Menkeu Tegaskan KUR dan UMi Sebagai Instrumen Penting Pemulihan Ekonomi

Semarang, djpb.kemenkeu.go.id,- Berbeda seperti hari biasanya, Gedung Pendopo Bupati Kendal hari ini, Kamis (25/03) nampak semarak. Di pojok kanan dan kiri tersusun rapi para penggiat UMKM dengan berbagai bidang usaha yang ditekuninya seperti pakaian, makanan ringan, dan cindera mata khas daerah Kendal, dalam rangka memeriahkan acara Kunjungan Spesifik Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI dan Gubernur Jawa Tengah.

Acara tersebut menjadi bentuk sosialisasi, bahwa pemerintah senantiasa berupaya menjaga tren pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin menguat. Dengan mengoptimalkan APBN disertai berbagai kebijakan fiskal yang jitu dan tentunya implementasi reformasi struktural yang menjadi program unggulan Presiden Jokowi, menjadi pendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.
 
Terhadap masyarakat yang langsung mengalami dampak Covid-19, pemerintah meluncurkan beragam program pembiayaan agar kegiatan perekonomian dapat terus bergulir. Tidak hanya pulih dari dampak pandemi, namun pemerintah mendorong agar masyarakat dapat bangkit. Di antaranya melalui program khusus #UMKMBangkit yakni pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
 
"Kita sudah memiliki program Kredit Usaha Rakyat. Di mana subsidi bunganya cukup signifikan, sehingga usaha kecil tetap bisa mengakses modal dengan suku bunga yang terjangkau oleh mereka," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Kunjungan Kerja tersebut.
 
Untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program subsidi bunga KUR. "Subsidi bunga bahkan sudah mendekati 32 triliun rupiah. Pembiayaan tersebut menyasar usaha mikro dan kecil dengan fasilitas pembiayaan sampai dengan Rp25 juta (mikro) dan hingga Rp500 juta (ritel),” lanjutnya.
 
Menkeu menambahkan, selain KUR ada pula pembiayaan untuk segmentasi lebih kecil. "Kita juga punya lagi untuk segmen yang sangat kecil atau ultra mikro. Itu benar-benar berhubungan dengan masyarakat yang membutuhkan kredit di bawah 10 juta dengan suku bunga yang masih bisa terjangkau oleh mereka. Instrumen APBN begitu banyak, dan institusinya juga beragam. Jika semua itu dapat saling sinergi hasilnya akan lebih cepat dan lebih baik," harap Menkeu.

Dalam rangkaian acara tersebut, dilaksanakan penandatanganan MoU antara LPEI dan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta penyerahan akad pembiayaan kepada debitur oleh himbara, dengan disaksikan oleh Menkeu.
 
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto, bersama dengan eselon I lainnya turut mendampingi Menteri Keuangan dalam mengunjungi bazar para debitur di Kantor Bupati Kendal yang juga menjadi bagian dari rangkaian acara, dengan dipandu oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah. Melalui unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu KPPN, realisasi pembiayaan tersebut disalurkan kepada PIP untuk kemudian disalurkan kepada para debitur melalui sejumlah lembaga penyalur.

Dalam kesempatan sebelumnya, pada acara Temu Stakeholders untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, Kamis (25/03), Menkeu juga menyampaikan peranan instrumen APBN sebagai pemulihan ekonomi.

"Kami di Kemenkeu akan terus menggunakan instrumen APBN untuk sebagai katalis, baik dalam sisi perpajakan, belanja negara, atau dalam sisi pembiayaan. Ini merupakan vehicle untuk pemulihan ekonomi. Kita akan menggunakan semua instrumen agar masyarakat dan dunia usaha dapat terus melakukan aktivitas dengan tetap menjaga protokol kesehatan," pesan Menkeu. (dr/tap)

#UMiuntukNegeri
#UMKMBangkit
#PembiayaanUMi
#EkonomiBangkit #IndonesiaMaju

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search