Informasi

Informasi:

Selamat Datang di Website Ditjen Perbendaharaan, DJPb HANDAL: Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, Loyal

Update Majalah Treasury Indonesia: Terbitan 1/2022 klik di sini

Recover Together Recover StrongerG20 Indonesia

#IndonesiaLawanCovid19Bersama Indonesia Lawan Corona

Klik Disini

#DJPbKawalAPBNMengawal APBN Indonesia Maju

Klik Disini

#SAKTI #SertifikasiBendahara JabfungPengelolaAPBNInovasi Digital Treasury Menuju Pengelolaan Anggaran Terbaik

Klik Disini

#KUR #PembiayaanUMi #Bansos #DanaDesaDukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat

Klik Disini

Profil DJPb

Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) adalah salah satu Eselon I dibawah Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Dengan Visi Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Selengkapnya

DATA DAN PUBLIKASI

Daftar Publikasi dan Data

Seluruh daftar Publikasi Cetak: APBN Kita, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Majalah Treasury Indonesia (MTI), Laporan Kinerja DJPb, Indonesian Treasury Review (ITRev, Indonesian Treasury Update (ITUp), Treasury Policy Brief (TPB), Laporan Tahunan, Visual & Video, Peraturan, dll

Selengkapnya

Berita Terbaru

Nasional

Menkeu Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBN dan APBD

Kamis, 22 September 2022 17:00

Saat menyampaikan keynote speech pada rangkaian acara puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengucapkan selamat atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dorong Partisipasi Jaga APBN, DJPb Gelar Webinar Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara

Senin, 19 September 2022 17:00

Pada tahun 2045, Indonesia akan berusia 100 tahun dan diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif yaitu 15 s.d. 64 tahun. Bonus demografi tersebut akan mendorong perekonomian Indonesia lebih pesat dan mampu mewujudkan impian bangsa menjadi negara maju, sehingga pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto pada Webinar Generasi Juara Peduli Akuntabilitas Keuangan Negara, dalam rangkaian kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Senin (19/09).

DJPb Wujudkan Ruang Perbaikan dan Inovasi melalui Jurnal Indonesian Treasury Review

Kamis, 15 September 2022 17:28

Research and Development (RND) saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi organisasi modern yang selalu berkembang, fleksibel dan adaptif dalam menemukan terobosan-terobosan baru untuk selalu bergerak maju. Hal tersebut dilandasi pada karakteristik organisasi untuk selalu belajar (learning organization) dan mampu mengelola pengetahuan, tidak hanya yang bersifat eksplisit melainkan juga yang bersifat tacit, dengan baik dalam sebuah kerangka yang terstruktur (knowledge management). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Rapat Koordinasi Jurnal Indonesian Treasury Review (ITRev), di Jakarta, Kamis (15/9).

Forum Treasury Harmonization, Ajang Kolaborasi, Pencapaian dan Inovasi DJPb dalam Bidang IT

Rabu, 14 September 2022 15:58

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam 2 tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis multidimensi yang tidak hanya berdampak buruk pada sektor kesehatan namun juga terhadap perekonomian. APBN kita menghadapi tekanan dari sisi penerimaan maupun alokasi belanja pemerintah. Namun, pandemi ini justru menjadi katalisator yang “memaksa” kita untuk mengembangkan “new ways of working” agar seluruh layanan pemerintah tetap bisa berjalan secara optimal meskipun di tengah keterbatasan interaksi tatap muka secara langsung. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto dalam keynote speech pada acara Treasury Harmonization Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP), di Jakarta, Rabu (14/9).