BERITA

Menkeu: Keterbukaan Informasi Bagian dari Good Governance

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan ini, di lingkup Kementerian Keuangan termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Mitra Perbendaharaan yang membutuhkan layanan informasi melalui PPID dapat mengajukan permohonan informasi melalui:
- website www.djpb.kemenkeu.go.id
- website www.e-ppid.kemenkeu.go.id
- website www.hai.kemenkeu.go.id
- datang langsung ke layanan informasi PPID DJPb, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 1, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2, Jakarta.

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanat dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini adalah bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah, sekaligus merupakan fondasi dari tata kelola yang baik atau good governance. Hal tersebut menjadi pesan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik, Senin (29/7) di Aula Mezzanine Kemenkeu.

 

PPID Ditjen Perbendaharaan sendiri untuk tahun ini memperoleh penghargaan sebagai peringkat pertama PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam kesempatan rangkaian agenda seminar tersebut. Peringkat kedua diraih oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dan peringkat ketiga Ditjen Pajak. [LRN]