Senin, 24 Juli 2022, dewasa ini tersiar kabar nasional bahwa adanya permasalahan dana Pemda yang mengendap di bank senilai kurang lebih Rp 200 triliun. Sebagian dana tersebut dianggarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang seyogya dapat membangun perekonomian dan kehidupan masyarakat di daerah. Hal tersebut mengakibatkan dana yang sudah disalurkan dari kas negara menjadi kurang produktif. Permasalahan tersebut ternyata juga sempat terjadi pada dana APBN yang dikelola oleh instansi pusat, khususnya satuan kerja yang memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu. Diketahui masih banyak idle cash dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut yang seharusnya dapat segera dipergunakan dalam transaksi output kegiatan satuan kerja berkenaan. Dari banyaknya case pengelolaan kas yang kurang optimal pada instansi pemerintahan menjadikan trigger bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI melakukan suatu terobosan untuk menggalakan lagi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap tingkat idle cash yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran satuan kerja kementerian/lembaga. Peran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sendiri dalam transaksi Bendahara Pengeluaran juga turut mengurangi pemakai uang tunai dalam kegiatan pelaksanaan anggaran negara.

Selain itu guna mengurangi pemakaian uang tunai dalam pengeluran negara, serta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi pelaksanaan pengeluaran negara sudah seharusnya mulai beralih pada penggunaan media digital platform. Satuan kerja kementerian/lembaga tidak hanya diwajibkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, namun juga diharuskan menggunakan sistem marketplace milik pemerintah yaitu DigiPay serta menggunakan Cash Management System (CMS) yang telah disediakan oleh Bank Himbara dalam melakukan segala macam transaksi keuangan.

Beberapa peran penting dari penggunaan digital platform dalam transaksi pengeluaran pemerintah ialah dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi pengadaan barang dan/atau jasa, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari pengguna uang persediaan yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Dengan penggunaan digital platform proses pelaporan keuangan pemerintah diharapkan dapat terintegrasi dan cepat dalam penyajian data yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah kedepannya.

Salah satu sistem yang mulai di implementasikan pada satuan kerja kementerian/lembaga ialah aplikasi Digital Payment (DigiPay) yang merupakan sistem marketplace milik pemerintah hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI dengan pihak Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Sistem ini menjadi salah satu wujud nyata Kementerian Keuangan RI dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengikut sertakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada instansi pemerintah khususnya dimasing-masing daerah di seluruh Indonesia. Tentu pula dengan peran serta kerja sama yang solid dari satuan kerja kementerian/lembaga dengan perwakilan Kementerian Keuangan RI di daerah.

Oleh karena itu dalam rangka implementasi digitalisasi transaksi bendahara tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire bersama dengan Bank BRI dan Bank Mandiri telah mengadakan kegiatan Workshop Digital Platform pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 20 – 21 Juli 2022 dengan dihadiri peserta dari seluruh satuan kerja kementerian /lembaga wilayah pembayaran KPPN Nabire yang meliputi instansi wilayah Kab. Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan workshop tersebut dapat mendorong pertumbungan perekonomian regional Papua.

Timbulnya wabah COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, Tiongkok, sangat mempengaruhi berbagai lini sektor perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemik ini, telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia sehingga berdampak ke barbagai sektor seperti transportasi, pariwisata dan beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, kesehatan dan lainnya.

Berbagai kebijakan telah diambil oleh berbagai negara seperti kebijakan “lockdown” yang cukup berdampak terhadap kegiatan pekonomian dan pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk Indonesia. Beberapa kebijakan diambil pemerintah Indonesia antara lain dengan mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengakselerasi belanja terutama pada jadwal Kuartal I 2020, re-focusing penganggaran dan meluncurkan paket Stimulus Fiskal jilid I dan jilid II yang diharapkan mendukung bergeraknya sektor riil. Kebijakan secara umum yang menjadi prioritas utama Pemerintah saat ini adalah memberikan dukungan untuk sektor kesehatan, penguatan jaring pengaman sosial dan penyelamatan sektor dunia usaha.

Kondisi yang sedemikian ini akibat wabah Covid-19 ini, tentunya berdampak kepada penyaluran APBN secara nasional. Kebijakan pemerintah untuk menunda berbagai kegiatan yang bersifat massal, penundaan/ penghentian proses pengadaan barang dan jasa yang tidak menjadi prioritas, refocusing anggaran dan diliburkannya instansi-instansi pemerintah dan Lembaga Pendidikan sangat berpengaruh terhadap APBN baik secara nasional maupun regional, khususnya terhadap penyerapan anggaran. Lambatnya penyerapan anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketercapaian output, yang selanjutnya akan berpengaruh pada ketercapaian outcome dan impact dari APBN.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, wabah covid-19 cukup berdampak bagi APBN baik secara nasional maupun regional, khususnya pada Triwulan I ini. Bila kita perbandingkan secara Year on year (Yoy) dampak tersebut dapat kita lihat khususnya pada bulan Maret 2020. Penyerapan anggaran di wilayah Nabire Triwulan I 2020 mengalami penurunan cukup drastis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyerapan Tw I TA 2020 hanya mencapai 2,76 %, mengalami penurunan 2,69% (hampir separuhnya) dibandingkan TA 2019. Hal ini dapat dilihat pada table berikut: 

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Bila kita lihat dari sisi tren realisasi baik secara akumulatif maupun tidak akumulatif dapat dilihat bahwa penurunan realisasi secara signifikan terjadi pada periode Maret 2020. Pada bulan Januari dan Februari realisasi antar dua periode tersebut hampir sama berkisar 12-13 miliar pada bulan Januari dan 25-26 miliar pada bulan Februari. Namun pada bulan Maret terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Realisasi pada bulan Maret 2020 hanya mencapai 32,8 miliar saja yang sebelumnya sebesar 102,9 miliar pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Bila kita lihat lebih dalam, dari sisi jenis belanja kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi terdapat pada belanja modal. Dari grafik realisasi belanja per bulan (tidak akumulatif) di bawah ini dapat dilihat bahwa wabah Covid-19 ini tidak cukup mempengaruhi penyerapan belanja pegawai. Pola penyerapan belanja pegawai masih cukup normal.

Dampak yang cukup besar dialami oleh belanja barang dan belanja modal. Pada periode Januari dan Februari, belanja barang dan belanja modal di wilayah Nabire masih cukup normal sesuai dengan tren tahun 2019. Bahkan realisasi belanja barang cukup meningkat di bulan Februari dari 4,31% dari pagu menjadi 6,87%. Namun pada Maret 2020 belanja barang menurun dari 8,95 menjadi 5,43%. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada belanja modal, dimana realisasi pada bulan Maret 2019 sebesar 8,953% menjadi hanya sekitar 1,068% saja (menurun 7,885%). Penurunan ini disebabkan oleh ditundanya berbagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih detail penjelasan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Dari sisi peta sebaran satker dan informasi statistik deskriptif dapat diperoleh informasi antara lain bahwa dari 63 satker di wilayah Nabire secara umum rata-rata (mean) penyerapan satker berkisar 14,9%. Hal ini cukup baik bilai dilihat dari target Triwulan I sebesar 15%. Standar deviasi penyerapan antar cukup besar yaitu berkisar 9%. Masih terdapat beberapa satker yang memiliki penyerapan 0%. Penyerapan tertinggi sebesar 39% terdapat pada satker Kantor Kementerian Agama Kab.Deiyai (418926). Bila dilihat dari peta sebaran realisasi satker dapat dilihat bahwa jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% dan di bawah 15% cukup berimbang. Sebanyak 32 satker di atas 15% dan 31 satker realisasinya masih di bawah 15%. Hal ini dapat dilihat pada grafik dan table berikut:

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Dari data 10 (sepuluh) besar kontribusi ketidakserapan satker sebagaimana tabel di bawah, dapat diketahui bahwa kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa yang memiliki pagu cukup besar yaitu sebesar 54,22%. Untuk satuan kerja non-Bendahar Umum Negara (K/L) kontribusi ketidakserapan (KTR) cukup tinggi terdapat pada satker 'Kantor UPBU Douw Aturure (288614) sebesar 15,94%, 'Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) sebesar 8,2%, 'Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) (498687) sebesar 4,92% dan seterusnya sebagaimana tabel di bawah.

Sumber : ditpa.kemenkeu.go.id

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa selama masa darurat wabah Covid-19 ini selama Triwulan I tahun 2020, dampak yang ditimbulkan antara lain :

1. Penyerapan anggaran di wilayah Nabire Triwulan I 2020 mengalami penurunan cukup drastis hanya mencapai 2,76 %, mengalami penurunan 2,69%.
2. Di wilayah Nabire, wabah Covid-19 ini tidak terlalu mempengaruhi penyerapan belanja pegawai, namun cukup berpengaruh terhadap belanja barang dan belanja modal. Kontribusi ketidak serapan yang cukup tinggi terdapat pada belanja modal (menurun 7,885%).
3. Secara umum rata-rata penyerapan satker lingkup Nabire cukup baik berkisar 14,9% dan jumlah satker yang memiliki realisasi diatas 15% dan di bawah 15% cukup berimbang.
4. Kontribusi ketidakserapan yang cukup tinggi disumbangkan oleh penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk satuan kerja K/L kontribusi ketidakserapan (KTR) cukup tinggi diantaranya terdapat pada satker Kantor UPBU Douw Aturure (288614) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire), Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII Provinsi Papua (Paniai) (498687).

Penulis : Tiyok Subekti (Kepala KPPN Nabire)

Referensi :

• Siaran Pers Kementerian Keuangan “ Menjaga Ekonomi Indonesia Terhadap Dampak Negatif Pandemik COVID-19” tanggal 18 Maret 2020
• Laporan Realisasi Belanja APBN lingkup KPPN Nabire, diakses pada http://ditpa.kemenkeu.go.id/monev/pagu_realisasi.html

Menyikapi pandemi COVID-19 yang kian meluas di seluruh wilayah Indonesia, KPPN Nabire telah mengambil langkah pencegahan penyebaran Corona Virus guna melindungi pegawai dari dampak virus tersebut. Dalam hal ini, langkah-langkah yang telah dilakukan KPPN Nabire antara lain:

1. Memberikan masker kepada seluruh pegawai dengan mengutamakan pegawai yang bertatap muka langsung dengan pihak luar (mitra satuan kerja).

2. Menyediakan hand sanitizer di titik-titik strategis gedung KPPN Nabire.

3. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan setiap akhir pekan di setiap titik gedung kantor dan area sekitar gedung kantor.

4. Mengadakan dan memberikan vitamin penambah daya tahan tubuh ke seluruh pegawai KPPN Nabire secara mingguan.

5. Menugaskan sebagian pegawai untuk melaksanakan Work From Home (WFH) sejak tanggal 26 Maret 2020 s.d. 3 April 2020, bagi pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dari rumah.

6. Menyelenggarakan layanan perbendaharaan secara daring (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan aplikasi daring seperti surat elektronik, whatsapp (grup WA satker), maupun melalui telpon.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan NomorSE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan dokumen terkait layanan perbendaharaan dikirim secara online melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Softcopy SPM/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
2. Softcopy lampiran SPM/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS sesuai jenis dokumen (SSP, Daftar Terlampir, Register Kontrak, Karwas Kontrak, dll.) yang telah ditandatangani dan distempel sesuai ketentuan dalam format PDF berwarna;
3. Foto KIPS Pengantar SPM dalam format PDF/JPG berwarna (Khusus Pengguna Aplikasi SAS);
4. ADK SPM SP2HL/SP4HL yang telah di-inject PIN PPSPM (Khusus Pengguna Aplikasi SAS);
5. ADK GPP/PPNPN sesuai jenis SPM
6. Softcopy Resume Kontrak, Karwas Kontrak, dan Register Realisasi Kontrak yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
7. ADK Kontrak (Khusus Penguna Aplikasi SAS);
8. Softcopy SKPP dalam format PDF;
9. Softcopy dokumen pendukung (SK Pindah, Surat Perintah, dsb.) dalam format PDF;
10. Softcopy surat penonaktifan supplier yang telah ditandatangani dan distempel dalam format PDF berwarna;
11. Permohonan UP/TUP, Dispensasi, Nota Konfirmasi Penerimaan.

2. Surat menyurat lainnya dapat disampaikan melalui email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

3. LPJ Bendahara, Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening Pemerintah agar disampaikan melalui Aplikasi SPRINT.

4. Bimbingan dan konsultasi antara KPPN Nabire dengan Satker dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi melalui HAI CSO, telepon, email, whatsapp, atau media komunikasi lainnya.

5. Satker dihimbau agar menyampaikan hardcopy SPM dan kelengkapannya dalam waktu 3 hari setelah SPM diajukan secara online. Jika satker tidak dapat menyampaikan hardcopy SPM dalam 3 hari karena suatu hal, satker agar melakukan konfirmasi kepada KPPN dan wajib menyampaikan hardcopy SPM di kemudian hari. Untuk menghindari tatap muka dan mengurangi risiko penularan COVID-19, maka penyerahan hardcopy SPM dan kelengkapannya cukup dilakukan dengan cara memasukan dokumen tersebut ke dalam kotak (drop box) berwarna biru yang telah disediakan di halaman depan KPPN Nabire, untuk kemudian akan ditindaklanjuti oleh petugas keamanan dan petugas FO KPPN Nabire.

6. Pelayanan secara elektronik diberlakukan mulai hari Senin, 23 Maret 2020 dan berakhir sampai pemberitahuan lebih lanjut.

7. Download S-243/WPB.08/KP.02/2020 dengan menekan tombol download di bawah ini.