Pemerintah Terus Laksanakan Program Penanganan Covid-19 dengan Dukungan Masyarakat

           

 

Realisasi APBN terus meningkat, dipengaruhi pandemi Covid-19 yang membuat kebutuhan belanja untuk penanganan wabah dan dampaknya pun bertambah. Pemerintah melaksanakan sejumlah program untuk mencegah dampak pandemi semakin meluas yang membutuhkan dukungan dana, khususnya dari APBN, maupun dari partisipasi masyarakat.

Angka realisasi APBN terus bertambah yang menunjukkan pemerintah terus melaksanakan komitmen untuk memberikan dukungan bagi masyarakat di berbagai sektor yang membutuhkan, utamanya yang terdampak Covid-19. Secara keseluruhan (kumulatif) data realisasi belanja APBN 2020 s.d. 12 Juni 2020 mencapai Rp908,0 triliun atau 34,7% dari pagu APBN 2020 berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020.

Pekan lalu, Belanja Pemerintah Pusat masih tetap terdongkrak oleh kinerja Bansos K/L yang dipercepat dan diperluas dalam rangka penanganan Covid-19 untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Secara lebih spesifik, di bidang kesehatan pemerintah terus melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, baik dari segi pencegahan maupun penanganan. Dukungan ini diberikan antara lain dalam bentuk pelayanan kesehatan maupun penguatan RS rujukan yang ditunjuk. Insentif untuk tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya dalam melawan Covid-19 juga terus disalurkan secara bertahap.

Bagi masyarakat yang terdampak, pemerintah juga terus menyalurkan bantuan sosial baik berupa bantuan nontunai dalam bentuk sembako, maupun bantuan tunai untuk Program Keluarga Harapan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, Dana Desa juga dapat disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin di desa yang tidak menerima bantuan PKH, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Realisasi Dana Desa sendiri tumbuh sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 55,2%, didorong oleh kebijakan simplifikasi dan relaksasi penyalurannya.

Di samping Dana Desa, transfer ke daerah lainnya yaitu DAK Fisik realisasinya juga tumbuh 43,6% dibandingkan dengan tahun lalu untuk periode yang sama. Hal ini didukung oleh realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Untuk DAK non fisik khususnya bidang pendidikan, dalam kondisi pandemi, pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetap berjalan dengan dukungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan salah satu bagian dari DAK Non Fisik. Walaupun pembelajaran sekolah dilakukan secara online/dari rumah, untuk menjamin sekolah tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidik dan posisi pendidikan sebagai sektor prioritas, pemerintah tetap fokus merealisasikan dukungan anggaran untuk sekolah melalui BOS.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19 untuk mempermudah distribusi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterhubungan membantu agar bantuan lebih cepat sampai pada tujuan, juga mendukung ekonomi tetap bergerak dengan kemudahan distribusi barang mentah dan barang jadi. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, alat-alat kesehatan dan obat-obatan serta tenaga kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan lebih mudah untuk menangani dampak pandemi. Pekerjaan infrastruktur tidak hanya ada di Kementerian PUPR tetapi juga di beberapa kementerian lainnya, termasuk untuk pembangunan sarana pendidikan dan sarana komunikasi.

Adapun donasi masyarakat yang terkumpul melalui rekening bantuan masyarakat Gugus Tugas BNPB telah digunakan untuk kebutuhan penanganan penyebaran wabah seperti pengadaan reagen tes dan dukungan penanganan melalui PMI, juga untuk penanganan dampaknya seperti bantuan sembako bagi masyarakat terdampak maupun santunan duka untuk tenaga kesehatan. Diharapkan peran aktif masyarakat mendukung upaya pemerintah ini dapat terus meningkat dalam berbagai bentuk dan upaya. Masyarakat masih dapat berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 dengan memberikan bantuan lewat Gugus Tugas BNPB melalui Rekening Hibah Bantuan Kemanusiaan melalui BRI nomor 0329-01-004314-30-6 an. RPL 175 PDHL BNPB Covid-19 (untuk dari dalam negeri) dan BNI nomor 2019191251 an. RPL 175 PDHL BNPB Covid-19 Swift Code: BNINIDJA (untuk dari luar negeri).

Dalam mengelola anggaran negara, pemerintah selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Ditjen Perbendaharaan siap mengawal pelaksanaan anggaran negara, termasuk saat ini yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, agar tersalurkan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Sumber data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb, BNPB

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search