BERITA

Dirjen Perbendaharaan: Mari Kita Sebarkan Virus Positif WBK-WBBM

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id –  Dalam mengembangkan budaya antikorupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sejumlah unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Secara umum pelayanan dan integritas itu menjadi suatu komitmen Kementerian Keuangan yang diimplementasikan sehari-hari. Kami mohon 265 unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang diajukan terus memastikan seluruh upaya untuk bisa mencapai WBK-WBBM bisa dilakukan. Unit kerja Bapak dan Ibu harus mampu menyerap aspirasi dan user experience dari stakeholders," ungkap Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto saat memberikan pengarahan kepada peserta workshop penilaian nasional ZI menuju WBK dan WBBM, Senin (05/08) di Gedung Radius Prawiro Kementerian Keuangan, Jakarta.
“Kinerja itu bisa diukur atau ada trennya, oleh karena itu KemenPAN-RB melakukan penilaian dan pengukuran detail yang selama ini telah kita ikuti secara tertib, itu bagus sekali. Peran pimpinan baik itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan ataupun Kepala KPPN sangat penting untuk meraih predikat WBK dan selanjutnya mendapatkan predikat WBBM. Mari kita sebarkan virus positif WBK-WBBM," pesan Dirjen Perbendaharaan Andien Hadiyanto ketika memberikan arahan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN yang mengikuti workshop penilaian tersebut.
Unit kerja yang telah lolos desk evaluation selanjutnya akan melalui tahap penilaian survei persepsi korupsi dan kualitas pelayanan publik oleh BPS bersama KemenPAN-RB dan penilaian on the spot oleh KemenPAN-RB.
“Kegagalan pada tahap survei persepsi disebabkan oleh pengelolaan strategi komunikasi dan kehumasan yang kurang tepat serta permasalahan pada sharing visi dari pimpinan kepada staf, sehingga inovasi-inovasi dalam pelaksanakan pekerjaan di kantor tidak dapat disampaikan kepada petugas KemenPAN-RB saat melakukan penilaian on the spot,” jelas Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Didid Noordiatmoko.
Workshop dilakukan intensif selama dua hari dengan menghadirkan narasumber dari KemenPAN-RB. Setelah mengikuti workshop, unit kerja Ditjen Perbendaharaan yang telah dinyatakan lolos tahap desk evaluational akan semakin mantap untuk melanjutkan tahap penilaian selanjutnya.
Sejak tahun 2013 sampai 2018, 26 unit kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan telah mendapatkan predikat WBK dan 5 unit kerja mendapatkan predikat WBBM. Sedangkan untuk tahun 2019, 115 unit kerja diajukan dalam penilaiaan WBK dan WBBM, 108 di antaranya telah lolos tahap desk evaluation oleh KemenPAN-RB dengan rincian 89 unit diajukan dalam penilaian WBK dan 19 unit diajukan dalam penilaian WBBM. Total unit kerja pada Kementerian Keuangan yang lolos desk evaluation dalam penilaian WBK WBBM tahun 2019 berjumlah 265 unit. [tap]