian nasional dan regional. Ancaman resesi global yang dibarengi dengan peningkatan suku bunga acuan harus diwaspadai dan dirumuskan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Target Pendapatan Negara Regional adalah sebesar Rp2.463,0 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian global. Alokasi Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Alokasi APBN untuk Provinsi Jambi telah ditetapkan sebesar Rp21,69 Triliun dengan Rincian Belanja Pemerintah Pusat Rp6,61 Triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp15,08 Triliun. Pelaksanaan Transfer ke daerah tahun 2023 merupakan implementasi dari Undang-undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan keuangan daerah.

“Sinergi belanja dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah terus diperbaiki dengan dibangunnya sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah-langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta menghindari terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program”, ujar Bapak Supendi.

Pelaksanaan belanja Negara harus disertai dengan perencanaan yang matang, detail dan pemahaman kondisi lapangan. Pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat, tata kelola yang baik, tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara yang baik sangat penting bagi tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Belanja diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui:

1. belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif,
2. penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;
3. menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
5. Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024

            Bapak Supendi menambahkan bahwa Kanwil DJPb Provinsi Jambi beserta seluruh KPPN di lingkup kerjanya selalu siap berkoordinasi dan berkolaborasi untuk percepatan pelaksanaan APBN dan TKD tahun ini dan tahuntahun berikutnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Negeri Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

            “Kami mengharapkan agar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat ditindaklanjuti agar APBN 2023 dapat dilaksanakan segera di awal tahun dan masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaat segera secara maksimal”, tambah beliau.

            Gubernur Jambi berpesan kepada para kepala instansi untuk terus menguatkan sinergi program dan kegiatan lintas K/L, dan sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah. Kualitas belanja masih harus ditingkatkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Beliau menambahkan bahwa kepala daerah harus menggnakan alokasi TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

Penghargaan Kepada Satker dan Pemda

            Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan November 2022 dengan kriteria penilaian berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan dari sisi kualitas data pelaporan keuangan. Penghargaan tersebut diraih oleh Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu besar (pagu di atas Rp40 miliar), Kanwil Kemenkumham Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu sedang (pagu Rp5—40 miliar), dan Kantor Kemenag Kota Jambi sebagai satuan kerja dengan pagu kecil (pagu di bawah Rp5 miliar).

            Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan Dana Desa terbaik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan DAK Fisik terbaik.

            Selain itu, Gubernur Jambi juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan melalui Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi atas raihan opini WTP 2021 yang sekaligus menjadi raihan opini WTP 10 kali berturut-turut. Capaian opini WTP 2021 diraih oleh seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jambi dan secara bertahap telah diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi kepada seluruh kepala daerah.