Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.

Executive Summary

1. Pada Triwulan ini pertumbuhan perekonomian Provinsi Jambi membaik namun tetap berfluktuasi. Berdasarkan data rilis BPS Provinsi Jambi membukukan pertumbuhan 5,41% (y-on-y) dengan total PDRB sebesar 69.227.21 Miliar (ADHB). Tingkat inflasi bergerak di level 7,01% (y-on-y) cukup tinggi dan diatas level Nasional yang sebesar 4,35%. Kenaikan ini dipicu antara lain oleh kenaikan harga komoditas kelompok makanan dan minuman, serta komodtitas hortikultura yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim dan cuaca.

2. Sementara itu tingkat kemiskinan sudah mulai membaik dan sudah melewati target yaitu 7,62% dari yang ditargetkan sebesar 7,9%. Tingkat kemiskinan yang berkurang ini diikuti pula dengan penurunan tingkat pengangguran yang sebelumnya 5,09% menjadi 4,70% dibawah target 5%. Sementara itu, perkembangan NTP dan NTN juga sangat positif melampaui target dimana NTP berhasil mencatat angka 127,31 dan NTN tercatat sebesar 112,18 dari target 108.

3. Pendapatan negara pada triwulan ini tumbuh 55,35% dari periode yang sama pada tahun lalu sebesar 4.047,66 Miliar. Capaian cukup tinggi berasal penerimaan pajak yang sebesar 3.715,64 Miliar atau naik 59,94% dibanding penerimaan periode yang sama tahun lalu, sementara pendapatan PNBP adalah sebesar 332,02 Miliar (55,56%), Pertumbuhan penerimaan pajak pada periode ini seiring dengan kenaikan harga komoditas sawit dan batubara, serta kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Sementara untuk pajak penghasilan didorong oleh membaiknya setoran atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Untuk pendapatan PNBP BLU sedikit terkoreksi dibanding tahun lalu (-1,14%) dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari Jasa Pelayanan Pendidikan (66,39%) diikuti Jasa Pelayanan RS (27,97%).

   Dari sisi Belanja Negara, terkoreksi negatif 0,64% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hanya tiga jenis belanja yaitu belanja bantuan sosial, TKDD DAU dan Dana Desa yang tumbuh positif masing-masing 98.73%, 22.69% dan 20,11%. Untuk belanja barang dan modal terkoreksi negatif, dengan beberapa kendala antara lain: blokir automatic adjustment, pergantian pejabat perbendaharaan dan terlambatnya petunjuk teknis, serta karakter kegiatan yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada triwulan III dan IV. Dari belanja TKDD DAK Fisik, beberapa pemda sudah melaksanakan penyaluran dengan capaian sampai dengan triwulan II ini sebesar 91,97 Miliar (8,73%) dari alokasi 1,053, 71 Miliar. Untuk DAK Non Fisik-BOS telalh disalurkan sebesar 1.072,23 Miliar (55,25%) dari alokasi 1.940,79 Miliar. Dengan capaian pendapatan dan belanja tersebut, APBN mengalami defisit sebesar 5.245,97 Miliar.

4. Perkembangan realisasi APBD untuk Pendapatan Daerah tumbuh dari tahun lalu sebesar 8,48% menjadi 8.047,18 Miliar. Peningkatan lebih dipengaruhi faktor pendapatan transfer yang tumbuh 14,52% menjadi 6.796,85 Miliar. Sementara itu PAD masih terkoreksi negatif 16,73% menjadi 1.112,66 Miliar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa terjadi percepatan pada Transfer dari Pusat namun belum mampu diimbangi dengan percepatan perolehan pendapatan yang ada di daerah. Disisi belanja APBD masih perlu untuk dilakukan akselerasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Realisasi belanja daerah baru mencapai 23% dari alokasi belanja 19.502,27 Miliar. Realisasi belanja barang dan belanja modal sebagai salah satu instrument penggerak roda perekonomian di daerah baru mencapai masing-masing 19,62% dan 13,70%, tumbuh negatif dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan capaian Pendapatan dan Belanja tersebut, APBD mengalami surplus sebesar 3.728,82 Miliar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun dan tidak menimbulkan idle cash pada kas Pemda.

5. Untuk meningkatkan kinerja APBN dan APBD, kami mengusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut
   1. Mendorong percepatan Hilirisasi komoditas unggulan Provinsi Jambi agar memiliki nilai tambah sehingga bias menciptakan dorongan yang lebih besar bagi perekonomian;
   2. Pemerintah daerah perlu merumuskan strategi dan kebijakan yang mampu menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang menarik bagi generasi milenial untuk terlibat di sektor pertanian serta perlunya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan tipologi tingkat kemiskinan dalam masyarakat provinsi Jambi;
   3. Penggalian potensi pajak yang komprehensif dengan mengumpulkan data menggunakan sistem yang terpadu sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi pajak di daerah serta optimalisasi investasi daerah akan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah;
   4. Mempercepat realisasi belanja khususnya untuk yang sifatnya pekerjaan fisik agar dampak multipliernya dapat dirasakan oleh masyarakat;
   5. Memperkuat sinergi dan komunikasi antar pihak sehingga informasi dan data yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai tolak ukur dalam membuat kebijakan sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi permasalahan sosial yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan inflasi, kemiskinan dan pengangguran.