Setelah dikoordinasikan dengan semua satker per tanggal 23 Juni lalu, KPPN Parepare siap mencairkan gaji dan sekaligus tukin 13 tepat dihari pertama bulan Juli 2022. Guna menindaklanjuti PP 16 tahun 2022 dan petunjuk teknis penyaluran gaji dan tukin 13, tidak berkurang semangat, pegawai KPPN Parepare terutama Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank melakukan kerja lembur di hari Sabtu dan Minggu, 25 dan 26 Juni 2022.

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Parepare Roberto Bambang mengatakan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) gaji dan tukin 13 telah 100% diproses dan siap cair di tanggal 1 Juli besok. Meskipun sedikit ada kendala, yaitu tentang SPM Tukin 13 yang penyampaiannya tidak bersamaan dengan SPM gaji 13, namun hal tersebut tetap dapat diselesaikan sebelum tanggal 27 Juni. Sehingga ketika dilakukan evaluasi tanggal 30 Juni 2022, KPPN Parepare tercatat penyelesaian SPM Gaji dan Tukin 13 telah masing-masing 100%. Hal ini sangat menggembirakan, bukan karena amanat Menteri Keuangan tersebut akan tersalur dengan tepat waktu dan membuat bahagia semua ASN lingkup KPPN Parepare, namun bagi insan KPPN Parepare selaku Kuasa BUN merasa berbangga telah mendedikasikan kinerja terbaik berkoordinasi dengan stakeholder.

KPPN Parepare, dalam menyalurkan gaji 13 dan tunjangan kinerja, mempedomani PP 16 tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini ditindaklanjuti dengan pedoman teknis penyaluran Gaji 13 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan hal tersebut, sebanyak 3,7 Milyar menjadi jatah ASN dan pensiunan lingkup KPPN Parepare dan harus disalurkan secepatnya.

Dibawah ini adalah hasil monitoring SPM Gaji 13 yang dirillis Kanwil Perbendaharaan Sulawesi Selatan per tanggal 30 Juni 2022. Dari tabel diatas nampak, bahwa KPPN Parepare dan beberapa KPPN yang lain telah menyelesaikan pengajuan SPM gaji 13. Dari 91 Satuan kerja lingkup KPPN Parepare, telah dilakukan koordinasi intens sehingga keseluruhan telah mengajukan SPM gaji 13 pada tanggal 26 Juni.

SPM Tukin 13, pada saat terakhir dilakukan lembur di hari libur, tidak seluruhnya mengajukan SPM nya. Hal ini dikarenakan beberapa satker belum menyiapkan datanya sehingga SPM belum bisa diproses dan diajukan ke KPPN. Namun demikian, koordinasi tetap dilakukan secara intens dengan satker yang belum mengajukan SPM, sehingga beberapa hari kemudian seluruh satker telah menyelesaikan.

Dalam monitoring penyelesaian SPM Tukin 13, dapat dilihat bahwa dari 61 satker yang memiliki tunjangan kinerja telah mengajukan sejumlah 100% dan keseluruhan (100% pula) telah dilakukan penyelesaian oleh KPPN dengan menerbitkan SP2D. Sehingga dapat dipastikan bahwa tanggal 1 Juli 2022, Tukin 13 di wilayah kerja KPPN Parepare dapat disalurkan ke rekening para ASN. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan, karena dapat meningkatkan konsumsi atas kebutuhan anak sekolah yakni dibidang pendidikan.

“Sangat tepat bahwa gaji 13 ini diberikan kepada para ASN agar dapat mendorong konsumsi dibidang pendidikan. Tepat disaat anak sekolah memasuki tahun ajaran baru”, kilah Robertus Bambang menanggapi pentingnya gaji 13 disalurkan tepat waktu.

Kerja yang cukup baik ditunjukkan para pegawai KPPN Parepare, dan Kepala KPPN sangat mengapresiasi penyelesaian kinerja tersebut sebagai amanat dari Menteri keuangan untuk menyalurkan dengan tepat waktu dan sasaran. KPPN Parepare..the real Treasurer.

“Kucurkan APBN Sejuta Juta Se-Ajatapareng”

Kalimat diatas dilontarkan Bapak Alim Afifi, Kepala KPPN Parepare saat memberikan sambutan acara KPPN Goes To School yang diselenggarakan KPPN Parepare dalam memberikan edukasi terkait APBN kepada anak sekolah. Kegiatan yang mengambil tema “Mari Belajar APBN”, dilaksanakan Kamis, 09 Juni 2022 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare pukul 11.00 WITA sampai dengan 13.30 WITA.

KPPN Parepare mempedomani arahan Menteri Keuangan yang diteruskan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dimana Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan agar selalu senantiasa meningkatkan komunikasi dan edukasi pengelolaan keuangan negara kepada generasi muda hingga terdapat program edukasi yang terorkestrasi bersama antara Kementerian Keuangan dan Satuan Kerja di Wilayahnya.

Dalam menterjemahkan arahan tersebut diatas, KPPN menggandeng MAN 2 Parepare dengan mengenalkan APBN kepada para siswa dan siswi kelas 10 dan 11 yang berjumlah sekitar 50 siswa/siswi.  Bertempat di Aula lantai 2 gedung sekolah MAN 2 Parepare, acara dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pegawai KPPN Parepare, serta Kepala Sekolah dan jajaran guru MAN 2 Parepare.

Diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala KPPN Parepare Alim Afifi. Dalam sambutannya, Pak Alim (panggilan akrab Alim Afifi Kepala KPPN Parepare)  menyebutkan jumlah APBN yang akan disalurkan ke wilayah Se-Ajatapareng (5 Kabupaten) sekitar 1 trilyun. “APBN kita tahun ini lebih dari 1 trilyun. Satu trilyun itu seribu milyar, atau sejuta..juta!” Kalimat yang sempat membuat siswa/siswi mengawangkan pandangan membayangkan sejuta juta.

Sambutan berikutnya oleh Dra. Hj. Martina, M.A Kepala Sekolah MAN 2 Parepare. Dalam sambutannya Ibu Martina mengucapkan terimakasih dan mengajak para guru dan murid-murid untuk bersyukur karena diantara semua sekolah yang tersebar di wilayah Kota Parepare, ternyata MAN 2 yang terpilih untuk proses pembelajaran pengelolaan keuangan yang dalam hal ini tentang APBN.

Materi tentang APBN dibawakan oleh Pejabat Fungsional KPPN Parepare. Hadir dalam kegiatan ini selaku trainer, tiga orang pejabat fungsional antara lain Andi Ramlang Petta, Rosandi dan Nurfadhilah. Ketiganya bersinergi menghidupkan suasana pembelajaran yang berpotensi lesu, dikarenakan waktu jam istirahat yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Beruntung, trainer Andi Ramlang selaku MC sekaligus Pemateri dapat membawa suasana sehingga siswa-siswi yang hadir dapat menikmati dengan bahagia. Terlebih saat dilakukan games kahoot.it oleh jafung Nurfadhillah. Sebanyak 15 pertanyaan terlewati dengan banyak teriakan histeris akan berpacunya score nilai yang menunjukkan peringkat kompetisi. Kebahagiaan terakhir para siswa-siswi terlihat saat dibagikannya hadiah oleh jafung Rosandi ke seluruh pemenang games kahoot.it.

Siswa-siswi peserta pembelajaran APBN sangat antusias mengikuti kegiatan. Materi yang disampaikan secara jelas, lugas dan lucu tersebut dapat diterima dengan mudah oleh peserta. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali siswa yang hendak memberikan pertanyaan. Namun dikarenakan waktu yang terbatas, sehingga pertanyaan hanya dibeikan kepada 4 penanya saja. Salah satunya adalah Dirga, siswa kelas 11 ini menanyakan tentang prosedur instansi mengajukan pencairan dana. Begitu pula dengan Putri Amalia, menanyakan tentang pembiayaan pemerintah dalam menanggulangi covid-19. Pegawai KPPN Parepare Muhammad Syahrul didaulat MC secara tiba-tiba untuk menjawab pertanyaan para peserta. Muhammad Syahrul yang memperkenalkan diri sebagai Syahrul Yasin Lompo, menjawab dengan tegas bahwa pembiayaan dimaksud adalah dengan upaya pemerintah melakukan refokusing dan realokasi dana yang akan digunakan di tahun berjalan. Sehingga beberapa proyek fisik direschedule guna kepentingan stabilitas ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia seluruhnya.

Acara ditutup sekitar jam 13.30 WITA dengan sebuah closing statement dari Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Parepare Hj.Maryam Halik dengan mengucapkan syukur dan kembali menyemangati siswa-siswi untuk terus belajar dan berdoa guna masa depannya yang cemerlang. “Jika ingin sukses di dunia, pakailah ilmu dunia. Jika ingin sukses di akherat, pakailah ilmu akherat. Jika ingin sukses dunia-akherat, pakailah ilmu dunia dan akherat”. Wassalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrument utama dan terdepan dalam menumbuhkan ekonomi nasional. Sebagai Nagara Dana Rakca, KPPN memiliki peran yang vital dalam mengawal turunnya APBN sehingga tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.  

Tahun 2022, KPPN Parepare menyiapkan dana lebih dari satu trilyun untuk wilayah Ajatapareng (lima Kabupaten /Kota). Dalam acara KPPN Goes To School beberapa waktu lalu, Kepala KPPN Parepare, Alim Afifi sempat menyebutkan bahwa APBN yang disalurkan KPPN Parepare tahun 2022 adalah seribu milyar atau sejuta juta. Nilai yang cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja.

Sebagaimana diketahui, KPPN Parepare memiliki wilayah kerja di 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang dan Kota Parepare. Kelima wilayah yang sering disebut Ajatapareng ini, mendapat alokasi dana APBN yang beragam. Dalam hal Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) misalnya, Ajatapareng disiapkan dana sebesar 1.022.325.736.000 (satu trilyun dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. 

Data dibawah adalah jumlah pagu TKDD yang akan disalurkan tahun 2022. Dana TKDD disalurkan dalam bentuk Fisik, Non Fisik dan Dana Desa. Dari data ini, dapat dilihat bahwa realisasi Dana DAK non fisik hingga bulan Juni 2022 telah mencapai 57%. Sementara itu, Dana Desa telah mencapai 47%. Realisasi yang belum mencapai presentase yang menggembirakan adalah DAK Fisik yaitu sebesar 1,39%. Hal ini dikarenakan pihak Pemerintah Daerah belum mengajukan permohonan pencairan yang terkendala belum siapnya data kontrak di wilayahnya. KPPN masih berupaya terus menerus untuk memacu realisasi dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik di pemda wilayah kerjanya.

Dalam pengelolaan Dana Desa, KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2021. Peraturan ini juga menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengatur lebih teknis tentang distribusi Dana Desa, terutama dimasa pandemi dimana dana desa merupakan satu instrumen yang digunakan dalam pemulihan ekonomi nasional. 

Dalam mendukung program pemerintah memulilhkan ekonomi nasional, dana desa disalurkan sebagian dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurut Peraturan Menteri Keuangan terkait, Dana Desa disalurkan dalam bentuk BLT sebesar 40%, apabila tidak disalurkan sejumlah nilai tersebut (kurang dari jumlah tersebut) dikeluarkan Peraturan Kepala Desa yang menjelaskan tentang data KPM yang bisa diberikan bantuan dana.

Bantuan langsung Tunai sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Masa pandemi telah memutus sebagian mata pencaharian warga masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan akan ekonomi terus berjalan dan meningkat, sehingga kemiskinan bertambah. Bagi masyarakat tidak mampu, BLT seperti telaga di tengah gurun pasir, dimana keberadaannya menjadi satu-satunya harapan menyambung hidup. Seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Enrekang. Salah satu warga masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT. Berikut transkripnya nya:

“ Alhamdulillah BLT yang disalurkan kepada masyarakat sangat bermanfaat untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu di desa kami baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau untuk membantu biaya pengobatan masyarakat. Jadi banyak masyarakat merasa terbantu dengan BLT baik melalui Dana Desa Ataupun bantuan lain yg bergulir di masyarakat” .

KPPN Parepare beberapa waktu lalu telah melakukan survei di desa-desa. Dari 59 desa yang disurvei, sekitar 95% menyatakan BLT sangat bermanfaat. Namun ada pula beberapa yang tidak melihat adanya kemanfaatan tersebut atau merasa manfaatnya hanya sedikit. Seperti antara lain yang disampaikan warga masyarakat sebagai berikut:

“BLT tidak terlalu berpengaruh karena nilainya hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok keseharian masyarakat penerima dan tidak mampu mendukung pengembangan suatu usaha ekonomi masyarakat dgn nilainya yg masih mampu dijangkau sebagian besar masyarakat penerima manfaat BLT dgn penghasilan usaha kesehariannya”. 

Mencermati pendapat warga masyarakat diatas, dan melihat hasil survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa BLT yang merupakan bagian dari Dana Desa sangat bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu. KPPN mencari data kemanfaatan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial telah sampai tepat pada sasaran, tepat waktu dan penggunaannya. KPPN Parepare..  the real treasurer.