Tegal

Berita

Seputar Kanwil DJPb

KPPN TEGAL ADAKAN FGD EVALUASI PENYALURAN DFDD DAN REFRESHMENT PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022

Kamis (10/11/22), KPPN Tegal adakan FGD Evaluasi Penyaluran DAK Fisik-Dana Desa dan Refreshment Pengelolaan Keuangan Daerah pada aula lantai II KPPN Tegal. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya mengikuti upacara bersama peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 yang diadakan oleh KPKNL Tegal. Berbeda dengan kegiatan KPPN lainnya yang biasanya hanya melibatkan satker mitra, kegiatan kali ini selain melibatkan pemerintah daerah juga turut melibatkan perwakilan desa dan kalangan akademisi. Dari unsur pemerintah daerah, peserta yang hadir adalah perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Tegal, Kab. Brebes dan Kab. Pemalang, sementara dari unsur pemerintah desa dihadiri oleh Kepala Desa Pebatan Kab. Brebes dan Kepala Desa Sura Jaya Kab. Pemalang, sedangkan dari kalangan akademisi dihadiri oleh tujuh orang mahasiswa dari Universitas Panca Sakti Tegal. Sayang sekali, untuk perwakilan dari Kab. Tegal tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena disaat yang sama terdapat agenda lain yang tidak mungkin ditinggalkan.

Kegiatan ini merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka penguatan tusi KPPN Tegal terutama fungsi sebagai treasurer, dimana sebagai treasurer KPPN Tegal menjadi mitra bagi satker dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk turut serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik terkait dengan penyaluran DAK dan Dana Desa. Selain sebagai treasurer, KPPN Tegal juga mengemban fungsi sebagai representasi menteri keuangan di daerah, sehingga harus mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tusi kantor vertikal kementerian keuangan di daerah.

Kepala KPPN Tegal Sunoto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bukan tanpa alasan kegiatan ini melibatkan perwakilan desa dan kalangan mahasiswa, bagi perwakilan desa kegiatan ini dapat menjadi media komunikasi untuk menyampaikan ada/tidaknya kendala dalam proses penyaluran dana desa terutama kendala yang erat kaitannya dengan KPPN Tegal misalnya aplikasi OMSPAN. Sementara untuk kalangan mahasiwa, beliau menyampaikan bahwa mahasiswa ini nantinya akan terjun kembali sebagai bagian dari masyarakat, sehingga kegiatan ini dapat menjadi saarana untuk menambah pengetahuan.

Sunoto juga turut memaparkan progress penyaluran APBN pada wilayah kerja KPPN Tegal, dimana realisasi belanja secara agregat periode Oktober 2022 sebesar Rp2.93 triliun atau mencapai 80.51% dari total pagu yang dikelola KPPN Tegal TA 2022 sebesar Rp3.64 triliun. Dari jumlah tersebut, sumbangan realisasi terbesar berasal dari realisasi belanja transfer (DAK dan Dana Desa) dengan proporsi penyerapan mencapai 85.16%. Untuk itu beliau memberikan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pengelola keuangan daerah kab/kota yang telah bekerja keras dalam membantu proses penyaluran DAK dan Dana Desa TA 2022."Semoga alokasi dana desa TA 2022 ini dapat tersalurkan seluruhnya, sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi desa, memang ada satu desa yang karena satu hal dan lain sebagainya dana desanya tidak tersalurkan, pun demikian dengan DAK, ini sudah mendekati last minutes sehingga pemda juga harus ekstra kerja keras sehingga DAK juga dapat tersalurkan seluruhnya" pungkas beliau menutup kata sambutan.

Memasuki inti acara, narasumber pertama adalah Moh. Faizin, S.S.T.P., M.Si, yang menyampaikan materi pengelolaan keuangan daerah. Beliau adalah Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemkab Brebes. Moh. Faizin menekankan bahwa apa yang disampaikannya lebih difokuskan kepada kalangan mahasiswa dan perwakilan desa, harapannya baik mahasiswa dan perwakilan desa mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan siklus APBD mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Secara umum struktur APBD meliputi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan daerah, terdapat korelasi antara pemda dengan KPPN Tegal yakni terkait dengan penyaluran dana desa, sementara dari sisi belanja beliau juga menekankan penjelasan pada alokasi belanja tidak terduga yang selama tiga tahun terakhir menjadi pos belanja tanggap darurat untuk penanganan pandemi Covid-19. Pos belanja tidak terduga juga biasanya digunakan untuk pengeluaran tanggap darurat bencana alam yang umumnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada praktiknya, terhadap alokasi anggaran yang sudah ditetapkan bersama antara bupati/walikota dengan DPRD, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan/penyesuaian, tentu dengan persetujuan DPRD dan pembahasan ini biasanya dilakukan di bulan Agustus pungkasnya. Narasumber kedua adalah Muh. Anshori, Kepala Seksi Bank KPPN Tegal yang dalam hal ini menjadi unit in charge dalam penyaluran DAK Fisik dan dana desa. garis besar materi yang disampaikan oleh beliau meliputi: (i) monitoring penyaluran DAK Fisik sampai dengan tahap III per bidang per kab/kota; (ii) monitoring penyaluran dana desa tahap III baik berupa BLT, NonBLT maupun realokasi; (iii) langkah-langkah strategis penyaluran DAK Fisik dalam rangka akhir TA 2022. Khusus untuk dana desa beliau menekankan agar setiap desa segera melakukan input realisasi penyerapan dana desa pada aplikasi OMSPAN, dan segera mengajukan permintaan penyaluran dana desa pada awal waktu, tentunya dengan catatan bahwa seluruh persyaratan penyaluran telah terpenuhi.

Pada sesi diskusi, Kepala Desa Pebatan Kab. Brebes Ghofur menyampaikan usulan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala dalam satu atau tiga bulan sekali dengan melibatkan para kepala desa secara bergantian, sehingga dapat memeberikan wawasan/pengetahuan para kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desanya, karena selama ini desa tidak berhubungan secara langsung dengan KPPN sehingga apabila membutuhkan informasi terkait dana desa, selain diperoleh dari pemda juga dapat diperoleh dari KPPN. Giliran Kepala Desa Sura Jaya Kab. Pemalang Wasno turut menimpali bahwa kondisi saat ini semuanya serba transparan termasuk masalah APBDes, dimana saat ini sudah dibangun suatu sistem yakni Siskeudes yang dapat langsung dipantau oleh masyarakat sehingga masyarakat desa dapat mengetahui informasi mengenai postur APBDes desanya. Kedua kepala desa juga sepakat bahwa kepatuhan terhadap regulasi mutlak dijalankan guna mewujudkan transparansi pengeloaan keuangan desa, karena dengan adanya perkembangan IT, seluruh informasi sudah dapat diakses oleh masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, Sdri. Lidya juga turut menyampaikan pertanyaan terkait dengan ada/tidaknya alokasi dana untuk bencana alam, karena berdasarkan pengelamannya saat melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Sirampog Kab. Brebes, terjadi bencana alam tanah bergerak yang menyebabkan masyarakat setempat menghimpun penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Terhadap pertanyaan tersebut, Moh. Faizin menjelaskan bahwa serupa dengan APBD, APBDes juga mempunyai alokasi anggaran belanja tidak terduga yang dapat digunakan untuk mengcover belanja penanganan tanggap darurat bencana, hanya saja alokasi belanja tidak terduga pada APBdes desa tersebut masih mencukupi ataukah sudah habis untuk kegiatan tidak terduga lainnya. Dalam hal belanja tidak terduga pada APBDes tidak mencukupi, dimungkinkan juga adanya transfer dana dari pos belanja tidak terduga yang dimiliki oleh APBD kepada desa yang terdampak bencana alam. Senada dengan Moh. Faizin, Kepala Desa Pebatan dan Sura Jaya juga turut mengamini penjelasan tersebut.

Jelang berakhirnya sesi diskusi, perwakilan Dinas Permades Kab. Brebes, Koko menyampaikan masukan mengenai perlunya sinkronisasi Aplikasi Siskeudes dengan OMSPAN terutama terkait dengan realisasi penyaluran dana desa, sehingga desa tidak perlu lagi melakukan double entry realisasi penyaluran dana desa pada Aplikasi Siskeudes dan Aplikasi OMSPAN. Koko juga menambahkan sinkronisasi tersebut juga untuk menghindari adanya perbedaan data realisasi penyaluran dana desa antara Aplikasi Siskeudes dan Aplikasi OMSPAN. Terhadap usulan tersebut, Kepala KPPN Tegal Sunoto berjanji untuk mengeskalasi hal tersebut kepada kantor pusat DJPb selaku unit yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi aplikasi dimaksud. Menutup acara, Sunoto menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang turut berpartisipasi dalam kelancaran acara FGD, tak lupa seluruh peserta FGD kemudian melakukan sesi foto bersama.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search