Jl. Merdeka No.46, Karang Mulia, Nabire, Papua 98815

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Digitalisasi Transaksi Bendahara Pemerintah Wujudkan Transparansi di Daerah

Senin, 24 Juli 2022, dewasa ini tersiar kabar nasional bahwa adanya permasalahan dana Pemda yang mengendap di bank senilai kurang lebih Rp 200 triliun. Sebagian dana tersebut dianggarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang seyogya dapat membangun perekonomian dan kehidupan masyarakat di daerah. Hal tersebut mengakibatkan dana yang sudah disalurkan dari kas negara menjadi kurang produktif. Permasalahan tersebut ternyata juga sempat terjadi pada dana APBN yang dikelola oleh instansi pusat, khususnya satuan kerja yang memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu. Diketahui masih banyak idle cash dalam rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut yang seharusnya dapat segera dipergunakan dalam transaksi output kegiatan satuan kerja berkenaan. Dari banyaknya case pengelolaan kas yang kurang optimal pada instansi pemerintahan menjadikan trigger bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI melakukan suatu terobosan untuk menggalakan lagi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap tingkat idle cash yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran satuan kerja kementerian/lembaga. Peran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sendiri dalam transaksi Bendahara Pengeluaran juga turut mengurangi pemakai uang tunai dalam kegiatan pelaksanaan anggaran negara.

Selain itu guna mengurangi pemakaian uang tunai dalam pengeluran negara, serta dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi pelaksanaan pengeluaran negara sudah seharusnya mulai beralih pada penggunaan media digital platform. Satuan kerja kementerian/lembaga tidak hanya diwajibkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah, namun juga diharuskan menggunakan sistem marketplace milik pemerintah yaitu DigiPay serta menggunakan Cash Management System (CMS) yang telah disediakan oleh Bank Himbara dalam melakukan segala macam transaksi keuangan.

Beberapa peran penting dari penggunaan digital platform dalam transaksi pengeluaran pemerintah ialah dapat meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi pengadaan barang dan/atau jasa, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari pengguna uang persediaan yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Dengan penggunaan digital platform proses pelaporan keuangan pemerintah diharapkan dapat terintegrasi dan cepat dalam penyajian data yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah kedepannya.

Salah satu sistem yang mulai di implementasikan pada satuan kerja kementerian/lembaga ialah aplikasi Digital Payment (DigiPay) yang merupakan sistem marketplace milik pemerintah hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI dengan pihak Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Sistem ini menjadi salah satu wujud nyata Kementerian Keuangan RI dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengikut sertakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada instansi pemerintah khususnya dimasing-masing daerah di seluruh Indonesia. Tentu pula dengan peran serta kerja sama yang solid dari satuan kerja kementerian/lembaga dengan perwakilan Kementerian Keuangan RI di daerah.

Oleh karena itu dalam rangka implementasi digitalisasi transaksi bendahara tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nabire bersama dengan Bank BRI dan Bank Mandiri telah mengadakan kegiatan Workshop Digital Platform pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 20 – 21 Juli 2022 dengan dihadiri peserta dari seluruh satuan kerja kementerian /lembaga wilayah pembayaran KPPN Nabire yang meliputi instansi wilayah Kab. Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan workshop tersebut dapat mendorong pertumbungan perekonomian regional Papua.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search