Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.

Executive Summary

1. Pembangunan yang telah dicapai di tahun ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari inflasi yang sangat terjaga, PDRB yang kembali tumbuh, Gini Ratio yang semakin mendekati target, dan Nilai Tukar Petani yang semakin baik;
2. Indikator Ekonomi Makro di Provinsi Jambi cukup menggembirakan. Ekonomi tumbuh 3,66% dari tahun lalu yang menunjukkan recovery berjalan dengan baik meskipun sedikit melambat dari triwulan lalu. Tingkat inflasi juga sangat terjaga di level 1,66% jauh dari yang ditargetkan sebesar 3%. Sementara tingkat suku bunga masih ditetapkan rendah diangka 3,52% untuk mendongkrak roda perekonomian agar tingkat konsumsi dapat lebih meningkat. Kinerja rupiah di tahun ini juga termasuk sangat baik bahkan mengungguli negara lain di asia tenggara;
3. Tidak hanya indikator makro, indikator kesejahteraan juga membaik. Hal ini terlihat dari IPM yang tumbuh menjadi71,63 dari sebelumnya hanya 71,29. Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,13% menjadi 5,09%. Hal ini semakin diperkuat dengan tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat sebagaimana yang tercermin pada NTP yang naik menjadi 138,79 dan NTN yang naik menjadi 111,62. Kemiskinan memang masih harus menjadi perhatian Pemerintah karena tingkat kemiskinan masih cukup tinggi di level 7,67% meskipun sudah turun dari tahun lalu yang mencapai 7,97%. Selain itu tingkat ketimpangannya juga tetap harus diperbaiki meskipun sudah turun dari tahun lalu dari 0,316 menjadi 0,315. Dengan membaiknya indikator-indikator tersebut berarti juga menjadi pertanda bahwa kebijakan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah efektif;
4. Tidak hanya itu, kinerja APBN pada tahun ini cukup menggembirakan. Kenaikan harga CPO dan Batubara di pasar global juga turut mendongkrak penerimaan perpajakan di Provinsi Jambi sehingga mampu tumbuh 36,57% dengan capaian 115,51% dari target. Capaian tersebut juga membuat pendapatan negara memperoleh catatan tertinggi dalam 3 tahun terakhir dengan perolehan pendapatan sebesar 5.850,69 Miliar Rupiah. Capaian ini bahkan lebih baik dari tahun 2019 sebelum pandemi terjadi. Sementara untuk PNBP juga mengalami kenaikan yang tidak kalah besar dengan pertumbuhan sebesar 19,49% dan capaian sebesar 222,91% dari target atau sebesar 725,61. Dengan prestasi tersebut, Total Pendapatan di Provinsi Jambi adalah sebesar 6.576,29 Miliar Rupiah;
5. Sementara itu, disisi belanja juga menghasilkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari Belanja Pegawai yang tumbuh 2,52% atau sebesar 2.567,83 Miliar dan Belanja Modal yang tumbuh 62,98% atau sebesar 1.749,66 Miliar. Namun sayangnya capaian Belanja Barang hanya sebesar 2.455,52 Miliar atau turun 5,40% dari tahun lalu. Penurunan ini disebabkan alokasi yang mengalami pengurangan dari tahun lalu sehingga secara total mengalami penurunan meskipun capaian realisasinya lebih baik dari tahun lalu di angka 93,15% (tahun 2020 hanya 90,59%). Sementara belanja Bansos berhasil direalisasikan 100% pada tahun ini atau sebesar 16,05 Miliar Rupiah;
6. Kinerja yang baik pada APBN ternyata juga diikuti dengan kinerja yang baik pula oleh APBD. Hal ini terlihat dari capaian pendapatan daerah yang naik 7,39% atau sebesar 18.212,97 Miliar Rupiah. Peningkatan salah satunya disebabkan peningkatan dari sisi PAD mengalami pertumbuhan sebesar 23,64% atau menjadi 3.268,26 Miliar Rupiah. Sementara pendapatan yang turun adalah pendapatan lain-lain yang disebabkan berkurangnya penerimaan hibah yang tahun lalu cukup besar untuk penanganan COVID-19;
7. Peningkatan pada pendapatan ini juga diikuti peningkatan dari sisi realisasi belanja daerah. Pada tahun ini belanja daerah naik 7,16% atau menjadi sebesar 17.408,17 Miliar Rupiah. Belanja pegawai turun pada tahun ini sehingga hanya terealisasi sebesar 93,53% atau hanya sebesar 6.567,30 Miliar dari tahun lalu sebesar 7.033,30 Miliar. Sementara itu Belanja Modal yang sebelumnya turun kini sudah mulai membaik dan naik tipis 2,67% atau menjadi 3.133,77 Miliar dari sebelumnya 3.052,41 Miliar. Untungnya lagi, pertumbuhan pada belanja barang, hibah, bagi hasil dan belanja bantuan keuangan cukup menggembirakan dimana masing- masing tumbuh 30,62%, 63,98%, 15,16% dan 32,29% sehingga menjadi 3.977,78 Miliar, 810,52 Miliar, 747,19 Miliar dan 2.010,29 Miliar;
8. Dengan total pendapatan dan belanja tersebut, pada tahun ini APBD surplus sebesar 804,79 Miliar. Surplus ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya 715,88 Miliar. Pertumbuhan surplus ini ditambah lagi dengan pembiayaan netto sebesar 1.182,07 Miliar sehingga mencatat SILPA sebesar 1.986,87 Miliar. Jumlah SILPA yang cukup besar ini perlu menjadi perhatian untuk menggenjot belanja daerah kedepan agar lebih optimal dan menjadi motor penggerak roda perekonomian di daerah;
9. Dengan kondisi fiskal yang membaik tersebut, Pemerintah sudah seharusnya lebih serius mengembangkan sektor unggulan dan potensial di daerah. Berdasarkan PDRB pada tahun 2021 ini, terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Sektor Pertambangan & Penggalian serta Sektor Jasa Pendidikan merupakan sektor unggulan di Provinsi Jambi. Sementara itu, Sektor Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang serta Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Jambi. Dengan memiliki peta potensi dan sektor unggulan ini, tentunya diharapkan belanja fiskal ke depan diarahkan untuk mendukung infrastruktur serta sarana prasarana terkait yang dapat semakin mendorong sektor tersebut untuk semakin tumbuh;
10. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  dibutuhkan  harmonisasi  yang  selaras  antara  Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah. Harmonisasi tersebut agar arah kebijakan fiskal yang direncanakan oleh Pusat juga sejalan dengan apa yang ingin diwujudkan di Daerah. Berdasarkan hasil analisis untuk tahun 2021 ini, sebagian besar arah kebijakan dan belanja fiskal di tahun ini sudah sejalan dengan Prioritas Nasional baik antara belanja K/L dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik maupun Dana Desa. Namun hal yang perlu menjadi catatan adalah masih cukup tinggi inefisiensi belanja khususnya berkaitan dengan pengembangan jalan di Provinsi Jambi yang terkesan sangat boros dalam perbaikan jalan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat pengembangan jalan merupakan isu penting dan serius untuk diperhatikan karena merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi ke depan;
11. Untuk melengkapi kajian fiskal pada tahun ini juga mengangkat tentang dampak belanja fiskal terhadap perkembangan IPM. Dari hasil analisis yang dilakukan terlihat bahwa kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan pertumbuhan angka indeks pembentuk IPM. Belanja pemerintah pada fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan indeks kesehatan. Belanja pemerintah pada fungsi pendidikan berpengaruh positif namun tidak secara langsung meningkatkan indeks pendidikan. Sementara belanja pemerintah pada fungsi ekonomi berpengaruh positif namun tidak secara langsung meningkatkan indeks ekonomi;
12. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jambi merekomendasikan untuk:

1. Mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD dimana realisasi belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian yang melambat akibat pandemi COVID 19;
2. Menggunakan alternatif  pembiayaan    Salah  satu  dari  beberapa  alternatif pembiayaan berupa skema pinjaman daerah;
3. Kerja sama  antar  daerah  untuk  meningkatkan  konektivitas  di  tengah  terbatasnya kapasitas fiskal daerah;
4. Harmonisasi kebijakan  fiskal  RPJMN-RPJMD  agar  arah  pembangunan  jelas  dan terukur,
5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan dan potensial