Rabu, 25 November 2020

KPPN Makale mengikuti Field Evaluation bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) melalui video conference.
Acara ini merupakan tahapan akhir dari Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang sedang dilakukan oleh KPPN Makale. Pembangunan zona integritas merupakan satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pembangunan zona intergritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Setelah melewati beberapa tahapan sebelumnya mulai dari pencanangan deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) selanjutnya menjalankan proses pembangunan zona integritas menuju WBK.

Pada proses ini difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit. Keenam hal ini biasa disebut sebagai komponen pengungkit yang merupakan faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Hal lain yang tak kalah penting yang menjadi penialaian keberhasilan ZI WBK adalah komponen hasil
yakni Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Semoga langkah-langkah yang telah dijalankan oleh KPPN Makale dalam meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dapat diraih.

KPPN Makale mantap jiwa!

Suasana sore di KPPN Makale terlihat ceria. Tiga orang tamu yang hadir nampaknya telah cukup akrab dikenal oleh pegawai KPPN Makale. Tiga orang tamu dari PT BRI Makale memang kali ini sengaja diundang untuk dapat memberikan pelatihan service excellence bagi pegawai KPPN Makale. Pelatihan service excellence dengan mengundang pemateri dari PT BRI Cabang Rantepao dipimpin oleh Asisten Manager Operasional Yan Pieter Tumpa. Dalam suasana pandemi Covid-19 protokol kesehatan tetap dijaga. Pegawai yang sedang melaksanakan work from home mengikuti kegiatan dengan melalui kanal zoom.

Corona virus disease tahun 2019 yang biasa kita sebut COVID-19 merubah kita dalam banyak aspek. Baik cara pandang kita, cara bekerja, cara bersosial. Pada awal Covid-19 ini lah kita sering mendengar istilah Work Fom Home (WFH).  Bagaimana realita WFH, apa mungkin bisa dilaksanakan? Itulah mungkin sedikit keraguan dalam benak kita. Dan nyatanya Covid-19 yang sudah masuk Indonesia sejak pertama kali diumumkan 2 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi, membuat kita harus merubah beberapa aspek dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pola kerja kita.

Memenuhi undangan dari Stasiun Meteorologi Kelas IV Pongtiku Tana Toraja yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penganggaran Tahun 2020 KPPN Makale menugaskan Imron Rosyadi salah satu pegawai bersertifikat Treasury Management Representative (TMR) untuk menjadi Nara Sumber dalam acara tersebut. Sebagai pegawai yang memiliki sertifikat TMR Imron Rosyadi memang bertugas memberikan pembinaan atas pengelolaan perbendaharaan.

Acara yang dilaksanakan pada Hari Selasa 17 November 2020 bertempat di Hotel Sahid Tana Toraja dihadiri oleh Unit Pelaksana Teknis Stasiun Meteorologi lingkup wilayah Sulawesi Selatan.  Untuk mendukung acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan BMKG Pusat serta Kepala KPPN Makale secara virtual.

Dalam acara ini Imron Rosyadi  menyampaikan materi terkait pelaksanaan anggaran sekaligus menyampaikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020. Imron Rosyadi meminta agar jajaran BMKG melalukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan anggaran 2020 agar pelaksanaan anggaran yang akan menghadapi tutup tahun 2020 dalam berjalan dengan baik.

Pelaksanaan rekonsiliasi pajak-pajak pusat berdasarkan transaksi yang dibiayai dana APBD dilakukan antara Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Daerah dilakukan setiap semester. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alakasi Umum dan Dana Otonomi Khusus yang mana mengatur bahwa Penyaluran dana bagi hasil PBB dan DBH PPh untuk Pemda dapat dilaksanakan apabila Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerima Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerh, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Negara. Pelaksaan rekonsiliasi tersebut dilaksakan setiap semester.

Untuk rekonsiliasi pajak pusat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara telah dilaksanakan pada 24 Juli 2020 antara Kepala BKAD Kab. Tana Toraja dan Kepala BKAD Kab. Toraja Utara bersama Perwakilan KPPN Makale dan KPP Pratama Palopo. Kesepatan hasil rekonsiliasi data pajak pusat atas transaksi APBD tersebut telah dituangkan dalam Berita
Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.

     Menindaklanjuti pidato Presiden Joko Widodo terkait instruksi pemangkasan jabatan struktural pada instansi pemerintah sampai hanya eselon I dan eselon II termasuk Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale sebagai salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan telah melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Market Place/Digital Payment, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, bertempat di Aula KPPN Makale dengan peserta  Seluruh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan  staf  KPA di Wilayah kerja KPPN Makale.  Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Market Place/Digital Payment, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) Tahun 2020 dimaksudkan untuk menginformasikan beberapa kebijakan tingkat Nasional yang nantinya juga diiringi pelaksanaannya pada unit vertikal di daerah.