Pesan hangat dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Selatan, agar KPPN tidak tidur diatas tumpukan data, merupakan doping positif yang menyemangati pelaksanaan FGD Data Analytics : Analisis Ekonomi Regional Part 3 dengan tema ‘analisa ekonomi berawal dari data’. FGD kali ini juga merupakan awal terbentuknya Forum Data Analytics Ajatappareng yang disingkat ForDaeng yang beranggotakan kemenkeu satu dan BPS se-Ajatappareng.
Tahun 2023 adalah tantangan baru bagi KPPN. Setelah diawal tahun dikeluarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Shadow Organization, memaksa KPPN untuk bergeliat cepat menata diri beradaptasi dengan amanah baru. Focus Group Discussion (FGD) Data Analytics yang diselenggarakan KPPN Parepare setiap triwulan dua kali, mencoba merayap membumikan data-data yang dimiliki guna analisis ekonomi yang lebih tajam ke depan. Setelah data pokok yang dimiliki berupa laporan keuangan dan data-data APBN dan APBD, KPPN mengumpulkan data analitik dari Badan Pusat Statistik lingkup Ajatappareng dan Kemenkeu Satu Parepare.
“tentu saja data-data yang dimiliki akan menjadikan cakrawala analisa perkembangan ekonomi menjadi lebih luas, hal ini sejalan dengan amanah terbaru sebagai the treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor di KPPN Parepare ” kata Alim Afifi Kepala KPPN dalam sambutannya saat FGD Data Analytics tersebut.
FGD Data analytics yang dilaksanakan, Rabu 11 Januari 2023 mengambil tema “Analisis Ekonomi berawal dari Data” menghadirkan Narasumber dari Kemenkeu Satu dan BPS se-Ajatappareng. FGD Data Analytcs yang dimoderatori oleh Kepala Seksi Vera, Desi Ariyanti membagi FGD dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah paparan penerimaan Negara baik Pajak maupun non pajak dari Kemenkeu satu yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
KPP Pratama Parepare memaparkan tentang target penerimaan tahun 2022 yang telah dapat dicapai dengan sangat baik melebihi target. Yudi Sanjaya, Kepala Seksi pada KPP Parepare yang menjadi narasumber, menyampaikan bahwa penerimaan pajak terbesar diperoleh dari kegiatan instansi pemerintah selama bulan Januari sampai Desember 2022 berupa pajak penghasilan (PPh). Selain dari penerimaan PPh terdapat pula penerimaan sektor perdagangan. Para wajib pajak telah banyak yang menggunakan program pengungkapan sukarela, sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak. Apalagi setelah masa pandemi para pelaku usaha lebih leluasa melakukan kegiatannya sehingga sektor pajak mengalami kenaikan yang cukup baik tahun 2022.
Paparan berikutnya oleh perwakilan kantor Pelayanan Bea cukai Parepare yang diwakili oleh Selamet S, Kepala Seksi Perbendaharaan KPBC Parepare. Bea Cukai banyak memungut pajak import. Target tahun 2022 penerimaan telah melebihi target. Tahun 2022 para pelaku usaha banyak yang dibimbing untuk melakukan eksport. Termasuk di Kabupaten Soppeng terdapat cukai rokok yang berkontribusi sebesar 4,5M dan merupakan pabrik rokok yang besar dan menyumbang penerimaan Negara signifikan.
Selanjutnya dari KPKNL, memaparkan tentang penerimaan bukan pajak yang diperoleh dari beberapa kegiatan, yakni dari pengelolaan kekayaan Negara (BMN) mulai dari sitaan kejaksaan, pemanfaatan asset, penjualan, dan hibah. Kemudian penerimaan lelang yakni bea lelang, serta penerimaan piutang Negara yang tahun 2022 masih didominasi kegiatan keringanan utang. Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL, Ashar Hamka memaparkan bahwa target tahun 2022 dapat tercapai dikarenakan ekonomi masyarakat sudah mulai pulih dan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berjalan sebagaimana harapan.
Sesi kedua adalah pemaparan tentang data statistic yang dimiliki BPS lingkup Ajatappareng. Telah hadir dalam FGD perwakilan BPS masing-masing Kab/Kota untuk memaparkan data. FGD data analytics yang mengambil data BPS sebagai data primer guna melihat perkembangan ekonomi Ajatappareng berawal dari MoU yang dibuat oleh Kepala KPPN Parepare dengan seluruh Kepala BPS lingkup kerja KPPN.
Data BPS Kota Parepare dipaparkan langsung oleh Kepala BPS Bapak Suparno Pani yang mengungkapkan tentang data Inflasi yang berhasil dikendalikan oleh Pemerintah Daerah. Banyak hal diupayakan guna menjaga dan mengendalikan inflasi, diantaranya dengan intervensi bahan pokok di masyarakat. Dilanjutkan dengan memaparkan tentang IPM, data kemiskinan dan lain-lain. Data pertumbuhan ekonomi sementara masih diproses, sekitar akhir bulan Februari baru akan dirilis pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Setelah paparan dari BPS Kota Parepare, dilanjutkan dengan pemaparan dari BPS Sidrap, Pinrang, Barru dan Enrekang.
FGD ditutup setelah 2,5 jam berlalu dengan kesimpulan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi seluruh peserta, dimana antara Kemenkeu Satu dan BPS se-Ajatappareng dapat bersinergi ke depan untuk saling bertukar data mendukung tusi masing-masing yang bersimbiosis mutualisme. selanjutnya peserta FGD bersiap-siap memasuki ruang Aula KPPN guna mengikuti Konferensi Pers/ Release APBN yang dihadiri oleh 25 media local, nasional, online, Koran, televise dan radio. (des)
