BERITA

Ingatkan Komitmen Kawal APBN, Dirjen Perbendaharaan Tegaskan Perlunya Jaga Integritas

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks maka optimalisasi sumber daya baik dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, juga adanya mekanisme pengendalian yang efektif diperlukan agar kebijakan strategis dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan bidang tugas yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan APBN, Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengingatkan para pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk senantiasa berkomitmen mengawal APBN secara transparan dan bebas dari korupsi.

“Pastikan Saudara menjaga integritas semaksimal mungkin, jangan menciderai diri sendiri. Integritas harus dilaksanakan dalam konteks apa pun,” tegas Andin saat memberikan pengarahan dalam kegiatan pelantikan pejabat pengawas (eselon IV) di lingkungan DJPb di Gedung Jusuf Anwar, Kompleks Kantor Pusat DJPb, Jakarta, Selasa (24/09).

Sebanyak 96 orang pejabat pengawas yang dilantik pada kesempatan tersebut merupakan pejabat pengawas di lingkungan kantor pusat dan sejumlah kantor wilayah yang Kepala Kanwilnya masih dijabat oleh Pelaksana Tugas, yaitu Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Kanwil DJPb Provinsi Maluku, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, dan Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan juga mengajak segenap jajaran DJPb untuk mengawal kebijakan-kebijakan strategis yang sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depannya.

“Penerapan Kartu Kredit Pemerintah tidak hanya mempermudah stakeholders dalam melakukan belanja negara, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kas negara. Untuk itu, implementasi kartu kredit pemerintah oleh satuan kerja perlu mendapat perhatian dan pengawasan yang serius,” ungkap Andin. Sejumlah program lain seperti modernisasi sistem penerimaan negara melalui MPN G3, Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), implementasi jabatan fungsional, dan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari segenap insan perbendaharaan baik di pusat maupun kantor vertikal.

“Mari kita bersama-sama memberikan kontribusi yang maksimal untuk menyukseskan program-program strategis DJPb. Tetap jaga semangat perubahan menuju arah yang lebih baik, berikan pelayanan dengan sepenuh hati, tetap semangat menjalankan setiap tugas yang diemban sesuai Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,” pungkas Andin. (LRN/DK)

#DJPbkawalAPBN