BERITA

Sinergi Institusi Publik untuk Perekonomian Aceh

Banda Aceh, djpb.kemenkeu.go.id  - Berbagai stimulus dari pemerintah telah dilakukan untuk mendorong perekonomian Aceh. Melalui APBN, alokasi dana desa dan anggaran pembangunan infrastruktur menjadi sarana utama untuk terus mendorong perekonomian Aceh. Untuk mendorong usaha kecil, pemerintah juga telah meluncurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal tersebut terungkap dari penjelasan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim dalam kegiatan seminar dengan tema "Peran Institusi Publik dalam Mendorong Perekonomian Aceh" yang diselenggarakan di aula utama Gedung Keuangan Negara Banda Aceh pada hari Selasa (22/10).

“Melalui APBN, infrastruktur terus ditingkatkan. Selain itu, Dana Desa semakin besar dan program Pembiayaan UMi terus didorong. Semua bertujuan mendorong perekonomian Aceh untuk terus berkembang,” terang Kakanwil DJPb Provinsi Aceh yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh ini dalam kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Oeang ke-73 tersebut.

Kepala Kanwil lingkup Kementerian Keuangan Provinsi Aceh yang lainnya menambahkan pemaparan dari aspek perpajakan, bea cukai, dan pengelolaan barang milik negara. Dukungan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk Provinsi Aceh di antaranya diwujudkan lewat dikembangkannya Kawasan Industri Aceh Ladong, dikeluarkannya berbagai insentif pajak, juga optimalisasi aset untuk penerimaan daerah.

Narasumber lain yaitu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis menyampaikan bahwa strategi pengelolaan moneter memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama dunia usaha dan perbankan. Adapun Kepala Bidang Litbang Bappeda Provinsi Aceh Ema Alemina mengungkapkan bahwa situasi dan keadaan ekonomi Aceh mengalami perlambatan dikarenakan belum adanya integrasi pembangunan infrasturuktur yang akan menstimulus pertumbuhan ekonomi Aceh.

”Hal yang perlu didorong juga, integrasi pembangunan infrastruktur dengan renstra pembangunan di Aceh. Sehingga dapat menstimulus perekonomian di provinsi ini,” sebut Ema.

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dan 103 peserta yang berasal dari perwakilan pegawai Kemenkeu, perbankan, serta akademisi perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Iskandar Muda, Universitas Serambi Mekah, serta Universitas Teuku Umar.

Semua narasumber sepakat bahwa Aceh adalah daerah yang memiliki potensi dan prospek cerah di masa depan. Meskipun demikian, dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk meraih pertumbuhan perekonomian sesuai target sebagaimana ditetapkan.

“Sinergitas institusi publik sebagai leading sector sangat penting dalam mendorong cita-cita tersebut terwujud,” tutup Dosen UIN Ar-Raniry Muhammad Syuaib yang menjadi moderator dalam kegiatan tersebut. [FS-kontributor Kanwil DJPb Provinsi Aceh]

Laporan : Fajar Sidik dan tim