Kajian Fiskal Regional secara lengkap dapat diunduh pada tautan berikut.

Executive Summary

1. Pada periode triwulanIII 2022,Provinsi Jambi membukukan pertumbuhan5,20% (y-on-y)dengan total PDRB sebesarRp41.468,24Miliar(ADHK). Ekspor importumbuh,pada triwulanininilai ekspor sebesarUS$944,20 Jutadan Impor sebesarUS$24,03 Juta. Tantangan yangmasihharus diselesaikan adalahakselerasi untukmembuka lapangan kerja baru karena tingkatpengangguran terbukasaat inimasih cukup tinggi di angka 4,59%.Selain itu, Gini Ratio jugasedikit mengalami peningkatan menjadi 0,320,sementaraGini Ratio ditargetkan di angka 0,3.Tingkat inflasi masihterjagadi level 0,61%(m-to-m), namun inflasi tahunan bulan Septembermasih di level 8,09% berada di atas tingkat inflasi nasional yang berada di angka 5,95%. Nilaitukar petaniterus mengalami perbaikan dan meningkat di level133,23atau meningkat 2,82%dibanding periode bulan Agustus 2022.Sementara itu,Nilai Tukar Nelayan mengalami penurunan sebesar 1,12% dibanding periode bulan sebelumnya dan berada di angka 108,65.

2. Kinerja Pendapatan Negara sampai dengan triwulan III tahun 2022 mencapai Rp5.541,04 miliar(84,59%) yang mana mengalami pertumbuhan positifsebesar31,86%dibandingkandenganperiode yang sama tahun2021. Namun capaian realisasi penerimaan tersebut belum didukung oleh kinerja pelaksanaan belanja pemerintah. Belanja Pemerintah mengalami pertumbuhan negatif sebesar-1,43% yang disumbang oleh pertumbuhan negatif pada realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar-7,34% dan pertumbuhan positif pada realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar1,27%.Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja pemerintah pusat diantaranya karena adanya blokir automatic adjustment dan terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi untuk memiliki sisa dana kontrak yang tidak akan terserap sampai dengan akhir tahun, serta adanya pergantian pejabat perbendaharaan,dan juga karakter kegiatan yang harus dilaksanakan pada triwulan IV.

3. Realisasi pendapatan daerah (APBD) mengalami pertumbuhan positif dari tahun lalu sebesar 9,92% menjadi Rp12.268,87 miliar (69,46%). Dilihat dari komposisi pendapatan daerah terjadi peningkatan pada Pendapatan Dana Transfer. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui Pendapatan Transfer masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di daerah. Dari sisi belanja daerah, terjadi pertumbuhan negatif sebesar -10,50% menjadi Rp8.498,57 miliar (45,29%). Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya realisasi APBD di Provinsi Jambi antara lain faktor perencanaan anggaran Pemda, faktor pelaksanaan anggaran, SDM,pengadaan barang/jasa, dan faktor eksternal lainnya.

4. BLT Desa merupakan salah satu kebijakan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berhasil menahan tingkat kemiskinan dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat di Provinsi Jambi. BLT Desa berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan Perdesaan Provinsi Jambidari 6,53% pada semester I tahun 2019 menjadi 6,19% di Semester I tahun 2022. Struktur tingkat kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berbeda antar daerah. Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kemiskinan sebesar 3,41% sementara Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10,75%, optimalisasi BLT Desa untukpengentasan kemiskinan sebaiknya memiliki porsi yang berbeda di sesuaikan dengan tingkat kemiskinan daerah.

5. Kenaikan harga komoditas global terutama energi memberikan tekanan kepada alokasi belanja subsidi pada APBN. Pada bulan September 2022 pemerintah mengalihkan potensi pembengkakan belanja subsidi BBM menjadi Belanja Perlindungan Sosial (Perlinsos). Penyesuaian Subsidi BBM pada tahun 2022 memicu naiknya sebagian besar IHK kelompok pengeluaran secara yoy maupun ytd. Kenaikan angka inflasi kelompok pengeluaran transportasi merupakan yang paling tinggi semenjak tahun 2017. Tingginya kenaikan inflasi yoy di sektor transportasi dimulai dari kenaikan tarif angkutan udara sejak bulan April 2022, serta penyesuaian subsidi BBM ikut mendorong penyesuaian tarif angkutan darat (travel, ojek online).

6. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah telah menyalurkan bantalan sosial berupabelanja wajib 2% DTU yang telah terealisasi Rp8,51 miliar (13,23%), BLT BBM telah disalurkankepada 202.985 KPM sebesar Rp60,9 miliar, BSU telah disalurkan kepada 134.638 pekerjasebesar Rp80,78 miliar. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi bersinergi denganinstansi terkait telah melaksanakan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di provinsiJambi baik sebelum maupun sesudah penyesuaian subsidi BBM. Langkah tim TPID cukupberhasil mengendalikan komoditas bahan makanan yang memberikan andil yang cukup besarterhadap inflasi. Harga cabai merah terkendali pada level Rp20.000-Rp40.000 per kilogram diakhir Oktober, harga beras dapat dikendalikan pada level Rp12.450–Rp12.700 per kilogram.
7. Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah melakukansurvei Persepsi Masyarakatterkait pengalihansubsidiBBM,dapat disimpulkan bahwa dari 1.315 respondenmenyampaikan kesetujuannyaatas pengalihan subsidi BBM kepada program BLT, BSU, dan perlinsos lainnya namun perludilakukan peningkatan akurasi penerima bantuan,serta lebih memilih BBM dilakukanpenyesuaian harga untuk mewujudkan APBN yang sehat.
8. Dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi, beberaparekomendasi yang kami berikan sebagai berikut:
   • Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Pemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah untuk mewujudkan belanja pemerintah yang mempunyai multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian regional, kami merekomendasikan:
     1. Dari sisi pemerintah pusat,diperlukan kerjasama pembinaan pengelolaan keuangandaerahantara DJPb, DJPK, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sertakementerian teknis lain dalam hal penguatan pendampinganuntuk meningkatkankualitas pengelolaankeuangan daerah, pengaturan terkait fleksibilitas pergeserananggaran daerah pada level DPA;
     2. Dari sisi pemerintah daerah:
        • Memberikan kesempatan pelatihan yang memadai bagi Pengelola Keuangan dan PBJ,membangun kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah (LKPP) terkait kebijakan sinkronisasi pengadaan barang dan jasa melaluie-katalog, serta menerbitkan peraturan daerah terkait dengantimelinepengadaanbarang dan jasa;
        • Meningkatkan koordinasi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan dalam upayauntuk optimalisasi penatausahaan dan potensi perpajakan di daerah dalamkerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
     3. Dari sisi Kanwil dan KPPN lingkup Provinsi Jambi,Meningkatkan komunikasi intensifdengan satuan kerja instansi vertikal K/L melalui Evaluasi Penyerapan Anggaran secaraberkala,serta Meningkatkan sinergidan komunikasi dengan Pemda dalam upayameningkatkan akselerasi belanja TKD.
   • Dalam rangka akselerasi pengentasan kemiskinan, BLT Desa menjadi instrumen kebijakanyang penting untuk pengentasan kemiskinan di desa. Namun, perbedaan kondisikesejahteraan/tingkat kemiskinan antar daerah di Provinsi Jambi perlu menjadipertimbangan dalam perhitungan alokasi BLT Desa agar lebih tepat sasaran danmemberikan kemanfaatan dalam pengentasan kemiskinan.
   • Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah daerah di dorong untuk terus meningkatkankomunikasi dan koordinasi dengan TPIDdalam upaya untuk meredam gejolak kenaikanharga pangan pasca penyesuaian tarif BBMserta melakukanpercepatan penyaluranbelanja wajib perlindungan sosial pasca penyesuaian tarif BBM dalam upaya untukmempertahankan daya beli masyarakat di daerah