Pengelola Keuangan Handal Dukung Keberhasilan Program PEN

 

 

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengelolaan keuangan negara yang andal dan kompeten oleh pejabat pengelola keuangan negara sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran penyaluran anggaran penanganan Covid-19 kepada masyarakat yang terdampak. Keandalan dan kompetensi tersebut akan turut menentukan keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memjadi fokus pemerintah saat ini.

Hal tersebut mengemuka dalam keynote speech Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam Kemenkeu Corpu Talk ep.4 - Jabatan Fungsional(Jafung) Bidang Perbendaharaan: Wujud Profesionalisme ASN Keuangan Negara  yang dihelat secara online di Jakarta, Selasa(30/06).

“Kita membutuhkan pejabat pegawai pengelola keuangan negara yang kompeten untuk melaksanakan eksekusi anggaran yang baik di tengah pandemi Covid-19 ini. Sehingga penyaluran anggaran penanganan Covid-19 tersebut dapat disalurkan dengan baik dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional bagi masyarakat terdampak ekonomi Covid-19 ini “ ungkap Andin Hadiyanto.

Andin menambahkan untuk menuju kompetensi yang diperlukan dan profesionalisme pejabat pengelola keuangan tersebut, menjadi sangat relevan dengan program yang sedang dikembangkan kemenkeu yaitu membangun standarisasi kompetensi dan mewadahi profesionalisme pegawai dengan memberikan kompensasi yang sepadan melalui pengembangan jabatan fungsional. Dalam hal ini DJPb telah menyusun standar kompetensi bagi pejabat pengelola keuangan  dan mengembangkan jabatan fungsional pada beberapa tahun terakhir. Salah satu perhatian DJPb dan BPPK adalah selalu berupaya meningkatkan kompetensi pengelola keuangan negara baik dari sisi kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau Chief Financial Officer (CFO) maupun dari sisi kemenkeu sebagai pengguna anggaran atau Chief Operational Officer (COO).

Per Juni 2020 DJPb telah melaksanakan standarisasi kompetensi dalam bentuk sertifikasi kepada lebih dari 38.000 orang bendahara di seluruh Indonesia. DJPb juga siap melaksanakan penilaian komptensi lebih dari 34.000 kepada PPK dan PPSPM. Sebagai bentuk pengembangan karir kepada pejabat pengelola keuangan tersebut DJPb telah membentuk dan mengimplementasikan jabatan fungsional di bidang perbendaharaan pada K/L yang terdiri dari pranata keuangan APBN untuk kategori keterampilan dan analis pengelola keuangan APBN untuk kategori keahlian. Hal tersebut sejalan dengan arahan presiden untuk melakukan simplifikasi birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi.

Dalam Kemenkeu Corpu talk  ep. 4 - Jafung Bidang Perbendaharaan: Wujud Profesionalisme ASN Keuangan Negara ini turut mengisi acara Kepala BPPK Rionald Silaban, Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb Agung Yulianta, dan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia(IWI) Marwanto Harjowiryono. Andin Hadiyanto berharap bahwa dampak signifikan dari pengembangan kompetensi SDM tentunya adalah peningkatan kinerja pengelolaan APBN sehingga memberikan dampak postif dan produktif di tengah pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini. [dk]

Oleh : Media center DJPb

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search